Jumat10242014

Last update12:00:00 AM

Back Fokus Pendatang Baru dan KTP Palsu

Pendatang Baru dan KTP Palsu

Article Index
Pendatang Baru dan KTP Palsu
Pendatang Dihimbau Tebus Uang Jaminan
Awas ! Kantongi KTP Palsu Bisa Dipidana
All Pages

HIRUK-pikuk mudik lebaran telah usai. Warga Batam yang telah merayakan Idul Fitri di kampung halaman juga telah kembali menjalankan aktivitas. Namun, ritual tahunan ini menyisakan pekerjaan baru bagi Pemerintah Kota Batam. Pasca lebaran banyak pendatang yang masuk ke Batam, dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Ironisnya, tidak sedikit pendatang yang mengantongi kartu tanda penduduk (KTP) palsu.
Berdasarkan data terakhir yang dihimpun Sijori Mandiri pada Dinas Kependudukan (Disduk) Kota Batam, jumlah pendatang yang datang ke Batam pasca Lebaran adalah sebanyak 184.683 orang. Mereka tiba di Batam melalui pelabuhan domestik dan Beton Sekupang, Telaga Punggur dan Bandara Hang Nadim. Mereka mendapatkan pemeriksaan, terutama oleh Disduk Kota Batam terkait administrasi kependudukan yang dimilikinya. Bagi pendatang yang datang ke Batam, juga diwajibkan membawa surat pindah dari daerah adal jika ingin menetap dan tinggal di Batam  sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administras Kependudukan di Kota Batam.

Dalam Perda tersebut dinyatakan pendatang baru yang tidak memiliki KTP Batam wajib mengisi KK atau surat keterangan tinggal sementara (SKTS). Perda ini menggantikan Perdaduk Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk Kota Batam. Perda sebelumnya masih menetapkan uang jaminan yang nilainya sebesar ongkos kedatangan masing-masing warga.

Misalnya, jika datang dari Medan naik Kelud dengan ongkos Rp200 ribu, maka uang jaminan yang harus dititipkan ke petugas Disdukcapil Rp200 ribu. Tujuannya, jika tak dapat kerjaan di Batam dan ingin pulang kampung, maka uang jaminan itu akan dijadikan ongkos pulang.

Tapi dengan Perda No 8 tahun 2009 tersebut, maka uang jaminan itu dihapus. Perda ini mulai diberlakukan 1 April 2010. Sebagai pengganti uang jaminan, pendatang baru diwajibkan mengisi KK yang berlaku selama 90 hari dan bisa diperpanjang sekali (90 hari). Sedangkan masa berlaku SKTS 1 tahun.

KK langsung di isi di pelabuhan atau bandara. Sedangkan SKTS diurus di kantor Disdukcapil. Adapun syarat pengurusan SKTS adalah foto copy KTP tempat asal, pas poto, pengantar RT/RW tempat tinggal di Batam dan biaya administrasi Rp10 ribu sesuai Perda yang ada.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan (Disduk) Kota Batam, Sadri Khaeruddin, sudah 699 orang mengurus kartu kunjungan bagi mereka yang masuk ke Batam kurang dari 90 hari. Sementara itu, sebanyak 376 orang mengurus surat keterangan tinggal sementara (SKTS) yang diperuntukkan bagi mereka yang tinggal berturut-turut kurang dari satu tahun.

Pengurusan kartu kunjungan dan SKTS ini diberlakukan Disduk Kota Batam di pintu-pintu masuk pelabuhan dan bandara di Batam. Kebijakan ini berdasarkan dengan peraturan daerah (Perda) Kependudukan Kota Batam Nomor 8 tahun 2009 yang resmi diberlakukan sejak 1 April 2010.

KTP Palsu
Selain banyaknya pendatang baru, petugas Disduk  juga menemukan sejumlah kartu tanda penduduk (KTP) palsu yang digunakan penumpang saat masuk pelabuhan domestik Sekupang. Seperti KTP palsu atas nama penumpang dari Selat Panjang, Yuni Indah Lestari dan penumpang asal Tembilahan, Siti Rasmala.

Dalam KTP tersebut, Yuni Indah Lestari beralamat di Kampung Seraya RT 01/ RW 03 Kelurahan Kampung Seraya, Batu Ampar. Sedangkan Siti Rasmala beralamatkan di Tanjung Sengkuang RT 01/ RW 02 Tanjung Sengkuang, Batu Ampar.

"KTP palsu tersebut memiliki blanko yang agak pudar, dan setelah kita cek di komputer, datanya kosong," ungkap Ketua Pelaksana Pengendalian Pendatang Pelabuhan Domestik Sekupang, Rajesh Rila.

Kedua KTP palsu tersebut selanjutnya ditarik oleh petugas pengendalian pendatang Disduk Kota Batam, agar tidak digunakan sesuai peruntukannya. Sedangkan  pemilik KTP tersebut diperingatkan untuk tidak membuat KTP melalui calo dan segera membuat KTP resmi di lingkungan tempat tinggalnya.

Sementara dari Pelabuhan Beton Sekupang, ditemukan KTP palsu yang diantaranya atas nama Khairul Anwar yang beralamat di Perumahan Pluto-Tanjung Uncang, pasangan suami istri Muhammad Anton dan Sri Dewita yang beralamat di Perumahan Taman Sari Hijau Tiban, Lefranita beralamat di Perumahan Taman Cipta Indah Tanjung Uncang, Sri Devi beralamat di Kampung Seraya, Galud yang beralamat di Kampung Seraya dan Rudi Marwan yang beralamat di perumahan Buana Indah Sagulung.

Dari pembawa KTP palsu saat ditanyai petugas mengaku membuat KTP melalui tetangga ataupun para calo yang menawarkan pembuatan secara cepat. Tanpa tahu secara detail perbedaan antara KTP yang asli dan palsu.

Secara sepintas, KTP palsu ini memiliki ciri-ciri yang mirip dengan KTP asli. Perbedaannya terdapat pada blanko yang warnanya buram dengan stempel serta paraf camat yang tidak asli. Dan setelah dilakukan pemeriksaan melalui bank data, tidak terdapat data dari pemilik KTP tersebut ataupun kosong.

Pemeriksaan KTP dilakukan petugas pengendalian pendatang Disduk Kota Batam kepada para penumpang yang masuk ke Batam, salah satunya melalui pelabuhan Domestik Sekupang. Bagi penumpang yang tidak memiliki KTP Batam atau daerah lain di Provinsi Kepri dan berkunjung ke Batam lebih dari 7 hari, diwajibkan mengisi formulir Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS). (sm/sn/ik)



Fokus

13 Tahun Kota Otonom Tanjungpinang

Minggu, 19 October 2014
13 Tahun Kota Otonom Tanjungpinang

Masih Banyak Tugas yang Belum Tuntas

TANJUNGPINANG (HK) -- Tiga belas tahun sudah...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...