Kamis07312014

Last update12:00:00 AM

Back News Batam Potensi PAD Rp18 M Bakal Hilang

Potensi PAD Rp18 M Bakal Hilang

Soal Larangan Balik Nama Mobil Plat X

BATAM-Kebijakan Polda Kepri meregistrasi ulang (her-registrasi) mobil rekondisi asal Singapura terus menuai kritik. Polda diminta mengkaji ulang kebijakan itu karena selain tidak memiliki dasar hukum yang kuat juga telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Para pemilik mobil rekon atau mobil dengan plat seri 'X' semakin resah dan bingung dengan pernyataan Kasubditmin Regident Direktorat Lalulintas Polda Kepri Kompol Edi Purwanto, Selasa (29/3), bahwa puluhan ribu mobil plat 'X' yang masuk kategori B tidak bisa melakukan proses balik nama dan diperjualbelikan.

Dalam proses registrasi mobil plat 'X' yang kini tengah berjalan, Polda Kepri mengklasifikasikan kendaraan berdasarkan kelengkapan dokumennya ke dalam tiga kategori, yakni A, B dan C. Kategori A adalah kendaraan yang dokumennya lengkap dan terdaftar di BC dan Samsat. Kategori B adalah kendaraan yang dokumennya lengkap, terdaftar di Samsat tetapi tidak terdaftar di BC. Sedangkan kategori C adalah kendaraan yang memiliki dokumen lengkap tetapi tidak terdaftar baik di BC maupun Samsat.

Pengacara senior Kota Batam Ampuan Situmeang mengatakan larangan balik nama itu tidak hanya merugikan pemilik mobil, tetapi juga pemerintah daerah karena akan kehilangan pemasukan dari bea balik nama. Bea balik nama merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Jika benar puluhan ribu mobil plat 'X', tidak bisa dibalik nama, Ampuan memperkirakan potensi pemasukan daerah yang hilang dari kebijakan ini bisa mencapai Rp18 miliar.

Ampuan menilai larangan balik nama ini bertentangan dengan hukum. Pasalnya, transaksi untuk melakukan perdagangan barang milik sendiri merupakan hak setiap orang. "Meskipun dilarang balik nama, polisi tidak bisa menghentikan transaksi yang terjadi di tengah masyarakat," ujar Ampuan Situmeang saat dijumpai di ruang kerjanya beberapa hari lalu.

Memang, lanjut dia, dalam aturan lalu lintas sendiri tidak dibenarkan melakukan jual beli kendaraan tanpa diikuti dengan proses balik nama. Tapi, "Masyarakat tetap akan melakukan transaksi, apapun bentuknya. Justru pemerintah (daerah) yang rugi karena tidak memperoleh bea balik nama," sambungnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh Haluan Kepri, Pemerintah Provinsi Kepri menyiapkan anggaran senilai Rp2 miliar untuk proses her-registrasi mobil plat 'X'. Bahkan, pihak kepolisian sebagai kordinator di Samsat mengajukan tambahan dana operasioal jadi Rp9 miliar. "Mungkin di bagian Banggar (Badan Anggaran DPRD Kepri-red) lebih tahu. Silahkan saja kroscek ke sana," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kepri Surya Makmur Nasution kepada wartawan saat dimintai konfirmasi mengenai hal ini, kemarin.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri Sukri Farial tidak membantah tetapi juga tidak membenarkan saat dikonfirmasi. "Pernah dengar dari teman-teman lain. Secara langsung belum ada pernyataan resmi soal itu sendiri," ujarnya.

Dari pantauan di Samsat Batam, Batam Centre, Kamis (31/3), derasnya kritik mengenai kegiatan her-registrasi mobil plat 'X' membuat turun animo pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya. "Jauh berkurang yang mendaftar. Biasanya sudah banyak yang melakukan pemeriksaan fisik kendaraan yang akan didaftarkan. Dari pagi, baru tiga orang saja yang mau mendaftarkan kendaraannya," ujar seorang petugas pemeriksa fisik kendaraan yang enggan menyebut namanya. (doz)

Share

Fokus

"AlQur'an Obat Segala Keresahan"

Kamis, 17 July 2014

Batam (HK) – "Allah SWT menurunkan obat bagi kegelisahan dan permasalahan manusi...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...