Selasa09262017

Last update05:00:00 AM

Back Batam Pisah Sambut Kajari Batam, Titip Kasus Bansos Melalui Pantun

Pisah Sambut Kajari Batam, Titip Kasus Bansos Melalui Pantun

BATAM-"Kelapa disadap oleh Cik Basri, Kelana ke Johor bersama Cik Dullah, kenapa sebab saya dimutasi, karena koruptor bansos merasa gerah dan gelisah". "Ke Pulau Seraya Abas bersama  Pak Itam, ke Johor Raos bersama dengan Cik Rajab, walau saya tidak bertugas di Batam, markus dan koruptor bansos tetap harus ditangkap".


Demikian bunyi pantun yang disampaikan mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam Tatang Sutarna kepada panggantinya Ade Eddy Adhyaksa pada acara pisah sambut Tatang dengan Ade yang diselenggarakan, Rabu (19/5) di Ruang Sasana Suprapto Lantai 3 Kantor Kejaksaan Negeri Batam.

Tatang mengatakan, Ade bukanlah orang lain tapi adiknya sendiri dan rumah berdekatan di kampung mereka di negeri Sunda Jawa Barat. Demikian juga Ade mengaku Tatang adalah saudaranya sekampung dan rumah bersebelahan.

Keduanya saling memuji masing-masing memiliki kelebihan. Tatang mengatakan, Ade adalah Jaksa dan Ustad,   lebih ustad dari dirinya.  Tatang menyampaikan dua pesan kepada jaksa dan staf kejaksaan agar menunjukkan loyalitas penuh terhadap pimpinan baru. Jangan sampai didepan ngomong A dan di belakang ngomong B. Dan kedua, jaksa ditegaskan agar tidak boleh menerima suap sebab uang suap adalah haram.

Kajari Batam, Ade Eddy Adhyaksa berjanji akan menindaklanjuti penyidikan kasus dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) APBD Kota Batam 2009 yang jumlahnya miliaran rupiah dan akan mempercepat proses penyidikannya.  Ade di hadapan puluhan wartawan mengatakan, kasus bansos saat ini sudah pada tahap penyidikan dan pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.

"Kasus bansos kan sudah tahap penyidikan, nanti dilanjutkan dan target kita secepatnya," ujar mantan Kepala Bagian Pengamanan Dalam Kejaksaan Agung RI  didampingi Tatang. Namun demikian Ade belum berani memastikan durasi waktu penyidikan kasus bansos dan hanya menyatakan targetnya hanya mempercepat proses penyidikan. Ia terlebih dahulu akan mempelajari kasus bansos yang sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan tersebut.

Selain mempelajari dan mempercepat proses kasus bansos Ade juga akan mempelajari kasus-kasus yang sudah ditangani Tatang bersama tim sebelumnya. Ia mengatakan, sebelum menduduki jabatan sebagai Kajari Batam, masyarakat telah menyampaikan 5 pekerjaan rumah untuk dilaksanakannya.

Menjawab apakah ia mampu menolak berbagai bentuk  intervensi dan percobaan suap di balik kasus bansos, Ade mengatakan, aturan melarang menerima suap dan memang sudah demikian seharusnya.

Ada sebuah peristiwa yang langka terjadi dalam acara pisah sambut itu.
Ketika hendak meninggalkan Kantor Kejaksaan, Ade memberikan salam pelepasan Tatang dengan menjabat tangan dan mencium tangan di depan pintu kantor disaksikan Kasi Pidum, dan Kasi Intel. Salam dengan mencium tangan ternyata salam kekeluargaan antara Ade dan Tatang.

Ada Mafia Hukum


Sementara itu Ketua Komisi Nasional Pengawas Aparatur Negara (Komnas-Waspan) Provinsi Kepri, Tain Komari mendesak Kejaksaan Agung RI untuk mengusut adanya dugaan konspirasi mafia hukum melibatkan sejumlah pejabat Pemko Batam, terkait pemindahan Kajari Batam, Tatang Sutarna dari Batam.

Pasalnya, dari informasi yang diterima, Pemko Batam menggelontorkan
dana Rp7 miliar-Rp10 miliar, untuk memindahkan Tatang Sutarna sebagai Kajari Batam. Atas dugaan maupun informasi tersebut, Tain melayangkan surat pengaduannya kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta, 3 Mei lalu.

"Kami minta Jagung, pak Hendarman Supandji untuk segera turun ke Batam dan mengusut tuntas adanya dugaan konspirasi mafia hukum tentang pemindahan Tatang tersebut," ujar Tain.

Indikasi keterlibatan Pihak pejabat pemko Batam dalam dugaan kasus tersebut, ketika Tatang melakukan penyelidikan anggaran bantuan dana bansos tahun anggaran 2009. Sikap konsisten Tatang, kata Tain, dalam pemberantasan korupsi rupanya membuat para pejabat Pemko Batam menjadi gerah, karena mereka tidak bisa mengamankan Tatang untuk menghentikan pengusutan kasus dana bansos. Dari situlah bermula adanya praktik mafia hukum dengan jumlah dana yang dikeluarkan mencapai Rp7 miliar-Rp10 miliar.  (sm/nn/li)

 

Share