Minggu05202018

Last update05:00:00 AM

Back Batam Erizal dan Harmidi Usul Ranperda PKL

Erizal dan Harmidi Usul Ranperda PKL

images/stories/Berita/2018/Februari/13Februari18/09 - 13 februari 18 erizal juga.jpgDongkrak PAD dari Penataan dan Pemberdayaan PKL

BATAM (HK) - Dua anggota Legislatif DPRD Batam, Erizal T dan Harmidi Umar Husen mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Rapat Paripurna, Senin (12/2).

Dijelaskan juru bicara, Erizal, bahwa keberadaan PKL tidak bisa dihindari, karena keterbatasan lapangan kerja sementara ada  tuntutan ekonomi guna menghidupi keluarga. Sehingga mereka menjadi kreatif dengan membuka pekerjaan non formal, salah satunya kios PKL.

"Keberadaan PKL tidak bisa dihindarkan, tapi yang bisa dilakukan adalah menata dan memberdayakan keberadaan mereka," ungkap Erizal.

Diakui oleh politisi PPP ini, bahwa keberadaan PKL selama ini kerap memanfaatkan bahu jalan atau juga Fasos, namun penertiban yang dilakukan hanya sifatnya parsial tanpa adanya solusi jangka panjang. Karenanya perlu adanya payung hukum yang mengatur kelembagaan, hak dan kewajiban, penataan, pemberdayaan, pendanaan, kemitraan dengan dunia usaha dan sanksi.

"Kalau ditata bukan saja mempercantik estetika kota, tetapi akan menambah PAD hingga kisaran Rp100 miliar setiap tahunnya. Karena di Batam ada lebih dari 10 ribu PKL," ujarnya lagi.

Senada disampaikan pengusul lainnya, Harmidi Umar Husen, bahwa penataan dan pemberdayaan terhadap PKL wajib dilakukan agar  keberadaan mereka tertata baik dan juga dapat berkontribusi pada penambahan PAD Batam.

"Bukan malah diburu karena dianggap mengganggu jalan atau fasilitas umum," tegas politisi Gerindra ini.

Sesuai urutannya, kata Legislatif Dapil Bengkong-Batuampar ini, DPRD akan mendengarkan tanggapan Pemko Batam pada 19 Februari mendatang, setelah itu membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan mempercepat lahirnya Perda PKL.

"Kalau Perda terealisasi, kedepan PKL tidak lagi terombang-ambing. Harus bisa ditata karena sudah banyak sukses stori yang mampu menambah PAD dengan penataan PKL," jelasnya.

Terakhir disampaikan, selama pembebasan Ranperda berlangsung tim terpadu diminta tidak melakukan penertiban terhadap PKL. "Ekonomi sudah susah, jangan lagi ditambah susah, biarkan mereka mencari nafkah sembari Pansus menyusun regulasinya," pungkas Harmidi. (ays)

 

Share