Senin09152014

Last update12:00:00 AM

Back Batam Dewan Batam Kembali Hearing Kasus Bumi Asih

Dewan Batam Kembali Hearing Kasus Bumi Asih

BATAM CENTRE (HK) - Belum tuntasnya penyelesaian asuransi PNS Pemko Batam dengan Bumi Asih memaksa DPRD Batam kembali mengagenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemko Batam, Bumi Asih dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditunjuk menyelesaikan kasus tersebut.  Namun kapan jadwal hearing kedua itu dilaksanakan, hingga kini belum jelas.
" Belum ada recordnya sama saya. Tapi saya akan mempertanyakan ini, ini akan kita hearingkan lagi, biar cepat kelar,"  ujar anggota Komisi I DPRD Batam Asrul Askan Sany yang diminta komentarnya, kemarin.  Ketika ditanya kapan jadwal hearing kedua itu dilaksanakan, politisi PAN itu mengaku belum tahu.

Direktur Lembaga Hukum Kepri Madani (LHKM), Asron Lubis mengatakan, hingga kini pencairan dana asuransi Bumi Asih bagi  Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Kota Batam masih belum jelas. Penghitungan dana yang harus dibayarkan pihak asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kementerian Keuangan juga tak jelas informasinya.

" OJK harus menjelaskan berapa lama menentukan penghitungan selisih yang harus dibayarkan Bumi Asih ke PNS. Ini yang ingin saya pertanyakan dalam hearing kedua pada 20 Februari ini," kata Asron.

Asron mengatakan, OJK harus tegas, jangan membuat 6.000 PNS Pemko Batam bingung dan mendapat kepastian. Ini harus diketahui oleh semua pihak. Meski sudah di OJK, tapi harus diketahui berapa lama kinerjnya.   

Dalam hearing nanti, Direktur Asuransi Bumi Asih diharapkan hadir. Sehingga apa yang menjadi persoalan bisa ditanyakan langsung dan semua harus transparans, selisih perhitungannya, keakurasian penghitungannya.

Dana asuransi Bumi Asih yang sebelumnya dijanjikan akan dikembalikan ke masing-masing PNS setelah Pemko Batam putus kontrak dengan Bumi Asih sangat ditunggu oleh sejumlah PNS, terutama mereka dari golongan III ke bawah.  Uang tersebut sangat bermanfaat untuk membantu perekonomian keluarga yang terus terbebani akibat lonjakan harga barang yang makin menggila.

" Kami sangat membutuhkan sekali uang itu, kalau seadainya uang tiba-tiba diumumkan tidak ada maka beban hidup yang kami derita akan semakin berat. Apalagi di tengah harga barang yang terus melonjak. Dana asuransi itu menjadi salah satu solusi bagi kami dalam mengatasi masalah keuangan," kata salah seorang PNS yang minta tidak ditulis namanya, kemarin.

PNS yang kini bertugas di salah satu kantor kecamatan itu mengatakan, kenaikan harga barang yang terjadi saat ini tidak sebanding dengan kenaikan gaji yang diterimanya setiap tahun. Kenaikan gaji hanya 10 persen rata-rata, sementara lonjakan harga barang bisa mencapai 20 persen, bahkan lebih.

" Ini lah nasib PNS. Gaji naik sedikit saja tapi harga barang sudah dulu melambung. Untuk menutupi kebutuhan yang sifatnya mendadak terpaksa harus utang. Dengan begitu, gaji yang diterima pun jadi berkurang setiap bulannya, sampai utang lunas " katanya. (mnb)

Share