Rabu09272017

Last update05:00:00 AM

Back Andalas Oesman Sapta: Kartel Daging Biadab

Oesman Sapta: Kartel Daging Biadab

JAKARTA (HK)- Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta menilai pelaku kartel daging biadab karena telah mempermainkan harga daging yang dari tahun ke tahun terus naik.
"Perbuatan mereka yang melakukan kartel daging itu  biadab dan jangan dibiarkan," tegas Osman Sapta dalam “Presdien Jokowi dan Kartel Daging Sapi” bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dan anggota DPR RI FPPP M Iqbal di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (9/6).

Harga daging yang dari tahun ke tahun terus naik adalah permainan sejumlah perusahaan yang melakukan kartel. Padahal menurut Oso, begitu Osman Sapta akrab disapa, seharusnya harga daging di Indonesia itu bisa Rp70 ribu sampai Rp80 ribu/kg.

Karena itu, dia meminta pers untuk berani membungkar permainan kartel daging tersebut. "Pers harus berani menulis dan terus mengkritik soal daging ini," pinta Oso yang mendapat juluk sahabat wartawan di lingkungan parlemen itu.

Karena itu pula, dia setuju dengan kebijakan Presiden  Jokowi yang berani membuat kebijakan dengan mematok harga daging Rp80 ribu/kg. Hanya asosiasi impor daging yang menolak dengan menetapkan harga Rp130 ribu/kg," tegas Oso.

Bahkan Oso dengan secara ekplisit menyebut permainan kartel daging itu dilakukan oleh perusahaan non pribumi. "Kita harus membangun sistem, khususnya perlakuan terhadap pengusaha pribumi yang ternyata dihambat oleh kartel," ungkap Oso.

Ia juga mengungkapkan kekecewaannya dengan sikap menteri yang tidak sepahaman soal kartel daging. Dia mencontonhkan Menteri BUMN Rini Soemarno belum tahu banyak soal kartel daging sapi yang sudah berjalan selama ini.

"Karena itu wajar jika terjadi cekcok antara kementerian terkait, akibat tidak ada titik temu dan tidak kompak di internal kementerian sendiri dalam menghadapi kartel daging. Untuk membicarakan daging sapi itu tidak ada kesepakatan antara Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Meneg BUMN sendiri, sehingga tidak kompak dalam menghadapi kartel daging sapi itu, dan harga daging tetap tembus Rp130 ribu,” tegas Oesman.

Terlambat

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi mengapresiasi langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah memberikan sanksi terhadap 32 perusahaan importir yang terbukti melanggar aturan dan melakukan penimbunan.

“Pemerintah memang terlambat mengantisipasi daging ini. Dulu daging beku itu tidak boleh masuk pasar tradisional, kecuali ke hotel, restoran dan sebagainya. Tapi, dengan Permendag RI No.m 37 tahun 2015 ini, daging beku tersebut bisa masuk pasar tradisional, karena suplai daging dalam negeri tidak mencukupi. BUMN pun tak mampu intervensi harga karena kemampuannya terbatas,” tegas Viva.

M Iqbal juga mengakui jika jumlah sapi lokal terbatas. Sehingga wajar jika setiap tahun selalu terjadi lonjakan harga daging sapi berikut impor sebagai solusi. “Solusinya sudah tahu, yaitu dengan impor, tapi pemerintah terlambat mengantisipasinya, sehingga harga tetap tidak terbendung. Karena itu ke depan, kita harus kembangkan populasi sapi,” pungkasnya. (sam)

Share