Minggu12212014

Last update12:00:00 AM

Back Ekonomi Bisnis Bisnis Soeryo : PP Nomor 10 tahun 2012 Jangan Dilihat Pasal Perpasal

Soeryo : PP Nomor 10 tahun 2012 Jangan Dilihat Pasal Perpasal

JODOH - Wakil Gubernur Kepri Soeryo Respationo meminta kepada pengusaha agar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas agar tidak dilihat pasal perpasal. Hal itu disampaikan pada pertemuan dengan para pengusaha dengan agenda 'Evaluasi Pelaksanaan FTZ Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Pengarahan PP tersebut yang baru terlaksana pada 9 maret mendatang, Rabu (1/2).

"Kalau dipahami secara pasal perpasal saja maka akan rancu, namun harus dilihat secara menyeluruh sehingga tidak ada kesalahan persepsi," katanya.  

Ungkapan tersebut terucap ketika adanya pengusaha yang mempertanyakan kejelasan dari PP tersebut. Jika dibandingkan dengan PP yang belum direvisi, yakni PP nomor 02 tahun 2009, maka PP yang sekarang tidak banyak mengalami perubahan. Tapi Soeryo meminta kepada para pengusaha untuk menjalankan dulu aturan baru tersebut.

"Jika kepedepan memang masih ada kekurangan pada aturan tersebut, kita akan mengajukan judicial review. Apalagi aturan sekarang tidak ada batasan waktu untuk melaksanakan judical tersebut. Kapan pun, bukan hanya sampai pada awal pelaksanaannya 9 maret mendatang, tapi jika ada permasalahan, kapanpun bisa dilakukan judical tersebut," terangnya.

Sementara itu, Heri, salah seorang pengusaha yang datang pada waktu itu mengatakan, Dewan Kawasan (DK) pelabuhan bebas dan perdagangan bebas tidak mengatur tentang tata lakasananya , padahal sesuai dengan UU 44/2007 tentang kawasan FTZ. yang mengatur masalah tersebut sudah jelas.

"Kalau kita bertahan pada PP ini maka tidak ada ada kejelasan dalam kepabenanan. Pasalnya, aturan yang terdapat didalamnya, tidak banyak mengalami perubahan. Sehingga apabila terjadi konflik 'kepentingan', maka kita akan melapor ke presiden. Sementara Batam tidak dianggap," terang Heri.

Bahkan Heri mengusulkan kalau UU FTZ yang berlaku di BBK sebaiknya dibedah bersama-sama dengan pengambil kebijakan dipusat. Bukan berarti tidak mensyukuri kalau PP 10/2012 tersebut telah disahkan.  

"Kita mensyukuri PP tersebut sudah direvisi dan disahkan, tapi masih belum ada kejelasan tentang kepabeanan di kawsan FTZ," katanya.

Hal yang sama disampaikan Alfan Suheri, selaku Kadin Kepri Bidang Organisasi dan Keanggotaan, dalam mengatur kepabeanan dikawasan FTZ, seharusnya Bea Cukai (BC) tidak masuk kedalamnya.

"Substansinya BBK diluar dari kepabeanan, maka tidak ada bea masuk, dengan itu, dibentuklah DK dan DK daerah. Oleh karenanya, seharusnya BC tidak masuk dikawasan FTZ, kalaupun masuk mestinya didalam pengawasan DK. Dengan tujuan untuk mengatur lalu lintas barang, bukan dari pusat lagi," katanya.

UU FTZ bisa terlaksana jika ada PP untuk pelaksanaannya, tapi regulsi yang ada tidak pernah meching dengan keinginan pengusaha. Sehingga PP sekarang tetap bermasalah.

Sementara itu ketua DK FTZ, HM Sani menyampikan, pengusaha sebaiknya mensyukuri apa yang telah diraih. Dengan ditandatangani PP tersebut oleh presiden pada 9 januari yang lalu, maka sudah terdapat kemudahan untuk memasukkan barang import tanpa ada pemeriksaan fisik (kecuali barang konsumsi).  

"Sejak diberlakukan FTZ, pertumbuhan ekonomi meningkat, hal ini bisa dilihat dengan prestasi seperti pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,22 persen pada 2011 yang lalu. Diatas dari pertumbuhan secara nasional. Walau diakui dalam perjalanannya tidak berjalan secara signifikan. Salah satu kendala adalah keluhan para pengusaha, pada PP 02/2009. Dan selama 2,5 tahun kita perjuangkan baru berhasil direvisi," kata Sani.

PP ini memang sudah lama dinanti. Jika mereview kembali , FTZ sudah direncanakan sejak tahun 2000. Saat itu, pemerintah mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kemudian ditetapkan menjadi UU No 36 Tahun 2000. Dan UU tersebut diubah dengan Perppu No.1 Tahun 2007 dan ditetapkan kembali menjadi UU No 44 Tahun 2007. UU inilah menjadi titik tolak bermulanya semangat FTZ di BBK. Kemudian pembentukan Dewan Kawasan pada 2008.

Dengan PP pelaksananya No 02/2009. Karena ternyata master list memasukkan barang, maka tuntutan pengusaha untuk merevisi kembali PP tersebut. Baru setelah 2,5 tahun berjalan PP tersebut direvisi menjadi PP 10/2012.

Namun demikian, tambah Sani, masih membutuhkan petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Tanpa PMK, PP ini tidak dapat berlaku efektif. ada sebanyak 20 peraturan PMK yang akan ditetapkan hingga 9 maret mendatang, yang menagatur tentang tatacara pembayaran pajak dan pasal-pasal lain yang mengatur tatacara kepabeanan," jelas Sani.

Sani Menyayangkan Sikap Pengusaha


Ketua Dewan Kawasan yang juga Gubernur Kepri HM. Sani, merasa kecewa melihat tingkah para pengusaha. Pasalnya, sebelum PP yang baru direvisi, dari PP 02/2009 menjadi PP 10/2012 belum ditandatangani, para pangusaha adem ayem saja. Namun ketika disahkan, bahkan ada suara-suara untuk menolak dari PP tersebut. hal tersebut terlihat pada pertemuan dengan para pengusaha dalam acara 'Evaluasi Pelaksanaan FTZ BBK dan Pengarahan PP 10/2012'.

"Kalau memang PP ini tidak mau diterima, terserah para pengusaha saja. Mau ditolak atau bagaimana caranya terserah. Yang jelas ini sudah ditandatangani, dan akan berlaku 9 Maret mendatang," katanya dengan nada melemah.

Katanya, perubahan PP tersebut melalui proses yang sangat panjang. Butuh waktu 2,5 tahun untuk memperjuangkannya. Dulu, sebelum adanya PP tersebut banyak pengusaha yang mendesak untuk segera dirubah. Namun setelah direvisi menjadi polemik sendiri.

Memang diakui kalau revisi tersebut tidak banyak mengalami perubahan. Dan tidak sesuai dengan keinginan para pengusaha. Tapi paling tidak, harus disyukuri.

"PP ini memang tidak akan sempurna, pasti seiring dengan perkembangan zaman akan mengalami perubahan. Kita dikasih sejengkal pasti ingin lebih, Begitu juga dengan PP ini. Jangan dituruti daftar keinginan, karena selalu kurang. Dengan ditandanganinya, kita harus bersyukur," katanya.

Oleh karenanya, Sani meminta, PP tersebut dijalani saja dulu. Jika memang dalam perjalanan ada persoalan baru diadakan kajian ulang.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut memang para pengusaha banyak yang mempertanyakan masalah PP tersebut. Tidak banyak mengalami perubahan, bahkan ada diantara pengusaha yang sepakat untuk menolak PP tersebut. Walau tidak terjadi, karena akan dikaji lebih dulu hingga pelaksanaannya nanti.

Adapun perubahan PP tersebut, antara lain penghapusan masterlist dan tidak ada pemeriksaan fisik untuk barang-barang industri.

Sani juga meminta, kepada para pengusaha agar tidak berbicara pada media lokal saja tentang segala hambatan para pengusaha atau kekurangan FTZ. Tapi juga, pada media nasional, agar para pengambil keputusan tau akan kendala yang dihadapi. (cw56)

Share

Fokus

Ini Kesempatan Kami Memperbaiki Kapal

Minggu, 21 December 2014
Ini Kesempatan Kami Memperbaiki Kapal

Batam (HK)-- Gelombang tinggi dan angin kencang yang terjadi di wilayah Kepri, m...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...