Kamis12142017

Last update12:00:00 AM

Back Fokus Laporan Khusus Berebut Masuk Sekolah Unggulan

Berebut Masuk Sekolah Unggulan

sma 1 batamBATAM (HK)-- KENDATI proses pembelajaran di sekolah telah dimulai sejak Senin (27/7) lalu namun pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Batam masih menyisakan masalah. Sejumlah sekolah unggulan ditenggarai menerima siswa melebihi kuota yang konon 'dipaksakan' oleh pihak-pihak tertentu.

Keinginan orang tua agar anaknya bisa diterima di sekolah unggulan merupakan hal yang wajar selagi sesuai dengan prosedur dan sarana yang tersedia. Namun yang terjadi di Kota Batam, orang tua malah memaksakan sang anak masuk ke sekolah unggulan meski secara  nilai akademik tidak mencukupi,  sementara kapasitas kelas di sekolah unggulan tidak memadai. Alhasil,   dua sekolah unggulan yang diperebutkan yakni SMAN 1 dan SMAN 3 justru berdampak terancamnya status keunggulan sekolah tersebut.  Selain itu, SMA itu juga teranacam melanggar Perda Kota Batam tetang Pendidikan.

"SMAN 1 dan SMAN 3 sudah hancur. Mereka menerima pendaftaran murid lebih dari kuota yang sudah ditetapkan," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin sembari mengatakan pihak sekolah tidak kuasa menolak siswa yang masuk.

Dijelaskan Muslim, dalam Perda Kota Batam tentang pendidikan, bahwa dua sekolah unggulan di Batam yakni SMAN 1 dan SMAN 3 hanya dapat menerima 260 siswa. Namun yang berlangsung di lapangan, dua sekolah unggulan di Kota Batam itu, sudah menerima 500 siswa.

"Saya sendiri pun tak dapat berbuat apa-apa atas peningkatan jumlah siswa di dua sekolah yang sudah melebihi 100 persen," tambah Muslim.

Kepala sekolah SMAN 1, M. Chaidir mengaku resah dan tak bisa berbuat apa-apa atas peningkatan siswa yang masuk ke SMAN 1. "Saya juga resah dan tak bisa berbuat apa-apa," ujar Chaidir saat dihadapan anggota Komisi IV DPRD  Kota Batam yang datang berkunjung ke sekolah tersebut.

Oleh sebab itu, lanjut Chaidir sistem pengajaran di sekolah unggulan itu terancam, akan menjadi rusak dan kehilangan motonya sebagai sekolah unggulan di Kota Batam bila digelar dua shift.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kejadian ini, Musli Bedin berencana akan mengembalikan sistem penerimaan peserta didik baru untuk sekolah unggulan kepada sistem offline.  “Kepala sekolah tidak salah. Sistemnya yang kita ubah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, Kamis (30/7).

Sistem yang dimaksud yakni menyamakan waktu pendaftaran sekolah unggulan dengan sekolah reguler. Serta memasukkan sekolah unggulan dalam sistem online PPDB.

“Tahun ini kita coba samakan sekolah unggulan dengan reguler dan pakai sistem online. Tapi tahun depan kembali seperti sebelumnya, SMA unggulan didahulukan, dan tidak sistem online,” ujarnya.

sma 3 batamUntuk PPDB sekolah unggulan tahun pelajaran berikutnya, kata Muslim, tidak lagi mengacu pada hasil ujian nasional. Tapi melihat progres nilai rapor di jenjang pendidikan sebelumnya. Sementara nilai UN hanya sebagai tambahan penilaian.

Menurut Muslim, membludaknya siswa yang diterima hingga melebihi kuota sekolah ini juga disebabkan orangtua yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah unggulan. Padahal dari sistem, nama anak tersebut sudah tereliminasi berdasarkan nilai.

Oleh karena itu, Muslim berharap orangtua tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah unggulan jika nilainya tidak memungkinkan. Karena pemaksaan seperti ini akan mempengaruhi hasil atau output siswa nantinya.

Pantuan Haluan Kepri di lapangan, meski PPDB sudah selesai di gelar dan kini siswa  sudah mulai efektif belajar, namun sekolah masih tetap menerima siswa siluman (titipan) alias yang tidak melalui mekanisme PPDB yang seharusnya dijalani. Siswa siluman ini modusnya bermacam-macam, ada yang mengatasnamakan anggota dewan, pejabat maupun pimpinan daerah.

Dari pantauan dilapangan di sejumlah sekolah baik tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK, beberapa orang tua bersama pejabat masih terlihat mondar-mandir masuk keruangan kepala sekolah sambil menenteng map. Bahkan ada orang tua murid bersama anaknya hanya menunggu diluar, sementara yang menitip masuk dengan membawa map ke ruang kepala sekolah. Setelah keluar langsung dihampiri orang tua murid sambil berkata 'Gimana sudah diterima? Beres sudah tinggal beli baju saja," katanya orang yang menitip tadi.

Saat Tim Haluan Kepri meminta penjelasan dari kepala sekolah, enggan berkomentar hanya berkata 'Pusing banyak sekali yang menitip", katanya. Ia mengaku tak berdaya bila pihaknya n tegas atau menolak titipan tersebut. Apalagi ancamannya turun dari jabatan kepala sekolah atau dimutasi. "Kita ini tidak bisa berbuat banyak hanya bisa menyerah saja. Habis bagaimana lagi kita mau menolak, mereka datang dengan membawa surat sakti atau di telepon dari pejabat atau anggota dewan. Ya sudah kita terima saja, meski ruang kelas sudah penuh," ujar kepala sekolah SD di Batam Kota yang namanya tidak mau disebutkan.

suasana penerimaan siswa baruIa menjelaskan saat PPDB sekolahnya hanya menerima  dua lokal kelas saja atau 80 siswaan, termasuk dengan kuota 20 persen. Namun karena banyak titip menitip memaksakan anaknya harus diterima, sekolah tidak berdaya akhirinya diterima. Akibatnya kepala sekolah mengaku bingung untuk membagi kelas, terpaksa menggunakan double shift. "Akhirnya double shift kita gunakan. Tapi guru kita kurang, meski kasian terpaksa  harus mengajar ektra," katanya.

Akibat banyaknya siswa siluman ini, sekolah menjadi over kapasitas rata-rata per kelas diisi 45 siswa hingga 50 siswaan. Hal tersebut diakui Kabid Dikdas Kota Batam Rustam Efendi SE MSi. Kata dia hampir semua sekolah negeri di Batam over kapasitas, baik sekolah favorit maupun swasta. hal ini kata dia berdampak buruk pada proses belajar mengajar (PBM) kurang efektif. Selain itu sekolah swasta akan kekurangan siswa, karena orang tua terlalu memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri.

"Sekolah swasta itu jauh lebih bagus dibanding sekolah negeri, tapi orang tua banyak berburu memasukan anaknya ke sekolah negeri lantaran sekolah swasta dikenakan biaya. Kalau memang mau anak kita itu pintar dan berhasil dalam sekolahnya, tempatnya ya sekolah  swasta. Memang harus berbayar kalau mau pendidikan itu bagus dan berhasil," jelas Rustam.

Kata Rustam bila mana saat ini sekolah unggulan di Batam itu menjadi rusak jangan salahkan Disdik, karena Disdik telah melaksanakan PPDB itu sesuai dengan juknis. Namun pihak  ulah orang tua yang melanggar aturan PPDB terlalu memaksakan anaknya harus masuk ke sekolah unggulan, padahal secara akademis anaknya kurang mampu. ***

 

Share