Selasa09302014

Last update12:00:00 AM

Back Fokus Eksistensi Hutan Mangrove Terancam

Eksistensi Hutan Mangrove Terancam

Article Index
Eksistensi Hutan Mangrove Terancam
Perusak Hutan Bakau Dapat Dipidana
Lahan Dompak Belum Ada izin
All Pages

Keberadaan hutan mangrove (bakau) di Tanjungpinang mulai terancam. Sedikit demi sedikit lahan mangrove mulai beralih fungsi. Padahal hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem, air, dan alam sekitarnya.

Lemahnya pengawasan dari dinas Kehutanan telah menyebabkan banyak hutan mangrove yang beralih fungsi menjadi pengusaan kepemilikan dan juga dalam bentuk penguasaan lain. Di ibukota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tersebut, dari data Dinas KP2KE Desember 2007, terdapat 1.337,4 hektar lahan mangrove. Saat ini sebagian lahan yang telah beralih fungsi itu terdapat di 12 Kelurahan dengan luas wilayah yang berbeda-beda.

Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam (SDA) Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, menyebutkan diantara 12 Kelurahan yang mempunyai lahan mangrove terdapat di Kelurahan Dompak 27,6 persen, Air Raja 20,1 persen, Batu Sembilan 8,75 persen, Senggarang 14 persen, Kampung Bugis 17,6 persen, sei jang 7,9 persen, melayu kota piring 2,5 persen, dan di 5 Kelurahan lainnya yang luasnya dibawah 5 persen.

Dikatakan Zulhidayat, dari data awal yang dimiliki Dinas SDA saat ini, pengurangan yang cukup jelas terlihat terdapat di Pulau Dompak, dimana pada Jalan Baru Dompak, hutan mangrove telah berkurang sekitar 5 hektar yang dimanfaatkan untuk akses jalan menuju ibukota provinsi. Disamping itu juga terdapat sekitar 4 hektar lebih yang telah ditimbum oleh masyarakat dan digunakan sebagai pemukiman dan kepemilikan.

Kondisi itu, papar Zulhidayat, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, walaupun pada dasarnya eksistensi hutan mangrove dilindungi undang-undang. Ini karena status lahan mangrove yang dimiliki oleh masyarakat dan kalangan pengusaha itu membuat mereka bisa berbuat apa saja terhadap lahan tersebut sesuai dengan kemauan dan kebutuhan mereka.

"Saya tidak berwenang untuk menjelaskannya. Kewenangannya ada di tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahkan kebanyakan lahan tersebut sudah bersertifikat hak milik," kata Dayat.

Lebih jauh dikatakannya, untuk memperoleh izin dalam melakukan penimbunan atau reklamasi pada lahan mangrove, si pemilik lahan harus mengajukannya pada Walikota. Pengajuan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.  Dalam beberapa kali melakukan peninjauan lapangan, Dinas SDA banyak menjumpai lahan-lahan mangrove yang telah bersertifikat dan juga dalam bentuk kepemilikan lainnya. Sehingga dalam melakukan pengawasan Dinas SDA dihadapkan pada pilihan yang sulit apalagi kawasan mangrove merupakan kawasan konservasi yang dilindungi.

Ia mengatakan, sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan (Kemenhut) nomor 173 tahun 1986, kawasan Dompak merupakan kawasan yang produktif dan hutan konversi.  Kalau mau digunakan, harus ada alih fungsi dan untuk mendapatkan alih fungsi ini harus ada lahan pengganti. Namun menurut dia, jika berkaca dari aturan tersebut yang mana saat itu Kepri masih tergabung dengan Provinsi Riau adalah sesuatu yang mustahil untuk diterapkan sekarang. Karena dari Peta tersebut, dinyatakat seluruh wilayah Tanjungpinang disebutkan sebagai wilayah hutan.

"Jadi jika saat ini disebut melanggar aturan, maka seluruh pembangunan di Tanjungpinang melanggar jika kita lihat dari peraturan Kemenhut 173 tersebut," ujarnya.

Namun yang namanya pembangunan, tentunya harus tetap berjalan dan pemerintah sendiri telah berupaya untuk mendapatkan izinnya tapi memang diakuinya bahwa sampai saat ini izin tersebut masih belum berhasil didapatkan.

Ingat Anak Cucu
Sementara, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kerja ke Tanjungpinang dan Bintan beberapa waktu lalu telah mengingatkan seluruh Kepala Pemerintahan di Pemprov Kepri, termasuk Pemko Tanjungpinang untuk memerhatikan tata ruang daerah mereka masing-masing.

“Pembangunan yang dilakukan di Kepri harus memerhatikan aspek kehidupan masyarakat untuk 10 tahun atau 20 tahun mendatang. Jangan sampai anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa menjadi sengsara akibat tindakan yang salah. Kasihan anak cucu kita itu,” ujar SBY.

Ungkapan orang nomor satu di Indonesia ini, terkait saat kedatangannya menggunakan pesawat kepresidenan memasuki wilayah Provinsi Kepri dan mendarat di Bandara Raja Haji Fisabillah (RHF) Tanjungpinang, Jum’at (25/2) lalu.

Sebelum mendarat, rupanya pesawat yang membawa SBY melakukan terbang rendah. Pada saat itulah ia sempat memperhatikan sejumlah wilayah daratan di Kepri yang sudah terkelupas, tanpa diketahui penyebabnya. (cw36/nel)



Perusak Hutan Bakau Dapat Dipidana

Maraknya aktivitas pengrusakan, penimbunan dan pendudukan kawasan hutan mangrovedi sejumlah titik di Kota Tanjungpinang  nampaknya tidak pernah tersentuh hukum.

Pada hal tindakan itu telah nyata dari perbuatan melawan hukum, terutama UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Dalam UU itu juga telah dijelaskan tentang larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang yang mengerjakan, mengusahakan, membawa alat-alat berat, menduduki, merambah, menebang dan merusak kawasan hutan, termasuk hutan bakau dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun.

“Secara sederhana dalam kasus ini ada 2 bentuk tindak pidana yakni tentang pengrusakan, pendudukan hutan mangrove secara tidak sah, termasuk yang membuat atau menggunakan surat (otentik) palsu, sesuai pasal 263 dan pasal 264 KUHP,” kata Kuncus, Ketua Koordinator Gerakan Berantas Korusi (Gebuki) Tanjungpinang beberapa waktu lalu.
Kuncus berharap aparat hukum untuk serius menindaklanjuti dugaan sejumlah bentuk tindak pidana pengrusakan hutan mangrove untuk diselidiki secara tuntas, tanpa melihat siapapun pihak yang terlibat dibalik kenyataan tersebut.  

“Pengrusakan hutan mangrove itu tidak saja berdampak pada kondisi ekologi atau daya dukung lingkungan, tetapi lebih jauh lagi dengan kondisi sosial masyarakat pada saat ini serta dikemudian hari nantinya,” ungkap Kuncus.

Lebih jauh Kuncus menduga adanya pihak-pihak atau oknum tertentu dari tingkat RT, lurah, camat maupun setingkat pejabat tinggi lainnya yang mengetahui tentang hak kepemilikan atas hutan tersebut termasuk saksi atas proses jual beli hutan mangrove itu sendiri.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri Jhoni Ginting melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Eko Bambang Riadi menyatakan, tindakan penimbunan dan pengrusakan hutan mangrove tanpa izin dari ketentuan yang berlaku tersebut, tidak saja bisa menjerat pihak pengusahanya tapi juga dapat menjerat pejabat berwenang yang mengeluarkan izin, tanpa melihat aspek-aspek dari akibat dampak pengrusakan tersebut.

“Penimbunan atau pengrusakan hutan mangrove termasuk yang memberi izin pun bisa dijerat pidana,” tegas Eko.

Tidak hanya itu, dalam kasus ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memeriksa mereka yang terlibat.

Direktur Eksekutif LSM Komite Amanat Masyarakat Independen (KAMI) Provinsi Kepri Laode Kamaruddin mengatakan, pengusutan oleh KPK itu mengingat kurangnya pemasukan ke kas daerah maupun Negara, termasuk dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat dugaan kesengajaan perbuatan tersebut.

“KPK bisa saja memeriksa para pengusaha tambang bauksit termasuk panitia khusus pertambangan (pansus) dan pihak terkait lainnya, karena disini sudah terjadi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan dari proses perizinan,” ungkap Laode seraya menambahkan karena hal di atas berkaitan dengan proses perizinan pada peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2007 dan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tidak mengizinkan ruang untuk dilakukan penambangan serta penimbunan hutan mangrove.

Sementara, berdasarkan pantauan di lapangan, aktifitas penimbunan hutan mangrove di sejumlah kawasan yang ada di pesisir pantai Kota Tanjungpinang termasuk di sepanjang jalan baru Dompak Km 8, Kelurahan Dompak tetap berlanjut. Bahkan banyak laporan warga ke Dinas Kelautan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang.

"Hampir setiap hari ada laporan warga terkait penimbunan hutan mangrove," kata Zulhidayat.

Untuk mencegah hal itu, kata Zulhidayat, butuh dukungan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang. Karena Satpol PP, tambah Dayat, berperan untuk menegakkan Peraturan Daerah mengingat kawasan hutan mangrove dilarang untuk ditimbun.

"Disamping itu, aparatur RT/ RW serta lurah juga perlu berhati-hati dalam mengeluarkan surat tanah di lokasi hutan mangrove," katanya lagi. (nel/eza)



Lahan Dompak Belum Ada izin

Masalah penimbunan hutan mangrove ini juga mengarah pada Pulau Dompak, kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepri. Sebab berdasarkan sejumlah sumber, pulau tersebut sampai saat ini izin alih fungsi Pulau Dompak dari hutan produksi dan konversi terbatas menjadi pusat Pemerintahan belum ada. Jika pembangunan tetap dilanjutkan dengan mengabaikan status alih fungsi hutan ini gubernur Kepri bisa tersandung masalah pidana.

"Pemerintah Provinsi Kepri harus menghentikan pembangunan Pulau Dompak sambil menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Disamping itu ada hal utama yang harus dituntaskan yakni alih fungsi hutan itu sendiri," kata Ketua LSM Kepri Centre yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

Menurut dia, ada beberapa alasan yang menjadi dasar penolakan tersebut, pertama adalah karena status kawasan Dompak. Sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan (Kemenhut) nomor 173 tahun 1986, kawasan Dompak merupakan kawasan produktif dan hutan konversi. Kalau mau digunakan, harus ada yang namanya alih fungsi dan untuk mendapatkan alih fungsi ini harus ada lahan pengganti.

Penolakan kedua, lanjut Maskur, adalah jika Pulau Dompak dijadikan sebagai pusat Pemerintahan maka pulau tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Pulau Dompak tidak bisa lagi menghasilkan uang bagi daerah, tidak bisa lagi memberikan peluang kerja bagi penduduk Dompak sendiri. Maka terbuanglah pulau Dompak dengan luas 100 hektar lebih hanya sebagai pusat Pemerintahan belaka.  

Alasan ketiga adalah azaz keadilan. Menurut dia, dengan luas 100 hektar lebih pembangunan Pulau Dompak telah menyerap anggaran hampir 2 triliun. Padahal daerah Kepri tidak hanya sebatas pulau Dompak.

Namun dikatakannya, posisi Pulau Dompak yang telah dibangun saat ini dan telah menghabiskan anggaran triliunan rupiah, posisinya menjadi serba salah. Jika dihentikan uang sudah banyak terkuras untuk pembangunan. Dan lebih berbahaya jika tetap dilanjutkan, Gubernur bisa bermasalah dengan hukum, apalagi pemerintah sendiri sebenarnya tahu dengan masalah ini tapi tetap dikerjakan dan dilanjutkan, ini sama saja dengan bermain api namanya. (cw36)

 

Share