Sabtu08302014

Last update12:00:00 AM

Back Bintan Tunjangan Guru Dibayar Separo

Tunjangan Guru Dibayar Separo

Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, menyatakan tunjangan guru untuk tahun 2012 hanya menerima separo. Hal ini disebabkan pemerintah daerah menghambat pembayaran. Padahal untuk tunjangan ini dari pusat telah dibayarkan secara penuh.Pemerintah Daerah Hambat Pembayaran

BINTAN (HK) – Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, menyatakan tunjangan guru untuk tahun 2012 hanya menerima separo. Hal ini disebabkan pemerintah daerah menghambat pembayaran. Padahal untuk tunjangan ini dari pusat telah dibayarkan secara penuh.

 

Pernyataan Herlini ini setelah dirinya mengetahui pada rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dengan jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hanya saja ia menyayangkan pihak Kemendikbud juga tidak menyampaikan evaluasi pembayaran tunjangan guru sebagaimana kondisi nyata di lapangan.

“Seharusnya Kemendikbud dapat lebih jujur terhadap kondisi yang memprihatinkan ini, dan menyampaikan saja data daerah-daerah yang memang selama ini menghambat pembayaran tunjangan guru. Jika tidak, wajar jika capaian Kemendikbud tahun 2012 diragukan. Dan apa benar tunjangan untuk 610 ribu guru telah dibayarkan sepenuhnya? ” katanya melalui press rilis disampaikan kepada Haluan Kepri, Kamis (7/2).

Dalam laporannya, Mendikbud menyampikan 95,5% dana tunjangan guru telah direalisasikan per 15 Januari 2013 (sisa 4,5% lagi hanya buffer). Padahal, pengaduan keterlambatan pembayaran tunjangan guru ini masih terjadi hingga Desember 2012 lalu.

Legislator Perempuan dari Kepri ini juga mengaku kekecewaan seperti ini dirasakan para guru di tanah air. "Saya yakin capaian pembayaran tunjangan guru tahun 2012 lebih mengecewakan dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi, ironinya Kemendikbud mengklaim indeks kepuasan terhadap kinerja tunjangan profesi mencapai 74,7 dan tingkat kepuasan pendidik pun dinyatakan naik menjadi 73,1” tutur Herlini.

Menurut Herlini, evaluasi ini memang mengecewakan banyak pihak, karena itu ia meminta masalah ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pihak Kemendikbud. Herlini juga mengapresiasi Kemendikbud pada tahun ini memutuskan, bahwa pusat akan langsung menyalurkan tunjangan ini kepada guru.

Herlini juga  memberikan beberapa Catatan penting. Jika Mendikbud telah memutuskan pusat akan menyalurkan langsung tunjangan guru, maka integritas jajarannya harus digaransi, dan  jangan sampai mengulang distorsi birokrat daerah.

Ia juga mengingatkan, dana 43 trilun anggaran tunjangan tahun 2013 harus benar-benar sampai kepada 629.044 guru. "Mari kita lihat buktinya, apakah Rp 7,6 triliun tunjangan guru yang akan disalurkan langsung nanti tidak tersangkut atau bocor lagi di tengah jalan?” katanya.

Anggota DPR asal Dapil Kepulauan Riau ini berharap dengan mekanisme baru ini, maka para guru dapat mengoreksi langsung kinerja Kemendikbud. “Dan jika terjadi kasus-kasus keterlambatan pembayaran tunjangan guru laporkan saja. Termasuk jika muncul modus-modus yang menghambatnya, atau mungkin jika terjadi lagi pemotongan dan pemaksaan belanja konsumtif oleh birokrat di lapangan. Sekali lagi, nanti berarti Pak Mendikbud yang bertanggung jawab langsung jika ada jajarannya yang menyelewengkan hak para guru ini. Dan Kami di Komisi X akan terus mengawasi pelaksanaan ini dilapangan,” ucap Herlini menyakinkan.(cw64/lim/r)

Share