Minggu09242017

Last update05:00:00 AM

Back Batam Hindari Isu Primodialisme

Hindari Isu Primodialisme

BATAM CENTRE- Pengamat politik, Drs H Agus Setiawan Msi menilai, isu-isu primodial yang bersifat ke daerahan sudah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para konstituen Pemilukada. Apalagi membangun isu tersebut di daerah yang hetrogen yang terdiri dari beberapa suku, agama dan antar golongan yang lebih banyak warga pendatangnya.

"Sebetulnya isu primodial itu sah-sah saja di alam demokrasi ini. Tapi membangun isu tersebut bisa menjadi bencana apabila di suatu daerah hetrogen yang lebih banyak warga pendatangnya, maka calon yang berkompetisi dalam  Pemilukada bisa jadi akan merugikan dirinya sendiri," kata Agus via ponsel dari Jakarta tadi malam.

Agus mengimbau tim sukses atau seluruh calon yang akan bertarung itu supaya lebih mengedapankan pendidikan politik kepada masyarakat secara arif dan bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan. Artinya dalam melakukan sosialisasi atau berkampanye hendaknya secara elegan tanpa menafikan aspek demokratisasi.

"Ajak masyarakat menentukan pilihan secara rasional dan obyektif sesuai konsep yang ditawarkan untuk membangun suatu daerah ke depan. Bukan dengan cara-cara primodial dan terkadang juga para calon kepala daerah memberikan janji-janji politik dihadapan rakyat yang penuh dengan retorika belaka. Seperti lagu bengawan solo, air mengalir terlampau jauh. Janji-janji politik terlampu jauh," imbaunya.

Agus menilai, belakangan para tim sukses calon gubernur  maupun walikota di Indonesia terkadang melahirkan opini ke masyarakat dengan mengedepankan sifat-sifat primodial seperti memobilisasi masyarakat berdasarkan isu kedaerahan.

"Ini merupakan sikap mengekang hak demokrasi masyarakat. Biarkan masyarakat menentukan sendiri pilihan mereka. Jadi jangan masyarakat digiring pada isu primodial, tapi tawarkan konsep sehingga dengan sendirinya melahirkan pendidikan politik yang positif bagi masyarakat," ujarnya

Di tempat terpisah Ketua DPP Komite Independen Penegakkan Supremasi Hukum Indonesia (KIPSHI), Dr Surya Darma, SH, MH menilai isu primordialisme dalam Pemilukada itu terkadang mengancam kerukunan dan integritas masyarakat secara luas. Artinya akan muncul rasa tidak senang, cemburu, curiga, yang mengarah pada kebencian dan penolakan terhadap orang lain yang diidentifikasi bukan bagian dari kelompoknya.

Disebutkanya, isu kedaerahan boleh-boleh saja di alam demokrasi tapi jangan kita menghilangkan hak orang sebagai warga negara yang sudah di atur dalam UU. Artinya kata Surya, demokrasi memberikan hak yang sama bagi setiap orang untuk memilih dan dipilih dalam aktivitas politik, baik itu pemilihan bupati maupun gubernur.

"Kita janga menghilangkan kesempatan seseorang untuk turut berkompetisi secara fair dalam setiap aktivitas politik," ujarnya.

Surya mengakui memang menjelang Pilkada 2010 ini, suhu politik di berbagai wilayah di Indonesia meningkat sejalan dengan semakin banyaknya bakal calon gubernur, bupati, dan wali kota melakukan konsolidasi dan merebut simpati masyarakat dengan berbagai teknik propaganda dan marketing politik.  Dinamika tersebut kata Surya dimaknainya sebagai  pendidikan politik bagi rakyat. (sm/ms)

Share