Rabu07262017

Last update05:00:00 AM

Back Batam Sidang Lanjutan Kasus Pemerasan - Husnul Tetap Mengaku Pinjam

Sidang Lanjutan Kasus Pemerasan - Husnul Tetap Mengaku Pinjam

SEKUPANG - Terdakwa kasus pemerasan, Husnul Hafil kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (25/5). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Batam itu menyangkal bahwa dirinya telah melakukan pemerasan terhadap Kadis KP2K Suhartini dengan mengatasnamakan Walikota Batam.    
Dalam persidangan, Husnul tetap kukuh dengan jawabannya sebagaimana yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia mengatakan, uang yang diterima dari Suhartini sebesar Rp150 juta merupakan uang pinjaman.  Uang tersebut, menurut Husnul akan digunakan untuk merenovasi rumahnya di Villa Rafflesia di Batam Centre.

"Saya tidak mungkin hancurkan karir saya dengan mengatasnamakan Walikota," ujarnya.

Masih pengakuan Husnul, peminjaman uang dilakukannya secara lisan saat Suhartini datang ke kantornya pada awal bulan April 2009. Kepada Suhartini, ia menjanjikan uang tersebut segera dikembalikan begitu pengajuan pinjaman di salah satu bank dikabulkan.

Husnul melanjutkan, Suhartini tidak pernah menagih uang yang dia pinjam itu. Ia mengakui uang tersebut ditransfer Suhartini sebanyak enam kali melalui rekening Bank Mandiri miliknya.

Apa yang disampaikan Husnul, faktanya berbeda dengan kesaksian Suhartini pada sidang sebelumnya, Selasa (4/5) lalu. Dalam persidangan itu, Suhartini mengaku menyerahkan uang senilai Rp150 juta kepada Husnul karena untuk partisipasi keperluan Walikota Batam Ahmad Dahlan.

Selanjutnya melalui telepon, Husnul meminta uang Rp50 juta kepada Suhartini. Setelah uang tersebut ditransfer, permintaan tersebut kembali terulang hingga total enam kali dengan jumlah uang sebesar Rp150 juta.

Di depan Majelis Hakim Surya Perdamaian, Husnul menjelaskan bahwa sebagai Kepala BKD ia memiliki tugas dan wewenang terkait kepegawaian yang ada di Pemko Batam. Diantaranya dalam bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, pengendalian pegawai serta pengembangan database kepegawaian.

Terkait tugasnya, ia juga memiliki wewenang untuk memberikan data-data nama pegawai untuk jabatan tertentu ke Walikota. Dengan merumuskan beberapa nama, yang selanjutnya menjadi kewenangan Walikota untuk memilihnya. (sm/33)

Share