Senin11202017

Last update05:00:00 AM

Back Batam Komisi 1 Jadwalkan Tinjau Lokasi

Komisi 1 Jadwalkan Tinjau Lokasi

Pengalokasian Lahan Yayasan Kong Fusi di Bengkong

BATAM (HK) - Komisi I DPRD Batam akan turun langsung meninjau lokasi lahan Yayasan Kong Fusi di Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong. Demikian salah satu point penting yang dihasilkan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat dengan Yayasan Kong Fusi Indonesia di Komisi I, Selasa (12/9).
Sebagaimana diketahui bersama, persoalan ini bergulir hingga ke RDP, karena masyarakat RW 18, Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong meragukan legalitas kepengalokasian lahan yang dimiliki oleh Yayasan Kong Fusi.

"Kita akan menjadwalkan ulang, sekaligus akan meninjau langsung lokasi yang menjadi objek sengketa untuk mencari jalan penyelesaian," ungkap Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto di depan peserta RDP, diantaranya perwakilan BP Batam, BPN batam, Kemenag, Camat Bengkong, Lurah Bengkong Sadai, Ketua RW 18 Bengkong Telaga serta tokoh masyarakat dan Yayasan.

Sementara itu, Camat Bengkong, Yudi Admaji mengatakan permasalahan saat ini yang utama adalah mencari solusi dalam penanggulangan banjir bahwa lokasi tersebut akan di bangun drainase.

Dijelaskan, bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah mensurvei lokasi yang akan dibangun drainase tetapi masih terjadi perselisihan oleh masyarakat, di mana masyarakat belum bisa menerima masalah pengalokasian lahan tersebut.

"Yayasan Kong Fusi sudah menghibahkan sekitar 6 meter lahannya untuk pembangunan drainase. Namun belum bisa dilakukan karena masih terjadi perselisihan," terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi wilayah 1 pengalokasian lahan BP Batam, Choirul Sardi mengatakan telah dilakukan pengukuran oleh BP Batam pada tanggal 4 Juni 2003 lalu, dan Yayasan telah memenuhi kewajiban pembayaran surat faktur tagihan UWTO.

Perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota batam, Yusuf menjelaskan bahwa untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2010 dan dilanjut lagi tahun 2014, pihak BPN hanya mengetahui titik koordinat lahan tersebut.

Kementerian Agama Kota Batam, menjelaskan bahwa ijin yayasan Konghucu di keluarkan oleh pemerintah pusat, kalau untuk rumah ibadah pelaksanaannya baru direkomendasilan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kepada Kementerian Agama.

Perwakilan Yayasan Kong Fusi mengatakan pihak yayasan sudah menghadiri rapat di kantor camat untuk rencana pihak pemerintah untuk penanggulangi banjir di daerah tersebut. "Yayasan sudah memiliki legalitas sertifikat tanah, IMB dari DPM-PTSP dan juga sudah memiliki perijinan rumah ibadah," ujarnya.

Sedangkan Anggota Komisi I DPRD Batam, Sukaryo mengatakan bahwa ada dua hal yang diputuskan dalam RDP tersebut, yang pertama adalah terkait legalitas dari yayasan dan kedua terkait rencana turun langsung ke lokasi.

"Dua point pentingnya, masalah legalitas dan kesepakatan untuk turun langsung ke lokasi," jelasnya. Karenanya, mereka sangat mendukung penuh segera dilakukan RDP ulang, dan kesempatan itu semua pihak menghadirkan dokumennya. (cw60)

Share