Minggu10262014

Last update12:00:00 AM

Back Fokus PP Back to Zero

PP Back to Zero

Ketua Umum Pemuda Pancasila didampingi H Basrizal Koto disambut oleh sejumlah Pemuda Pancasila Prov.Riau di Bandara SSQ II K.R.T. Japto Soelistiyo Soerjosoemarno, SH, Ketua Umum PP

Sebagai  organisasi massa dengan jumlah besar, Pemuda Pancasila (PP) dalam kiprahnya  mesti lebih baik dari waktu ke waktu. Namun mengorganisir sejumlah orang dengan beragam latar belakang  yang memang  tak seragam itu, bukanlah semudah membalik telapak tangan.

Berangkat dari integritasnya sebagai bagian dari komponen bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, sejarah dan kiprah PP tentu kembali menarik untuk dikaji. Organisasi yang berdiri pada 28 Oktober 1928 atau empat bulan usai Dektrit Presiden 5 Juli 1959 itu adalah bagian dari masyarakat dan ‘anak’ pemerintah dalam mengisi kemerdekaan demi kemajuan bangsa.

Bersamaan dengan Musyawarah Wilayah VIII PP yang digelar pada Minggu (27/5) di  Hotel Labersa, Pekanbaru, Ketua Umum PP Japto S Soerjosoemarno-biasa disapa Yapto—tampak hadir di tengah massa PP yang  ‘memerahkan’ kawasan lokasi  hajatan. Berbagai harapan, mungkin disematkan oleh para peserta, utamanya bagi  para kader dan fungsionaris. Untuk menggali lebih jauh, ada apa dengan PP, Yapto  berkenan menerima Haluan Riau untuk berbincang-bincang. Lelaki  berdarah Ningrat Keraton Mangkunegaran itu mengulas perihal kader, pergerakan PP di berbagai daerah, hingga apa yang kerap ia ulang, “back to zero”.  Tak kalah seru,  Yapto juga bercerita tentang hobinya yang suka berburu. Berikut petikannya:
Ketua Umum Pemuda Pancasila didampingi H Basrizal Koto disambut oleh sejumlah Pemuda Pancasila Prov.Riau di Bandara SSQ II
Bagaimana Anda melihat perkembangan PP?

Kalau bicara perkembangan, banyak hambatan selama 12 tahun ini. Contohnya, bahwa adanya reformasi melahirkan banyak  partai politik. Yang semula 48 partai turun jadi 28 partai. Itu yang jadi partai terdaftar.  Partai ini berkecimpung di  dalam urusan pemilihan legislatif, pilkada, sampai pilpres. Setiap orang yang  punya kepentingan tertentu, akan bergantung dengan kelompok tertentu.  Sehingga di bagian ini konsentrasi agak terganggu.  Secara organisatoris agak terganggu dalam perihal kaderisasi dan kolektifitas tidak berjalan. Pimpinan sibuk dengan masalah itu. Tetapi dalam mubes 2009, Pemuda Pancasila back to zero. Seperti NU (Nadhatul Ulama) kembali ke fitrahnya.

Dilihat dari sejarah lahir, PP berpijak kuat pada landasan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan murni dan konsekwen. Dalam konteks  sekarang,  apakah idealisme itu masih berjalan?

Dari PP dilahirkan kader-kader bangsa yang berwawasan Pancasila.  Dalam perspektif ini, PP ingin mengembalikan semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, pengetahuan, serta visi dan misi kader bangsa ini. Kita dilahirkan untuk menghayati, menjaga , dan melanjutkan Pancasila sesuai dengan naskah asli di dalam mukadimah UUD 1945. Pembukaan alinea keempat. Apa yang terjadi sekarang, bangsa mulai tercerai berai. Mulai ada konflik berdasarkan apakah itu religi atau keagamaan atau primordialisme. Dikarenakan berubahnya  UUD 1945 dengan menggunakan kata-kata amandemen. Akibatnya tugas kita baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum serta keamanan terganggu. Sebetulnya diubahnya UUD 45 dalam bentuk amandemen UUD  1945,  artinya  Pancasila sebagai azas juga terasa ‘berubah’.  Dan hal ini tidak kita sadari,  karena memakai  Amandemen UUD itu kosmetik saja.   Padahal sudah berubah total. Sedangkan kita bangsa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kesatuan  dari kerajaan, suku, kelompok masyarakat, dan  kelompok sosial yang ada di negara ini sebelum kemerdekaan. Sehingga mereka mempunyai budaya masing-masing.  Keinginan masing-masing itu dalam dalam bentuk yang sama. Sehingga dengan Pancasila  itu membentuk satu ikatan.

Maksudnya nilai-nilai yang terkandung dalam  setiap sila Pancasila mesti dihayati lagi?

Ketuhanan Yang Maha Esa.  Itu jelas, agama sebagai dasar kita bernegara. Lalu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.  Bagaimana memandang  manusia itu adalah bagian dari manusia lainnya.  Lalu ada Persatuan Indonesia.  Perbedaan yang ada di  kelompok yang punya pimpinan, itu bisa dirujuk kepada sila keempat.  Itu semua satu  ikatan. Kenyataan sekarang, di  berbagai lini ada ketua,  itu mestinya nggak bisa dihapus, dan  sekarang  terhapus. Sehingga sekarang boleh ngomong yang sifatnya berbenturan.  Sehingga tidak melihat lagi kelompok. Bahkan presiden dan wakil presiden bisa tidak satu suara. Kemudian keadilan, kalau kita tanya sekelompok orang,  yang tanahnya sekian hektar ‘dirampas’  begitu saja untuk kepentingan luar , ini belum diperjuangkan. Menyatukan pendapat  yang berkeadilan dan  berkemanusiaan, sesuai keinginan pendiri bangsa ini.  Kesenjangan sosial itu tinggi. Azas  gotong royong itu mestinya  si miskin membantu si kaya. Yang pandai bantu yang bodoh. Dengan adanya amandemen UUD 1945, cenderung  mengganti arah visi bangsa dan menyimpang dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dan jatidiri bangsa, yaitu Pancasila. Akibatnya berubahnya azas berpikir dan kultur bangsa ini. Entah itu kapitalis, entah itu liberalis. Atas fenomena itu,  PP back to zero. Artinya mengembalikan pikiran dan sikap serta perilaku kepada  nilai luhur pendiri bangsa ini.

Boleh disebut bangsa Indonesia saat ini kehilangan jati dirinya?

Siapapun yang memimpin negara kita, tidak akan bisa maju kalau kita ikut budaya luar.  Kita seperti tidak punya budaya sendiri, dipolitisasi secara ekonomi, politik  dari luar.  Koperasi  misalnya.  Kalau sekarang coba lihat para petani. Pupuk tergantung sama siapa. Ini  kebanyakan supply kepada asing. Tidak pernah untuk kebutuhan  bangsa sendiri.  Apakah itu pangan, sandang, ataupun tempat tinggal. Dalam hal ini PP konsolidasi kembali dalam bentuk back to zero. Mencari kader.   Dimana pun  mereka berada  harus mewarnai. Mengubah rasa. Yaitu kembali  ke jati diri bangsa.  Sekarang banyak lulusan luar negeri. Mereka lebih membanggakan ideologi  luarnya ketimbang disiplin keilmuan yang mereka dapatkan. Contoh negara yang kuat secara politik dan ekonomi.  Jepang tidak terpengaruh. India,  Korea, dan Cina. Mereka punya tradisi yang kuat. Kita lebih bangga masuk Lady Gaga ketimbang budaya sendiri. Hal-hal begini harus dikembalikan. Mencintai budaya bangsa sendiri, tapi tidak menutup diri dari budaya luar sebagaimana yang terdapat di dalam UUD 1945.

Sejauh mana  arti dan peran kader dalam Pemuda Pancasila? Dan, untuk di Riau bagaimana?

Kader PP itu seumpama sirup.  Yang dominan  dapat mengubah warna dan rasa.  Kader bangsa yang baik itu adalah orang yang harus bisa mengubah rasa dan warna. Rasa itu moralitas. Di Riau ini bukan dihuni banyak suku. Ada Melayu, Minang, Batak, Jawa dan lainnya. Itu saja sudah merupakan ‘Indonesia mini’. Setiap organisasi itu punya masalah berbeda. Tahu kerja kalau ada masalah. Di antara kendala itu, tidak teregistrasinya anggota secara nasional.  Sebab PP organisasi sosial masyarakat yang berbasis massa . Kita punya massa yang  harus dikaderkan.  Takkan ada kepengurusan yang baik, kalau tak ada pengkaderan.  Yang kita kader kan anggota.   Melalui musyawarah wilayah begini, salah satu sasarannya mengetahui PP Wilayah Riau punya  massa berapa.  Hingga  kita tahu, potensi kader sebenarnya. Riau mungkin pedagang, Jambi mugkin perkebunan, daerah  lain mungkin potensinya nelayan, maka kita mengemas kader bekerja sesuai dengan kondisi alamnya. Masalah nelayan ya dihadapi dengan pola nelayan.  Petani pendekatannya ya dengan pola petani.  Bandung dan Yogyakarta identik dengan pendidikan, ya kita dekati dan garap dengan konsep pendidikan. Ibaratnya jangan jadi sirup di nasi goreng.  Beginilah kader, seumpama sirup.  Mesti berani bicara ditempat  orang yang tak berani mengingatkan. Memberi warna dan rasa. Juga menjadi  agen  moral bagi lingkungan. PP mesti punya  kader di semua aspek kehidupan. Ekonomi, sosial, politik dan bidang lainnya.

Bagaimana pengkaderan Pemuda Pancasila di Riau?
Belum puas. Sekarang  ini siapapun bisa jadi anggota.  Ke depan, tidak semua orang  bisa masuk. Tapi harus  melalui pengkaderan  terlebih dahulu.  Apa itu tingkat pratama, madya atau utama . Atau ikut pengkaderan  minat dan bakat.  Ibaratnya ada kecap, ada sirup ada pepsin.  Untuk  bagian wanita ada srikandi, lalu ada satuan mahasiswa, lembaga  di bagian pembela hukum , lembaga buruh tani dan nelayan. Semua ditempatkan sesuai sesuai dengan latar belakang ataupun semisal profesi.

Menurut  Anda bagaimana semestinya peran kader yang baik itu?
Kader yang baik itu di antaranya ia akan bisa menjadi sebagai problem solver.  Pencari jalan keluar.  Kader itu bukan orang yang fahal buku saja.  Tapi bisa berinisiatif di samping juga bisa bertindak sebagai mengambil keputusan yang handal. Kader itu juga sebagai guru di semua tingkatan. Seumpama di tingkat administrasi dan operasional.  Berikutnya secara berjenjang, tahu masalah. Mulai dari terkecil mulai di lingkup RT/RW, lalu ranting, cabang dan tingkat kelembagaan, jenjang pemerintahan, provinsi,dan seterusnya.  Kader itu juga seseorang yang menguasai banyak hal. Yang berhubungan dengan alat-alat administrasi. Baik itu mesin tik, pembukuan dan perangkat lainnya. Juga piawai berhadapan dengan manusia.  Jika ia dapat berperan sebagai organisator dan administrator yang baik, pantas merangkak ke yang lebih tinggi.  Juga dalam hal kolektifitas kerja. Membantu dan menjalin koordinasi yang baik. Kader yang baik itu orang yang bisa memimpin keduanya sekaligus.  Saling mengisi.

Apa tantangan Anda, memimpin organisasi besar seperti PP?

Organisasi itu kayak orang puasa. Ada godaan. Ada janji.  Jadi caleg dan jadi ini itu. Kader yang baik tidak akan melihat itu. Ia akan memperbaiki diri dan memperbaiki lingkungan. Ia problem solver handal.  Ia mesti jadi teacher. Jadi panutan.

Di samping bergelut dengan dunia politik, Anda suka berburu.  Sekadar hobi atau ada maksud lain?

Berburu itu sudah  turunan. Kakek  hobi  berburu. Bagi pemburu,  bila yang menjadi incaran utama daging buruan, itu pola yang salah. Nenek  moyang manusia dulunya itu berburu.  Saya berburu hampir  ke seluruh dunia.   Seperti daerah Afrika.  Berburu itu ada beberapa bagian. Ada yang namanya sport  hunting. Ada juga orang mengerti ekosistem, mereka berburu untuk menjaga keseimbangan alam.  Di beberapa negara, mereka mempunyai lahan  berburu dan  bekerja sama dengan travel biro seluruh dunia.  Dasarnya bagi mereka adalah conservation. Berburu menyeimbangkan alam.  Hunting begini lebih menjurus pada penjagaan hutan dengan baik.  Bagi mereka mendatangkan pemburu merupakan salah satu devisa negara.  Ke depan, saya akan  bekerja sama dengan Departemen Kehutanan. Bagaimana mengelola  hutan. Seperti di daerah  hutan, ada hutan tadah hujan. Juga jenis hutan kabupaten. Ada hutan kota, ini sifatnya tidak berburu.  Tapi camera hunting.  Hampir seluruh  pemburu yang  mengerti ekosistem,  akan  bertindak  menyelamatkan hutan. Sedang di Indonsia, menganut pemberdayaan hutan untuk kayu. Namun nyatanya  semua  ditebang habis.  Usai itu, dijadikan  kebun atau jadi kampung. Wisata buru tak boleh merusak hutan.

Bagaimana peran media di mata Anda?
Media dikuasai orang semata untuk mencari uang.  Tidak mementingkan kepentingan nasional. Media sekarang ada 2 hal yang diburu. Dipakai menjatuhkan orang  atau  membuat sensasi.  Contoh  tawuran, atau demontrasi yang  dikomersialkan. ***(Oleh: Arlen Ara Guci)

Share