Senin04232018

Last update05:00:00 AM

Back Anambas Bupati Anambas Sampaikan LKPJ 2017

Bupati Anambas Sampaikan LKPJ 2017

ANAMBAS (HK) - Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris, SH menyampaikan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah pada sidang paripurna DPRD KKA,  Rabu (11/4).
Selain Paripurna LKPJ Bupati, DPRD juga melaksanakan Paripurna lain yakni  Penyampaian rekomendasi Pansus Nelayan DPRD KKA tentang permasalahan nelayan di Anambas, serta Rapat Paripurna penjelasan dan penyampaian oleh pimpinan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD KKA tentang Ranperda Pengolahan sampah.

Pada Paripuna pertama Bupati KKA Abdul Haris, SH  saat menyampaikan LKPJ mengatakan, LKPJ merupakan tugas pokok dan mekanisme yang mesti disampaikan karena berisi hasil penyelenggaraan pemerintah.

"Hasil yang telah dicapai pada tahun 2017 merupakan akumulasi program sebelumnya dan merupakan kewajiban bupati," katanya,  Rabu (11/4).

Sayangnya, saat menyampaikan keberhasilan pendidikan Haris curiga ada kesalahan sehingga orang nomor satu KKA itu mesti bertanya kepada Balitbangpeda yang menyiapkan laporan. "Ini dapat dari mana Bappeda kok datanya seperti ini," tegurnya.

Kendati demikian, secara keseluruhan penyampaian LKPJ Bupati berjalan lancar. Untuk Paripurna kedua, Penyampaian rekomendasi Pansus Nelayan DPRD KKA tentang permasalahan nelayan di Anambas, dimana Pansus yang dibacakan Ketuanya Rocky H. Sinaga menyarankan, menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi dengan instansi aparat penegak hukum dan instansi vertikal yang memiliki kewenangan. Karena  laporan masyarakat adanya indikasi praktek pungutan liar oleh oknum yang dirasakan nelayan.

Selain butir tersebut, terdapat 14  rekomendasi yang disampaikan Pansus dalam rapat paripurna di ruang rapat paripurna, termasuk saran kepada pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan aparat terkait seperti Kementrian Kelautan Perikanan (KKP), TNI AL dan DKP Provinsi Kepri untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum kepada kapal pukat mayang yang melakukan pelanggaran zona di bawah 12 mil.  Pansus juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian dan perencanaan kemungkinan untuk membangun titik labuh di Palmatak, Siantan dan Jemaja.

Sedangkan untuk Rapat Paripurna penjelasan dan penyampaian oleh pimpinan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD KKA tentang Ranperda Pengolahan sampah. Yang disampaikan oleh  Ayub  Wakil Ketua Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas usulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengelolaan sampah.

Hal ini menyusul meningkatnya sampah yang bertebaran di lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

"Sampah merupakan permasalahan nasional, maka Pemerintah Pusat konsen mengatasi permasalahan ini dengan membentuk Undang-undang 18 tahun 2008 tentang persampahan. Dan harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, sehingga kami mengusulkan Ranperda tentang pengelolaan sampah," tutupnya.***(yud)

Share