Kamis06222017

Last update05:00:00 AM

Back Batam TKA Tak Mungkin Dilarang, Menakertrans Kunjungi Drydocks

TKA Tak Mungkin Dilarang, Menakertrans Kunjungi Drydocks

TANJUNGUNCANG-Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, termasuk Batam, tidak mungkin dilarang oleh pemerintah. Hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan pembatasan dengan memperketat perizinan dan pengawasan penggunaan TKA.

Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) A Muhaimin Iskandar saat meninjau PT Drydocks World Graha, Tanjunguncang, Batam, Jumat (21/5). Ini adalah kunjungan pertama Muhaimin setelah perusahaan galangan kapal (shipyard) itu dilanda amuk massa buruh beberapa waktu lalu yang dipicu oleh ucapan rasialis dari seorang TKA asal India kepada pekerja lokal.

Menurut Muhaimin, penggunaan TKA tidak mungkin dilarang karena sejumlah perusahaan multinasional, seperti PT Drydocks World dan PT McDermott Indonesia sangat membutuhkan keberadaan mereka. Bagi perusahaan-perusahaan seperti ini, lanjut Muhaimin, ada bagian-bagian atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mutlak memerlukan TKA dan tidak bisa digantikan oleh pekerja lokal. Selain itu, kata Muhaimin, keberadaan TKA juga dibutuhkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan industri nasional.

"Kalau dikurangi kemungkinan besar bisa, itupun bisa dilakukan secara bertahap tapi jika langsung dihapus keberadaannya sepertinya tidak mungkin," ujar Muhaimin yang mengunjungi Drydocks didampingi Asisten Ekbang Provinsi Kepri Nuraida Mochsen, Kapolda Kepri Brigjen Pol Pudji Hartanto Iskandar dan Kapoltabes Barelang Kombes Pol Leonidas Braksan serta sejumlah pejabat lain.

Muhaimin mengatakan saat ini perusahaan-perusahaan asing masih banyak mempekerjakan TKA karena ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus di mana pekerja lokal belum bisa mengisinya. "Pada dasarnya ke depannya tenaga lokal yang ada akan mampu mengerjakan tersebut, tapi butuh waktu untuk menguasainya. Nah dalam hal ini, tenaga lokal harus terus belajar dan berpacu agar job tersebut bisa ditangani oleh tenaga lokal yang handal dan berkualitas, sehingga bisa mengurangi angka pekerja asing," kata Ketua Umum DPP PKB itu.

Untuk mengurangi penggunaan TKA, kata Muhaimin, pemerintah akan segera merevisi aturan soal penggunaan pekerja asing. "Akan kita revisi aturan keberadaan TKA di sini. Akan kita rapatkan dengan melibatkan lembaga terkait. Revisi ini tentunya harus melalui kajian yang mendalam," kata Muhaimin.

Sementara itu, Kapolda Kepri Brigjen Pol Pudji Hartanto Iskandar menyatakan polisi masih terus mengusut kerusuhan PT Drydocks World Graha yang terjadi pada 22 April 2010 lalu tersebut. Ia mengatakan sejumlah pihak yang diduga terlibat telah diperiksa oleh Poltabes Barelang. "Saat ini mereka yang diduga terlibat masih dalam proses pemeriksaan," katanya.

Katanya, pemeriksaan membutuhkan waktu karena banyak pihak yang diduga terlibat. "Tidak bisa diproses secepat mungkin, kita butuh waktu karena banyak yang terlibat. Baik pekerja asing sendiri maupun pekerja lokal," katanya.

Ia mengatakan hingga kini polisi telah memeriksa 44 orang terkait kasus tersebut. Mereka terdiri dari 38 orang TKA dan enam pekerja lokal. Namun, sampai saat ini polisi baru menetapkan satu tersangka, yakni Gesya Prabarahan, TKA asal India yang diduga sebagai pemicu kerusuhan. "Totalnya 44 orang sudah kita periksa, ada satu yang diduga pemicu utama kerusuhan berinisial P," katanya.

Melihat kondisi terakhir di PT Drydocks World Graha, Kapolda yakin kerusuhan serupa tidak akan terjadi lagi. Namun begitu, ia meminta agar pihak perusahaan dengan jajaran aparat keamanan saling berkoordinasi agar tercipta stabilitas keamanan. "Saat ini kondisi sudah terkendali, dan perusahaan juga sufah mulai beraktifitas secara total," katanya.

Kapolda mengatakan peristiwa yang memakan banyak kerugian materi itu memberikan hikmah bagi semua pihak. Paling tidak peristiwa tersebut bisa dijadikan pengalaman dan pelajaran untuk lebih waspada. "Di balik semua ini ada hikmah yang mendasar, maka mulai saat ini harus terbuka jika ada setiap permasalahan yang bisa memicu gejolak keamanan, kalau ada persoalan jangan segan-segan lapor polisi," katanya. (sm/ts)

Share