Kamis04242014

Last update12:00:00 AM

Back Batam BPK itu Beda dengan BPKP

BPK itu Beda dengan BPKP

altBPK Perwakilan Kepri Kunjungi Haluan Kepri

BATAM (HK)- "Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Sedangkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Demikian dikatakan Muhaimin, Kepala Sekretariat BPK Kepri saat melakukan kunjungan silaturrahmi ke Haluan Kepri, Senin (29/7). Muhaimin yang datang didampingi Kahumas BPK Perwakilan Batam, Jayusman, serta sejumlah tim audit BPK Kepri diterima langsung oleh Pemimpin Redaksi Haluan Kepri, Rinaldi Samjaya, Koordinator Liputan Sofyan, Redaktur Pelaksana II Yuri B Trisna, Litbang, Fery Heriyanto, dan sejumlah tim kerja Haluan Kepri.

Dalam pertemuan yang penuh kekeluargaan tersebut Muhaimin mengungkapkan, selama ini banyak masyarakat yang salah kaprah tentang BPK dan BPKP.

"Sesungguhnya, BPK dan BPKP itu berbeda. Keanggotaan BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam kerjanya, hasil pemeriksaan keuangan negara, BPK menyerahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Sementara BPKP bertanggungjawab langsung kepada presiden. Dan hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan kepada presiden sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya," jelas Muhaimin lagi.

"Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya," tambahnya lagi.

Seiring perkembangan zaman, tambah Muhaimin, keberadaan BPK kini tidak hanya di ibukota negara, namun juga telah ada perwakilannya di setiap daerah tingkat I.

"Untuk BPK perwakilan Kepri telah ada sejak November 2007 yang kini berkantor di Batam Centre," terang Muhaimin.

Dalam sejarahnya, papar Muhaimin, BPK dibentuk pada 1957 dengan landasan operasionalnya UU no17/2003, UU no 1/2004, dan UU no15/2004. Pada masa sekarang BPK telah mendapat dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

"Guna memantapkan tugasnya, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G)," ungkapnya lagi.

Dalam melaksanakan tugasnya, papar Muhaimin, BPK melakukan pemeriksaan terhadap seluruh lembaga yang dalam kesehariannya menggunakan dana APBN dan APBD. "Lembaga mulai dari pemerintah pusat, daerah, dan seluruh lembaga negara lainnya seperti KPU, KPI, KPAID, dan lainnya bisa diaudit oleh BPK."

Ditambahkannya, BPK RI mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga jenis, pertama, pemeriksaan keuangan. "Dalam pemeriksaan ini BPK bisa memberikan opini tentang tingkat kewajaran yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah." Kedua, pemeriksaan kinerja. "Di sini pemeriksaan dilakukan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen. Laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan, simpulan dan rekomendasi. Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Pemeriksaan di sini dilakukan untuk tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan," ujarnya.

Untuk wilayah Kepri sendiri, kata Muhaimin, memiliki tim auditor sebanyak 35 orang dengan wilayah kerja ke seluruh kota dan kabupaten di Kepri. "Bagi media massa yang akan mendapatkan data dengan hasil audit yang telah dilakukan BPK Kepri, bisa mendapatkannya di Pusat Informasi Komunikasi (PIK) BPK. Silahkan, pintu BPK Kepri terbuka untuk hal itu," ucap Muhaimin.

Dalam pertemuan yang cukup hangat itu, sejumlah pertanyaan pun mengalir. Salah satunya, mengenai kenapa ada perbedaan data yang dikeluarkan BPK dengan kejaksaan dalam mengungkap sebuah kasus. Untuk hal itu Muhaimin mengungkapkan, BPK dalam kerjanya memakai frame yang ada di BPK. "Sedangkan kejaksaan memakai kaca matanya sendiri. Ini wajar. Nanti ketika kasus itu telah masuk ke pengadilan, di situ baru bisa dilihat mana yang paling valid," terangnya lagi.

"Ini hal yang sangat wajar dalam mengungkap sebuah kasus. Kita ambil contoh kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah di KPU Batam," tambah Jayusman.

Sedangkan ketika ada pertanyaan mengenai kenapa KONI tidak bisa dilakukan audit oleh BPK, Muhaimin menerangkan, di KONI banyak dana yang diterima salah satunya dari APBN yang disalurkan melalui dinas terkait.

"Untuk KONI, misalnya dana disalurkan melalui Dispora. Yang kita audit Dispora-nya, bukan KONI-nya," tambahnya lagi.

Disinggung perihal mudahnya BPK memberikan opini penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada lembaga pemerintah, Muhaimin membantah hal tersebut. Menurutnya pemberian opini WTP kepada lembaga pemerintah yang menjadi objek pemeriksaan BPK, telah melalui mekanisme dan ketentuan yang diatur oleh UU dan petunjuk teknisnya.

"Mekanisme pemberian opini WTP kepada objek yang diperiksa, seperti laporan keuangan pemerintah daerah misalnya, telah melalui penilaian yang ketat. BPK tidak sembarangan memberikan opini WTP. Sehingga, jika ada pihak-pihak yang mengatakan BPK terkesan sembarangan dan sangat mudah memberikan opini WTP, itu tidak benar," ujar Muhaimin.

Menurut Muhaimin, opini WTP memang diberikan kepada lembaga pemerintah yang memiliki laporan yang sempurna. Namun demikian status WTP, belum menjadi jaminan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi di sebuah lembaga pemerintah.

Dijelaskannya, dalam memberikan penilaian, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse opinion).

Opini WTP diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar.

Opini WDP diberikan jika sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat  salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Opini TMP diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan.

Adapun opini TW menurut Muhaimin, diberikan jika system pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material.  Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

"Keempat jenis opini yang diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan. Kewajaran di sini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak," ujar Muhaimin.(fhy)

Share