Senin04232018

Last update05:00:00 AM

Back Batam Perizinan OSS Aktif Mei

Perizinan OSS Aktif Mei

penerapan oss aktif meiBATAM (HK) - Pelayanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) rencananya mulai aktif pada Bulan Mei mendatang. Dimana sistem yang memberikan kemudahan bagi para investor karena setiap perizinan Batam akan terintegrasi ke pusat, akan diresmikan oleh Presiden di Jakarta.

"Kami masih menunggu teknisnya dari Jakarta. Informasi yang saya terima untuk update terakhir adalah ketika penanaman modal akan memakai tanda-tangan digital," ujar Direktur PTSP BP Batam, Ady Soegiharto di Gedung PTSP BP Batam, Senin (16/4).

Dia mengatakan, secara garis besar BP Batam sudah siap untuk menerapkan sistem OSS. Ada ratusan perizinan yang sudah diajukan ke pemerintah agar segera dimasukkan ke sistem OSS. "OSS ini merupakan penerapan dari Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha," katanya.

Dia mengatakan, sistem OSS diterapkan untuk mempermudah investor baru dalam mempercepat proses izin usahanya. Sebab semua proses perizinan bisa dilakukan secara online. "Sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke PTSP," katanya lagi.

Semua perizinan itu bisa diperoleh setelah pelaku usaha atau calon investor melakukan pendaftaran dan mendapat alokasi lahan.

Lalu, investor akan menandatangani perizinan sementara yang mencakup perizinan lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Dan seluruh perizinan tersebut wajib disesuaikan dengan standar nasional dan internasional. Proses dan pengesahan perizinannya dilakukan secara tunggal," ungkapnya.

Keunggulan lain dalam sistem OSS ini, kata Ady, akan ada Satuan Tugas (Satgas) yang bertugas mengawal proses perizinan dari awal hingga selesai dari tingkat daerah hingga nasional. Fasilitas ini sebelumnya pernah ada di sistem PTSP.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga mengimbau agar implementasi OSS harus terintegrasi antara pusat dan daerah. Disamping itu daerah yang menerapkan OSS harus memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan memiliki status khusus seperti Free Trade Zone (FTZ).

Sedangkan Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing atau biasa disapa Ayung mengatakan OSS ini sudah lama dinanti oleh para pengusaha.

"OSS itu sudah lama diminta. Tapi yang terpenting adalah sistem harus berjalan sebagaimana mestinya," paparnya.

Ia mengingatkan kekuatan server yang menjadi pilar OSS harus memadai. "Pas masuk server harus mudah, harus menunggu lama sekali. Lalu ketika sudah online tahu-tahu mati. Jadi persoalan itu harus segera diselesaikan," jelasnya.

Ketika investor masuk ke dalam sistem, harus ada Satgas yang memantau. Berdasarkan data yang dihimpun BP Batam, pendaftaran penanaman modal mengalami peningkatan investasi pada tahun ini. Periode Januari-Maret 2018 nilai investasi masuk sebesar 220 juta Dolar Amerika dari 55 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.592. (cw56)

 

Share