Minggu09242017

Last update05:00:00 AM

Back Batam Urus IMB Tanpa Harus Fatwa Planologi

Urus IMB Tanpa Harus Fatwa Planologi

BATAM (HK) - Syarat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Batam tidak lagi mewajibkan adanya fatwa planologi pengeluaran BP Batam, melainkan diganti dengan surat Keterangan Rencana Kota (KRK) pengeluaran Dinas CKTR Batam.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atas (BPM-PTSP) Kota Batam, Gustian Riau ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (18/5).

"Jadi keweanagan dan tata cara pengeluaran KRK hampir sama dengan Fatwa Planologi, bedanya KRK dikeluarkan Pemko Batam sedangkan Fatwa Planologi oleh BP Batam," katanya.

Rencananya, BPM-PTSP akan segera melakukan sosialisasi kepada beberapa Asoisasi seperti REI dan Apersi Batam, supaya mereka mengetahui secara menyeluruh tentang tata cara penertiban KRK yang menjadi kewenangan Dinas CKTR Kota Batam

"Kebijakan ini kita terapakan setelah keluarnya Perwako KRK yang baru disahkan beberapa hari lalu. oleh karenanya setiap masyarakat yang akan mengurus IMB harus mengurus surat KRK terlebih dahulu," ujarnya.

Dalam pengurusan KRK, masyarakat tidak akan dikenakan biaya tambahan, melainkan hanya diwajibkan melengkapi syarat administratif yang telah ditetapkan, apabila persyaratan tersebut lengkap maka akan diproses dengan cepat.

Dia menambahkan, penerbitan KRK pada bulan Juni nanti akan dilakukan secara online, sekaligus bersamaan dengan sejumlah perizinan lainnya.

Ketentuan tentang KRK sebenarnya telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2002, pedomannya diterbitkan sejak 9 Agustus 2007 lalu, melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007, mengatur tentang KRK didalamnya mengacu kepada tatacara penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) bangunan gedung, serta diperkuat oleh Perda Kota Batam Nomor 2 tahun 2011.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR), Suhar menjelaskan bahwa pengurusan SLF, pemilik bangunan harus melengkapi kelengkapan dokumen, diantaranya administrasi seperti surat permohonan kepada Dinas CKTR, rekomendasi Dinas terkait, Fotocopy pemilik atau dikuasakan, fotocopy IMB dan pemegang surat bekerja.

"Sedangkan kelengkapan teknis, yaitu bidang arsitektur, bidang struktur dan bidang mekanikal, elektrikal," ucapnya.

Selanjutnya, kata Suhar Tim Pengkaji Teknik akan meyelidiki bangunan itu, untuk memeriksa kelayakan fungsi gedung secara teknis, mulai dari ventilasi, tempat parkir, tata bangunan, pengendalian dampak lingkungan, kenyamanan, keandalan atau kekuatan gedung, serta fasilitas lainnya. sekaligus memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi lainnya.

Bagi bangunan baru, sertifikat akan diberikan setelah gedung diperiksa kelayakannya sebelum dioperasikan. Masa berlaku sertifikat ini selama lima tahun untuk gedung bertingkat seperti apartemen, rumah susun, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Sementara untuk bangunan lama wajib memperbarui izin dalam waktu lima tahun kepada Pemko Batam. (cw56)

Share