Sabtu04192014

Last update12:00:00 AM

Back Bintan Gugatan UMK Bintan 2013, Saksi Tak Hadir, Sidang Ditunda

Gugatan UMK Bintan 2013, Saksi Tak Hadir, Sidang Ditunda

SEKUPANG (HK) - Sidang gugatan proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bintan kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang, Selasa (16/4).  

Sidang tersebut dipimpin Hakim Ketua Tedi Romyadi dan hakim anggota Fildy SH dan Dedi Wisudawan SH dengan tergugat Pemerintah Propinsi Kepri dan Pemkab Bintan.  

Namun sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprop Kepri, Tagor Napitupulu dan Kadis Naker Kabupaten Bintan Hasfarizal ditunda hingga Selasa (23/4), karena tak satu pun saksi yang hadir.

" Kami harap di persidangan mendatang kuasa hukum dari pemerintah bisa menghadirkan kedua saksi ini, agar sidang ini bisa diselesaikan," kata Hakim Tedi.

Pengacara Apindo, Alhuja Pohan mengatakan, gugatan yang mereka layangkan ini bukanlah mempersoalkan besaran nilai UMK Bintan yang mencapai Rp1,9 juta, Akan tetapi lebih kepada proses penetapan dari UMK itu sendiri yang dinilai cacat administrasi.

" Kalau nilainya kami tak persoalkan, kalau memang itu sudah sesuai dengan KHL, kami setuju. Akan tetapi yang kami gugat ini adalah proses penetapan UMK itu sendiri," kata Alhujapohan yang didampingi rekannya Edwar Sihotang dan Sahat Hutahurung.

Ia menjelaskan proses penetapan UMK Bintan 2013 yang menurut mereka dianggap cacat  adalah saat keluarnya SK Gubernur No.750 tahun 2012 yang dikeluarkan 3 Desember 2012 tentang nilai UMK Bintan tahun 2013 senilai Rp1,9 juta. Sebab SK tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil rapat dari pengajuan nilai UMK dari surat rekomindasi Wakil Bupati Bintan, Khazalik No.561 Disnaker/768 tahun 2012 tanggal 27 Nopember 2012.

" Surat rekomindasi saja masuk 3 Desember 2012, sementara SK Gubernur juga 3 Desember 2012. Jadi kapan waktu pembahasannya. Selain itu nilai UMK Rp1.9 juta dari rekomindasi Wakil Bupati bukanlah melibatkan dewan pengupah, akan tetapi murni dari desakan serikat pekerja. Jadi hal itulah yang kami anggap prosesnya cacat," ungkap Alhujapohan.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum dari pemerintah, Sulhan SH menyebutkan hal ini sepenuhnya diserahkannya ke majelis hakim, sebab majelis hakim bebas menentukan sikap dalam  menilai perkara ini.

" Jika demikian menurut persi penggugat, itu syah-syah saja yang terpenting tidak ada interpensi terhadap majelis dan sepenuhnya diserahkan ke majelis apakah benar ada cacat hukum," katanya. (vrn)

Share