Selasa12122017

Last update12:00:00 AM

Back Bintan PT Adi Karya Hanya Lakukan Kegiatan Eksplorasi

PT Adi Karya Hanya Lakukan Kegiatan Eksplorasi

Klarafikasi Penambangan Timah di Sri Bintan

BINTAN (HK) - PT Adi Karya, selaku pihak perusahaan yang diduga melakukan penambangan biji timah di Sekuning, Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan memberikan klarifikasi, terkait dengan penambangan ilegal tersebut.
Menurut pihak perusahaan bahwa kegiatan yang dilakukan selama ini adalah eksplorasi atau penelitian dan bukan eksploitasi atau penggalian dan penambangan.

"Tidak benar kami melakukan penambangan atau pengerukan timah di daerah Sekuning, Desa Sri Bintan. Kami hanya melakukan kegiatan eksplorasi atau penelitian di sekitar kawasan tersebut," kata Humas PT Adi Karya, Andi Cori Fatahudin, saat memberikan klarifikasi, Senin (9/10).

Cori mengatakan bahwa PT Adi Karya yang merupakan perusahaan asli putra daerah di Tanjungpinang sudah melakukan kegiatan eksplorasi selama 20 hari di daerah tersebut. "Isu adanya penambangan liar tanpa memiliki izin resmi hanyalan isu, karena setelah dicek dilapangan oleh pihak-pihak terkait tidak ada dilakukan kegiatan penggalian timah," ujarnya.

Dalam melakukan kegiatan eksplorasi tersebut lanjut Cori, pihak Adi Karya lanjut Cori sudah mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSPTK) Bintan.

Sementara itu, Komisi I DPRD Bintan terus menyelidiki terkait perizinan yang dimiliki PT Adikarya selaku penambang timah. Diduga, perusahaan yang baru mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi sudah melakukan aktifitas pertambangan diatas lahan seluas 250 hektare (Ha) didaerah tersebut.

Selain itu, peta daerah sebagaimana yang tertuang dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikeluarkan DPMPTSP Provinsi Kepri kepada PT Adikarya belum mendapatkan rekomendasi dari DPMPTSPTK Bintan.

"Dinas kita (DPMPTSPTK) Bintan informasinya belum memberikan rekomendasi kepada provinsi. Kenapa WIUP-nya sudah diterbitkan oleh PTSP provinsi, seharusnya ada rekomendasi dari kabupaten karena yang mengetahui daerah ya kabupaten," tegas Ketua Komisi I DPRD Bintan Daeng Muhammad Yatier, baru-baru ini.

Setelah bertemu dengan pihak perusahaan kemarin, Yatier mengungkapkan kalau izin (IUP) yang dimiliki perusahaan adalah IUP Ekplorasi. Dengan demikian, perusahaan hanya boleh melakukan proses untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1.

"Kalau yang kita lihat, alat berat sudah ada di lokasi dan sudah bukan sekedar melakukan kegiatan eksplorasi. Tetapi sudah beroperasi melakukan aktifitas penambangan," ungkapnya.

Sepengetahuannya, dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bintan, kawasan yang kini dipakai untuk penambangan pasir timah di daerah Sri Bintan masuk dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lainnya. Dimana didalamnya menjadi daerah pertanian dan permukiman bukan untuk pertambangan.

"Pertanyaannya, apa rujukan provinsi (DPMPTSP Kepri) mengeluarkan WIUP sebagai dasar pemberian IUP Ekplorasi kepada perusahaan, sedangkan kabupaten tidak pernah mengeluarkan rekomendasi. Itu (Daerah Sri Bintan) kan kawasan hutan produksi sesuai Perda RTRW kita," ujar Yatier yang heran dengan kinerja dinas di Pemprov Kepri.

Politisi Partai Demokrat ini menerima informasi kalau perusahaan sudah memproduksi timah dari hasil galian pasir timah didaerah itu dengan besaran 2 ton/hari. Permasalahan ini tentu sangat disayangkan, dewan Bintan kata Yatier bukan melarang sepanjang perusahaan mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan. Ia tak mau daerah dirugikan, karena aktifitas pertambangan galian pasir timah berdampak langsung terhadap kerusakan alam.

Yatir mengatakan, kalau daerah tersebut dieksplorasi untuk menambang timah, maka seluruh ruang terbuka hijau di Kabupaten Bintan akan punah. "Untuk itu, kita secepatnya akan mengagendakan dengan dinas terkait untuk turun kelapangan menindaklanjutinya," imbuhnya.

Sementara itu Kepala DPMPTSPTK Bintan Hasfarizal Handra menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemprov Kepri mengenai WIUP pertambangan timah diatas lahan yang sejatinya merupakan kawasan hutan produksi. "Tidak pernah ada rekom apapun yang kita keluarkan," tegas Hasfarizal.

Sebelumnya diberitakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bintan sudah mengecek ke lokasi yang dimaksud dan membenar sudah aktifitas didaerah tersebut. Kasatpol PP Bintan Mohd Insan Amin membenarkan adanya aktifitas pertambangan pasir timah didaerah Sri Bintan. Lahannya cukup luas dan sepengetahuannya daerah tersebut merupakan daerah pertanian.

"Kita sudah cek ke lokasi, memang benar ada operasi pertambangan pasir timah di sana. Kita langsung melakukan koordinasi dengan leading sektor lainnya," ujar Insan Amin saat ditanya wartawan di Tanjungpinang, belum lama ini.

Pihaknya belum bisa bertindak, perlu koordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bintan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bintan. Karena selain berkaitan mengenai dampak lingkungan dari aktifitas pertambangan, juga berkaitan dengan tata ruang Kabupaten Bintan di daerah Sri Bintan.

Apalagi persoalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah menjadi kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri. "Sehingga kami harus mengecek juga izinnya ke provinsi," sambungnya.

Aktivitas Tambang

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Amjon menyebutkan, setelah tim Inspektur Tambang (IP) ESDM Kepri turun mengecek kelapangan, dugaan penambangan ilegal timah di Desa Sri Bintan,Teluk Sebong, Bintan menyimpulkan adanya indikasi aktivitas pertambangan yang dilakukan PT. Adi Karya.

Perusahaan tersebut diduga bukan hanya sekedar melakukan ekplorasi pengeboran untuk mengecek kandungan tambang yang terkandung didaerah tersebut. Tetapi sekaligus melakukan aktivitas pertambangan dengan menggali dilokasi yang cukup luas.

"Kita telah mengambil kesimpulan, bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan aktivitas pertambangan di lokasi yang dikeluahkan masyarakat Bitan tersebut," kata Amjon.  

Dikatakannya, diloaksi tersbeut terdapat bekal galian pertambangan, bahkan bekas galian pertambangan ini lumanyan besar. Namun pihkaknya, belum memastikan apakah galian tambang tersbeut merupakan galian baru atau galian lama.

Pihaknya akan melakukan kajian lebih mendetail, terkait bekas galian tambang timah tersebut. Sebab, pengakuan dari pihak perusahaan yang melakukan ekplorasi penelitian tambang mengaku, bahwa penggalian tambang itu sudah ada sejak perusahaan tersebut datang kelokasi.

"Inilah yang akan dikaji dan diteliti lebih detail. Apabila, memang galian ini baru dan dilakukan perusahaan ini, maka jelas perusahaan ini manyalahi aturan. Tetapi apabila bekas galian itu sudah ada sebelum perusahaan datang, maka itu merupakan bukan sebauah pelangaran," ujarnya.

Namun ditegaskan Amjon, ada indikasi galian tambang tersebut baru sehingga pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan memberikan peringatan keras terhadap perusahaan tersebut. "Kita sudah membrikan peringatan keras terhadap perusahaan tambang tersebut, dan meminta untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan lagi," katanya.

Sebab, perusahan tambang itu saat ini hanya mengantongi surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan izin untuk melakukan eksplorasi penelitian kandungan tambang semata.

"Artinya, kalau hanya melakukan aktivitas penelitian untuk mencari kadungan mineral disana itu dibenarkan. Namun, apabila melakukan altivitas pertambangan dengan melakukan penggalian yang cukup luas, itu bukan penelitian lagi," ujarnya lagi.

Atas hal tersebut, pihaknya akan memanggil perusahaan tersebut di Dinas ESDM Kepri. Pihaknya juga meminta kepada perusahaan ini untuk membawa dokumen-dokumen yang mereka miliki terkait dengan aktivitas yang sudah mereka lakukan.

Selain itu, untuk memastikan apakah lokasi yang sudah digarap perusahaan tersebut adalah merupkan zona pertambangan atau tidak. Karena berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kepri, tentu akan meminta petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum, Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Kepri.

"Jika bukan wilayah tambang, tidak ada kompromi lagi. Aktivitas harus diberhentikan total dan hal ini akan melaporkannya kepihak yang terkait," tegas Amjon.

Ditambahkannya, dalam melakukan penindakan, jika memang ada aktivitas yang salah dan bukan pada tempatnya atau telah terjadi penyalagunaan izin, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Meskipun Distamben Kepri juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

"Sepanjang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentu kita dukung. Tetapi, kalau salah tentu harus kita tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, aktivitas pertambangan timah di Desa Sri Bintan Teluk Sebong marak. Kuat dugaan aktivitas pertambangan ini tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait yang sudah berlangsung hampir sebulan.

Informasi adanya aktivitas pertambangan di daerah ini bermula di himoung dari salah satu perangkat desa di Desa Sri Bintan, Teluk Sebong. Dari keterangan kepala desa Teluk Sebong Jumiran yang dikonfirmasi meyampaikan aktivitas pertambangan ini diperolehnya dari pengaduan masyarakat setempat yang diterimanya.

Ia menuturkan, aktivitas pertambanan timah didesanya menggunakan berbagai jenis alat berat. Bahkan, ia juga menyampaikan bahwa dari lokasi pertambangan, hasil tambang juga telah diangkut oleh pihak-pihak tertentu.

"Disana ada aktivitas pengerukan dengan menggunakan beberapa alat berat beko. Dan dari laporan warga juga, bahan-bahan hasil kerukan dibawa dengan menggunakan mobil pribadi, bukan lori. Walau dengan mobil pribadi, maski diangkut sedikit namun beratnya kan sudah tonan juga beratnya, karena kandungannya timah, bukan bauksit," terang Jumiran. (eza, oxy)

Share