Senin04232018

Last update05:00:00 AM

Back Andalas Basko 'Dibunuh' di Kampung Sendiri

Basko 'Dibunuh' di Kampung Sendiri

images/stories/Berita/2018/Januari/19Januari18/01-19 eksekusi lahan basko 6.jpgH Basrizal Koto hanya bisa mengurut dada saat alat berat mulai meruntuhkan sebagian bangunan hotel dan mall yang merupakan simbol pengabdiannya pada kampung halaman. Tak ada lagi kata-kata yang sanggup mewakili kesedihan putera Piaman itu.

PADANG (HK)- Perjuangannya untuk membangun tanah yang dicintai berbuah kepahitan. Basko seolah dibunuh di kampungnya sendiri. Bertahun-tahun untuk mempertahankan kebenaran yang diyakininya seolah berhenti, Kamis (18/1) pagi. Basrizal Koto pada akhirnya harus menyaksikan tanah bersertifikat miliknya dieksekusi Pengadilan Negeri (PN) Padang, atas permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre Sumbar.

Kesedihannya kian bertambah ketika melihat satu persatu karyawannya lari terbirit dari gedung hotel dan mall, sambil berusaha menyelamatkan aset perusahaan yang bisa terjangkau dan terbawa dengan tangan kosong.

Sebab, waktu untuk menyelamatkan barang-barang pun hanya diberi setengah jam oleh juru sita pengadilan. Dia merasa sangat dikerdilkan di kampungnya sendiri. Segala upayanya untuk membuka peluang kerja berbalas tidak sesuai harapan.

Basrizal Koto mengaku tak habis pikir atas tindak sewenang-wenang juru sita Pengadilan Negeri (PN) Padang, yang mengomandoi jalannya eksekusi lahan di atas tanah bersertifikat sah miliknya. Sebab, dalam perkara perdata yang dimenangkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) atas PT Basko Minang Plaza (BMP) dan PT Kereta Api Indonesia, dia hanyalah pihak ketiga.

"Yang berperkara bukan saya. Objek perkara antara PT BMP dengan PT KAI itu juga diduga berada di lahan parkir dengan luas 2.000-an meter persegi. Seluruh lahan parkir itu luasnya 5.000-an meter persegi. Tapi lihatlah, yang dieksekusi itu seluruh lahan parkir, ditambah bangunan hotel dan mall saya yang hendak dirubuhkan," kata H Basrizal Koto di hadapan wartawan.

Bila ditotal, semua lahan yang dinilai dieksekusi tanpa landasan hukum yang jelas tersebut, diperkirakan Basko memiliki luas 7.000-an meter persegi. Melesat jauh dari luas objek perkara antara PT KAI dengan PT BMP yang hanya 2.000-an meter persegi. Padahal di atas lahan tersebut, jelasnya telah terbit sertifikat atas nama dirinya, yaitu SHGB 200, 201, dan 205. Sejumlah sertifikat itu bahkan telah digugat PT KAI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk dibatalkan. Hasilnya, gugatan itu mental hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Artinya hingga detik ini, lahan-lahan yang dieksekusi itu masih sah sebagai milik H Basrizal Koto.

"Ini benar-benar tidak masuk akal. Bahkan saya sedang melakukan gugatan perlawanan atas rencana eksekusi ini. Karena tanah itu ada sertifikat saya yang resmi diterbitkan oleh BPN. BPN itu kan negara. Saya tak habis pikir apa arti semua ini. Harusnya karena saya sedang ajukan perlawanan di pengadilan, pengadilan itu tidak melaksanakan eksekusi dulu," kata Basko lagi.

Setelah tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan hak miliknya yang ia peroleh dengan cara yang sah, Basko mengaku melunak dan mempersilakan PT KAI menunjukkan aset mana yang bersengketa, mempersilakan BPN melakukan pengukuran, dan mempersilakan juru sita melakukan eksekusi. Namun tanpa ia sangka, hotel dan mall miliknya pun ikut serta akan dirubuhkan.

Seharusnya, kalau memang sesuai dengan klaim PT KAI, Basko menilai yang akan dieksekusi itu hanyalah lahan kosong perparkiran mobil, tidak lebih dari itu. Namun entah dengan alasan apa, hampir seluruh lahan di lokasi Basko Hotel dan Basko Grand Mall hendak dihantam oleh alat berat. "Hotel dan mall saya ditarget. Di dalamnya ada gas, genset, dan peralatan sensitif lain yang sangat mengancam keselamatan orang banyak jika diperlakukan semena-mena. Apa tidak ada berpikir sampai ke situ sebelum alat berat itu bergerak," imbuhnya kesal.

 

Ditambah lagi, ia merasa amat dirugikan oleh proses eksekusi yang dinilai tanpa landasan hukum yang jelas tersebut. Karena proses itu, banyak tamu hotel yang ketakutan dan tidak jadi menginap di hotel, ratusan karyawan terpaksa ia liburkan dan belum jelas nasib ke depan bagaimana, belum lagi sarana hotel seperti listrik dimatikan sepihak tanpa belas kasihan. "Hukum benar-benar tidak berlaku bagi saya. Keadilan benar-benar tidak ada sama sekali. Saya akan mengadukan semua proses eksekusi ini kepada pihak yang berwenang. Sampai ke Mahkamah Agung akan saya adukan," pungkasnya.

images/stories/Berita/2018/Januari/19Januari18/01-19 eksekusi lahan basko 9.jpgDiundang Membangun Kampung

Basko pantas sedih. Dia tidak menyangka, keputusannya untuk menerima undangan Gubernur Sumbar Hasan Basri Durin pada tahun 90-an untuk membangun kampung halaman berakhir tragis. Kala itu, Basko diundang ke Padang bersama sejumlah pengusaha nasional asal Minang antara lain; Abdul Latief, Fachmi Idris, Is Anwar dan kawan-kawan.

Gubernur Sumbar mengajak dia dan para perantau untuk membangun kampung dengan berinvestasi dan membuka lapangan kerja. Dari undangan gubernur itu, lahirlah Nagari Development Center (NDC), tapi tidak jalan sesuai harapan.

"Akhirnya saya dengan dorongan Gubernur Sumbar, Hasan Basri Durin, tergerak untuk buka usaha mall di Kota Padang. Untuk mendukung rencana investasi itu, Pak Gubernur memperkenalkan saya dengan Djohan Makmur, pemilik tanah HGB Nomor 04 seluas 11.750 M2 di Air Tawar Timur atas nama PT Pembangunan Padang. Itu cikal bakal saya berinvestasi di kampung halaman,” paparnya.

Kemudian, setelah Basko berkenalan dan atas kecocokan harga tanah tersebut dilakukan jual beli di hadapan Notaris Hajjah Deetje Farida Djanas, SH dengan akta No. 4/6/Pu/JB/1992 tanggal 12 Juni 1992, dan terbitlah sertifikat HGB 72 atas nama H Basrizal Koto seluas 8585 M2 dengan masa berlaku sampai tahun 1993. Pada 23 Agustus 1994, sertifikat HGB 72 berubah menjadi sertifikat HM 160 atas nama H Basrizal Koto dengan luas tetap 8585 M2.  

Pada 10 Agustus 1996, tanah sertifikat HM 160  dimasukkan sebagai penambahan setoran saham H Basrizal Koto pada PT Basko Minang Plaza (BMP). Maka SHM 160 pun berganti menjadi sertifikat HGB 141 atas nama PT BMP dengan luas tetap 8.585 M2. Di atas lahan inilah pertama kali berdirinya mall Minang Plaza yang kemudian berkembang menjadi Basko Grand Mall dan Basko Hotel.

Sedangkan sisa tanah seluas 3165 M2 (tanah asal 11.750 M2-8585 M2) belum diterbitkan sertifikat oleh pihak BPN dikarenakan ada masyarakat yang tinggal di atasnya atas nama Kasim cs. Sampai tahun 1994 dilakukan pembebasan tanah yang dihuni Kasim cs, dengan cara membayar ganti rugi kepada masyarakat antara lain Kasim, M Yunus, Ahmad Sarkawi, Norma, dll. Melalui panitia yang dibentuk Pemko Padang bersama Camat Padang Utara waktu itu, Fabian dan Lurah Air Tawar Timur, saya  memberikan ganti rugi atas delapan rumah warga yang ada di sana.  Ditambah pembelian baru seluas 2679 M2 melalui Tim Pemko yang diketuai Camat Fabian tanah negara eks Verponding 1650 lainnya.

Pada tahun 2010 sisa tanah pembelian melalui PT Pembangunan Padang ditambah tanah pembelian baru  (3.165 M2 + 2.679 M2=5.844 M2) diajukan permohonan penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Padang dan terbitlah sertifikat HGB masing-masing yang 3.165 M2: HGB 200, 201 dan HGB 205. Sedangkan pembelian baru 2.679 M2 terbit sertifikat HGB 203 dan 204. Tanah seluas 5.844 M2 dengan sertifikat HGB atas nama H Basrizal Koto ini disewa oleh PT BMP dan digunakan sebagai lahan parkir. Kontrak sewa lahan parkir ini tercatat atas nama H Basrizal Koto dengan PT BMP Nomor 169/PSM/BGM-PDG/VII/2012 tanggal 1 Juli 2012 dengan perpanjangan No.201/PSM/BGM/VII/2017.

Sejak tanah itu dibeli tahun 1992 sampai pembebasan tanah yang ditempati Kasim Cs sampai terbitnya sertifikat HBG 200, 201 dan 205 tahun 2010 lalu, tidak ada satu orang/pihak pun yang menyanggah dan keberatan. Apalagi tanah itu, sejak 1994 telah ditimbun dan pagar dengan cara melanjutkan pagar sebelumnya semasa ditempati Kasim Cs. “Masalah baru muncul pada 1 November 2011. Pimpinan dan ratusan karyawan PT KAI, merusak dan memancang areal PT BMP dengan alasan tanah saya sertifikat 200, 201 dan 205 itu, adalah milik PT KAI dengan bukti Grondkaart 1888. Tindakan pengrusakan dan pemancangan besi oleh PT KAI, terjadi kembali untuk kedua kalinya pada 6 Juni 2015,” tutur Basko.

Rugi Ratusan Juta

Eksekusi yang dilakukan mengganggu bisnis hotel dan grand mall. Khusus hotel, kerugian mencapai ratusan juta karena banyak panitia acara membatalkan agendanya. Selain itu, para tamu juga terpaksa dipindahkan.

Accounting Premiere Basko Hotel, Sonya Nindya Sari mengaku tidak menyangka akan diadakanya eksekusi. "Saya merasa terkejut dan tidak menyangka kalau akan dieksekusi seperti ini. Semua karyawan saya lihat sangat terkejut. Eksekusi ini tentunya sangat mengganggu pekerjaan kantor, apalagi saya dari accounting tidak bisa melaksanakan kegiatan karena kantor kami yang salah satunya menjadi imbas eksekusi," bebernya.

Sedangkan Ardi sastra mengatakan, eksekusi yang dilakukan PT KAI sangat arogan. "Saya sangat merasa kehilangan, merasa rugi dan tentunya sangat kecewa karena menurut saya eksekusi ini terlalu arogan tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Bagian yang dieksekusi merupakan jantung operasional hotel dan mall," ujarnya.

Akibat dari eksekusi ini, banyak pesanan hotel yang harus dibatalkan. "Hari ini ada 5 acara yang akan dilaksanakan di Hotel Basko, tapi kami harus membatalkan karena aliran listrik padam dan kegaduhan akibat pelaksanaan eksekusi. Kalau listrik belum bisa hidup, operasional tentunya belum bisa jalan sebagaimana mestinya. Tentunya ini akan berimbas kepasa nasib 200 karyawan hotel dan sekitar 1.000 lebih karyawan mall," paparnya.

Marketting Manager, Rico mengungkapkan, seharusnya ada toleransi waktu dari pihak PT. KAI. "Kami dari karyawan tidak mengetahui akan ada eksekusi hari ini. Harusnya ada jeda waktu yang diberikan pihak PT KAI untuk kita agar bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari mencari hotel pengganti dan lainnya," ungkap Rico.

Akibat dari pelaksanaan eksekusi, Basko Hotel harus mendapatkan kerugian ratusan juta. “Estimasi saya masalah kerugian itu mencapai Rp200 juta sehari. Ada 5 acara yang dibatalkan dan ada banyak tamu yang harus dipindahkan ke hotel lain," katanya.  (h/isq/mg-hen/mal)

Share