Jumat11282014

Last update12:00:00 AM

Back Fokus Eksistensi Hutan Mangrove Terancam

Eksistensi Hutan Mangrove Terancam

Article Index
Eksistensi Hutan Mangrove Terancam
Perusak Hutan Bakau Dapat Dipidana
Lahan Dompak Belum Ada izin
All Pages

Keberadaan hutan mangrove (bakau) di Tanjungpinang mulai terancam. Sedikit demi sedikit lahan mangrove mulai beralih fungsi. Padahal hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem, air, dan alam sekitarnya.

Lemahnya pengawasan dari dinas Kehutanan telah menyebabkan banyak hutan mangrove yang beralih fungsi menjadi pengusaan kepemilikan dan juga dalam bentuk penguasaan lain. Di ibukota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tersebut, dari data Dinas KP2KE Desember 2007, terdapat 1.337,4 hektar lahan mangrove. Saat ini sebagian lahan yang telah beralih fungsi itu terdapat di 12 Kelurahan dengan luas wilayah yang berbeda-beda.

Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam (SDA) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menyebutkan diantara 12 Kelurahan yang mempunyai lahan mangrove terdapat di Kelurahan Dompak 27,6 persen, Air Raja 20,1 persen, Batu Sembilan 8,75 persen, Senggarang 14 persen, Kampung Bugis 17,6 persen, sei jang 7,9 persen, melayu kota piring 2,5 persen, dan di 5 Kelurahan lainnya yang luasnya dibawah 5 persen.

Dikatakan Zulhidayat, dari data awal yang dimiliki Dinas SDA saat ini, pengurangan yang cukup jelas terlihat terdapat di Pulau Dompak, dimana pada Jalan Baru Dompak, hutan mangrove telah berkurang sekitar 5 hektar yang dimanfaatkan untuk akses jalan menuju ibukota provinsi. Disamping itu juga terdapat sekitar 4 hektar lebih yang telah ditimbum oleh masyarakat dan digunakan sebagai pemukiman dan kepemilikan.

Kondisi itu, papar Zulhidayat, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, walaupun pada dasarnya eksistensi hutan mangrove dilindungi undang-undang. Ini karena status lahan mangrove yang dimiliki oleh masyarakat dan kalangan pengusaha itu membuat mereka bisa berbuat apa saja terhadap lahan tersebut sesuai dengan kemauan dan kebutuhan mereka.

"Saya tidak berwenang untuk menjelaskannya. Kewenangannya ada di tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahkan kebanyakan lahan tersebut sudah bersertifikat hak milik," kata Dayat.

Lebih jauh dikatakannya, untuk memperoleh izin dalam melakukan penimbunan atau reklamasi pada lahan mangrove, si pemilik lahan harus mengajukannya pada Walikota. Pengajuan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.  Dalam beberapa kali melakukan peninjauan lapangan, Dinas SDA banyak menjumpai lahan-lahan mangrove yang telah bersertifikat dan juga dalam bentuk kepemilikan lainnya. Sehingga dalam melakukan pengawasan Dinas SDA dihadapkan pada pilihan yang sulit apalagi kawasan mangrove merupakan kawasan konservasi yang dilindungi.

Ia mengatakan, sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan (Kemenhut) nomor 173 tahun 1986, kawasan Dompak merupakan kawasan yang produktif dan hutan konversi.  Kalau mau digunakan, harus ada alih fungsi dan untuk mendapatkan alih fungsi ini harus ada lahan pengganti. Namun menurut dia, jika berkaca dari aturan tersebut yang mana saat itu Kepri masih tergabung dengan Provinsi Riau adalah sesuatu yang mustahil untuk diterapkan sekarang. Karena dari Peta tersebut, dinyatakat seluruh wilayah Tanjungpinang disebutkan sebagai wilayah hutan.

"Jadi jika saat ini disebut melanggar aturan, maka seluruh pembangunan di Tanjungpinang melanggar jika kita lihat dari peraturan Kemenhut 173 tersebut," ujarnya.

Namun yang namanya pembangunan, tentunya harus tetap berjalan dan pemerintah sendiri telah berupaya untuk mendapatkan izinnya tapi memang diakuinya bahwa sampai saat ini izin tersebut masih belum berhasil didapatkan.

Ingat Anak Cucu
Sementara, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kerja ke Tanjungpinang dan Bintan beberapa waktu lalu telah mengingatkan seluruh Kepala Pemerintahan di Pemprov Kepri, termasuk Pemko Tanjungpinang untuk memerhatikan tata ruang daerah mereka masing-masing.

“Pembangunan yang dilakukan di Kepri harus memerhatikan aspek kehidupan masyarakat untuk 10 tahun atau 20 tahun mendatang. Jangan sampai anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa menjadi sengsara akibat tindakan yang salah. Kasihan anak cucu kita itu,” ujar SBY.

Ungkapan orang nomor satu di Indonesia ini, terkait saat kedatangannya menggunakan pesawat kepresidenan memasuki wilayah Provinsi Kepri dan mendarat di Bandara Raja Haji Fisabillah (RHF) Tanjungpinang, Jum’at (25/2) lalu.

Sebelum mendarat, rupanya pesawat yang membawa SBY melakukan terbang rendah. Pada saat itulah ia sempat memperhatikan sejumlah wilayah daratan di Kepri yang sudah terkelupas, tanpa diketahui penyebabnya. (cw36/nel)