Sabtu11252017

Last update05:00:00 AM

Back Andalas Basko Yakini Keadilan akan Datang

Basko Yakini Keadilan akan Datang

basko yakini keadilan akan datangPADANG (HK)– Menjawab tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), Pemilik Basko Grup H. Basrizal Koto (Basko) dan penasihat hukum (PH) mengajukan pledoi (pembelaan) di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, Senin (30/10). Pledoi pribadi yang dibacakan sendiri oleh Basko diberi judul Berbakti di Kampung, Malah Dizalimi.

Basko mengawali pledoi dengan merunut sejarah ringkas perjalanan hidupnya, sejak mula merantau dari kampung halaman di Pariaman menuju Pekanbaru guna merintis usaha. Hingga, dipanggil pulang oleh Gubernur Sumbar untuk ikut membangun kampung halaman.

 

Gubernur Sumbar saat itu, Hasan Basri Durin, meminta dirinya pulang pada 1992 untuk membangun usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi anak kemenakan di Sumbar. Singkat cerita, Basko dipertemukan dengan Djohan Makmur, selaku pemilik tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 72 seluas 11.750 M2 yang berlokasi di Air Tawar Timur, atas nama PT Pembangunan Padang.

Kemudian, negosiasi antara Basko dengan Djohan Makmur menghasilkan kesepakatan jual beli atas HGB Nomor 72. Sertifikat yang akan habis masa berlakunya pada 1993 itu langsung diperpanjang oleh notaris, dan menghasilkan HGB 141 atas nama PT Basko Minang Plaza (BMP) dengan luas tersisa 8.585 M2, tempat berdirinya Basko Hotel dan Basko Grand Mall saat ini. Sedangkan sisa tanah seluas 3.165 M2, belum terbit sertifikat di atasnya karena ditempati oleh masyarakat.

Secara bertahap, Basko kemudian membebaskan sisa tanah tersebut hingga 1994, dan berlanjut pada 2010, dengan membayar ganti rugi bangunan kepada masyarakat, dan melakukan pembayaran kepada Negara. Sebab menurut pejabat setempat, tanah tersebut berstatus tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1650. Serangkaian proses tersebut menghasilkan sertifikat HGB 200, 201, 203, 204, dan 205.

“Sejak tanah itu saya beli tahun 1992 sampai pembebasan tanah yang ditempati Kasim Cs sampai terbitnya sertifikat HBG 200, 201 dan 205 tahun 2010 lalu, tidak ada satu orang/pihak pun yang menyanggah dan keberatan,” kata Basko.

Basko kemudian dihadapkan pada permasalahan di awal November 2011. Saat itu, pimpinan dan ratusan karyawan PT KAI mendatangi lokasi usahanya, dam merusak serta memancang areal PT BMP dengan dalih tanah SHGB 200, 201 dan 205 adalah milik PT KAI dengan bukti Grondkaart 1888. Tindakan serupa kembali terjadi pada 6 Juni 2015.

Menanggapi tindakan tersebut, Basko mengaku membuat laporan sebanyak empat kali ke Polresta Padang dan Polda Sumbar. Terdiri dari laporan perusakan, pemalsuan surat dan tanda tangan, dan penghinaan Vice Presiden PT KAI Divre Sumbar Arie Soepriadi kepada dirinya. Namun, semua laporan itu tak jelas rimbanya hingga sekarang.

“Sedangkan di sisi lain, dua laporan yang diajukan PT KAI ke Polda Sumbar, semuanya ditindaklanjuti,” kata Basko lagi.

Dua laporan PT KAI yang ditindaklanjuti tersebut adalah, tuduhan perusakan aset PT KAI oleh salah seorang Satpam PT BMP, yang membuka palang yang dipasang PT KAI dengan alasan palang itu menutup akses keluar parkiran mobil pengunjung hotel dan mall. Laporan PT KAI itu berujung diadili dan dipenjaranya satpam tersebut.

Pengaduan kedua PT KAI yang ditindaklanjuti oleh kepolisian, lanjut Basko, adalah laporan karyawan PT KAI bernama Tri Septa Riza, yang menyebutkan bahwa Basko melakukan Penyerobotan, Perusakan, dan Membangun Tanpa Izin di jalur Kereta Api.

“Tapi, dalam proses pemeriksaan lanjutan, sudah berubah saja menjadi tuduhan membuat surat palsu dalam proses penerbitan sertifikat HGB 200, 201, dan 205. Berkas ini lima tahun lebih berproses, dan lima kali bolak-balik dari polisi ke kejaksaan karena tidak cukup bukti. Tapi, entah kekuatan apa yang menekan, perkara ini dilimpahkan ke kejaksaan dan disidang di PN Padang mulai 24 Mei 2017 lalu,” sesalnya.

Basko mengaku heran atas tuduhan-tuduhan tersebut. Terutama, dalam hal membuat surat palsu dalam proses penerbitan sertifikat HGB 200, 201, dan 205 dengan alasan tanah tersebut adalah tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1650. Pada kenyataannya, Basko mengaku mengetahui status tanah tersebut dari Gubernur, Walikota, Camat, Lurah, serta pertugas BPN Kota padang yang meluluskan permohonannya.

“Tapi, inilah takdir saya, justru di kampung saya sendiri, di tempat yang saya diundang untuk berbakti, saya dizalimi. Laporan saya tidak digubris. Saya sendiri dijadikan tersangka. Saya berusaha tegar dan menahan diri untuk tidak mau berbuat yang aneh-aneh. Saya hormati dan patuhi persidangan ini. Saya percaya dan yakin, bahwa keadilan itu pasti ada,” katanya lagi.

Basko juga mengutarakan keheranannya atas kebencian apa yang dipelihara oleh oknum-oknum pejabat tertentu kepada dirinya. Ia pun tak habis pikir, tentang kealfaan Gubernur Sumbar dalam memerhatikan kasus yang ia jalani. Padahal, selaku investor yang diminta pulang membangun kampung, ia menilai sudah sewajarnya gubernur sedikit berempati.

Tak cukup sampai di situ, berdasarkan pengalamannya berbincang-bincangan dengan mantan Komisaris Utama PT KAI Komjen Iman Haryatna, Basko mengaku kaget setelah menyadari bahwa opini yang dibangun dalam kasus ini adalah bahwa ia mendirikan mall dan hotel di atas lahan milik PT KAI. Padahal, persoalan ini hanya menyangkut lahan parkir bagian belakang hotel, yang diklaim PT KAI sebagai aset perkeretaapian.

“Lalu, saya didakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan menyebutkan bahwa status tanah yang saya mohonkan ke BPN Padang adalah tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1650/seb Kelurahan Air Timur. Padahal, tanah ini berasal dari sisa tanah yang saya beli dari Djohan Makmur. Saya jadi bertanya-tanya yang mulia, apa yang saya palsukan,” tanya Basko di tengah ruang sidang yang penuh sesak tersebut.

Basko pun meyakini, permohonan tanah yang ia ajukan tidak melanggar ketentuan apa pun. Sebab, BPN selaku tempat memohon baginya tidak pernah menolak permohonan tersebut. Belum lagi, kesaksian sekitar 30 saksi selama persidangan, yang tidak satu pun yang menyatakan dirinya pernah melakukan pemalsuan atas status tanah tersebut.

“Saksi dari BPN Padang nyata-nyata mengungkapkan bahwa Grondkaart 1888 itu tidak pernah terdaftar di BPN Padang. Termasuk keterangan saksi ahli hukum agraria Dr. Azmi Fendri, SH, MKn, yang menyebutkan, hak-hak atas tanah yang ada di zaman penjajahan dulu, setelah Indonesia merdeka, harus didaftar dan dikonversi sesuai perintah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Setelah lewat 20 tahun itu tidak dilaksanakan, secara otomatis haknya jatuh menjadi tanah Negara,” imbuhnya lagi.

Jaksa, jelas Basko, mengusut kasus dugaan pemalsuan surat dengan dasar awal perjanjian sewa-menyewa tanah antara dirinya dengan PT KAI. Surat perjanjian yang dimiliki oleh PT KAI pun telah diuji pada laboratorium kriminal Polri, dengan hasil non-otentik. “Mana mungkin saya menyewa tanah saya sendiri,” tegas Basko.

PT KAI Divre 2 Sumbar juga  menggugat BPN Padang untuk membatalkan sertifikat HGB Nomor 200, 201, dan 205 yang sudah dikeluarkan atas nama H Basrizal Koto ke PTUN. MA melalui putusan Nomor 39 K/TUN/2013 pun menyatakan menolak permohonan kasasi PT KAI dalam gugatan pembatalan sertifikat  ke PTUN.

“Yang Mulia Majelis Hakim, mohon bebaskan saya dari dakwaan yang tidak pernah saya lakukan ini. Beri saya keputusan yang seadil-adilnya Yang Mulia. Saya juga bermohon untuk dipulihkan nama baik saya. Saya tutup dengan doa; “Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami bahwa yang batil itu batil dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya,” tutup Basko.

PH: Rekayasa Hukum

Usai pembacaan pledoi pribadi, Dr. Fachmi, SH, MH, dkk selaku Penasihat Hukum (PH) Basko juga mengajukan pledoi tertulis kepada majelis hakim yang diketuai Sutedjo dengan anggota R Ari Muladi dan Agnes Sinaga tersebut. Pledoi setebal 200 halaman tersebut dianggap telah dibacakan sebagian, sehingga menyisakan 36 halaman yang dibacakan secara langsung.

PH menilai, dakwaan yang ditujukan kepada Basrizal Koto berupa pelanggaran Pasal 263 ayat (1) atau Pasal 263 ayat (2) KUHP, tentang Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat atau Menggunakan Surat Palsu sama sekali tidakdapat dipahami. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa yang dipalsukan oleh terdakwa.

“Catatan pentingnya, tanah itu dibeli Basko dari pemilik sebelumnya pada 1992 dengan itikad baik. Pelapor dalam kasus ini tidak mempunyai legal standing, bukan kuasa PT KAI atau Menteri Perhubungan, bukti kepemilikan PT KAI atas objek juga tidak ada. Harusnya, Penuntut Umum profesional dan memahami bukti kepemilikan atas tanah yang sempurna adalah sertifikat, bukan Grondkaart. Makanya timbul pertanyaan, rekayasa hukum apa yang hendak dibangun oleh penuntut umum,” jelas Fachmi.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, lanjut Fachmi, Basrizal Koto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum, yakni membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu karena senyatanya tidak ada yang dipalsukan, dari saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan penuntut umum tidak ada yang tahu tentang fakta hukum di atas, melainkan hanya menerangkan masalah sewa-menyewa dan perjanjian sewa yang penuh rekayasa.

“Perihal perjanjian sewa-menyewa yang rekayasa itu, dapat dibuktikan melalui kop surat perjanjian yang tidak jelas, Basko yang diposisikan sebagai Direktur Utama PT. Basko Minang Plaza padahal sejak berdiri perusahaan itu ia tidak pernah menjabat direktur. Lalu, tanda tangan Basrizal Koto dalam perjanjian tersebut adalah palsu, sesuai dengan hasil labkrim Mabes Polri Medan,” jelasnya lagi.

Surat Dakwaan penuntut umum, lanjut Fachmi, juga tidak dibuat berdasarkan berkas perkara yang dibuat Penyidik Polda Sumbar. Karena, pada tahap penyidikan tidak ada alat bukti yang menyatakan adanya perbuatan Basko Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat atau Menggunakan Surat Palsu yaitu Surat Eigendom Verponding No. 1650/Seb Kelurahan Air Tawar Timur.

“Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 187 KUHAP. Belum lagi UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkerataapian adalah Hukum Administrasi Negara yang mempunyai sanksi pidana sendiri, atau Lex Specialis yang Sistematis. Artinya kalau ada tindak pidana perkerataapian menyangkut UU ini, maka hanya bisa dipidanakan dengan UU ini, tidak bisa dengan hukum yang lain,” sambungnya.

Dengan segala catatan dalam kesimpulannya, Fachmi selaku penasihat hukum meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Selanjutnya, pekan depan penuntut umum akan mengajukan tanggapan atas pledoi Basrizal Koto tersebut. (h/isq)

Share