Kamis10192017

Last update05:00:00 AM

Back Karimun Surat Sporadik Segera Disita

Surat Sporadik Segera Disita

Penjualan Hutan Lindung di Moro

KARIMUN (HK)-Kasus dugaan penjualan hutan lindung oleh warga Desa Selat Mie, Kecamatan Moro kepada PT Indo Marine, perusahaan asal Jakarta yang bergerak di bidang penangkaran ikan keramba di Moro masih terus bergulir. Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Moro, Karimun dalam minggu ini menyita surat fisik tanah (sporadik) dan kwitansi jual beli lahan tersebut.
"Dalam minggu ini, kami akan menyita surat sporadik dan kwitansi jual beli antara PT Indo Marine dengan warga Desa Selat Mie. Surat itu  dipegang oleh pihak perusahaan. Mudah-mudahan pihak perusahaan bisa lebih kooperatif sehingga proses penyitaan surat sporadik berlangsung lancar," kata Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Moro, Edi Sutomo kepada Haluan Kepri, Minggu (8/10) malam.

Kata Edi, dalam kasus ini pihaknya juga telah memintai keterangan sejumlah saksi ahli.

"Kami terus mengembangkan kasus ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Kepri di Tanjungpinang dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Batam," ungkapnya.

Selain meminta keterangan saksi ahli, lanjut Edi pihaknya telah memeriksa 70 orang saksi dalam kasus tersebut. Rata-rata saksi merupakan warga Desa Selat Mie, perangkat desa dan kecamatan Moro.

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa dua (2) orang dari PT Indo Marine yakni Direktur perusahaan dan petugas lapangan yang ditempatkan di Desa Selat Mie.

Menurutnya, kasus yang diusutnya saat ini adalah terkait dugaan korupsi penjualan hutan lindung oleh warga Desa Selat Mie, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun seluas 230 hektar kepada PT Indo Marine, perusahaan asal Jakarta yang bergerak dalam bidang penangkaran ikan keramba di Moro.

Dalam kasus ini penyidik Cabjari Moro telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, mereka adalah Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Selat Mie tahun 2015, Heri Susanto dan Bendahara Desa Selat Mie, Kaswadi. Keduanya terlibat dalam pengurusan surat sporadik tanah hutan lindung untuk warga disana. Kedua tersangka hingga saat ini masih belum ditahan.  

Edi  mengatakan, modus dalam kasus tersebut adalah warga di Desa Selat Mie mendapatkan surat sporadik hutan lindung yang dikeluarkan Desa Selat Mie dan diregister di Kantor Camat Moro. Semua surat sporadik tersebut diurus oleh Kaswadi dengan indikasi pungutan liar (pungli) sebesar Rp256 juta.

Pihaknya menerima laporan adanya penjualan hutan lindung dari masyarakat pada pertengahan 2016. Pada Desember 2016 pihaknya lalu melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), Januari 2017 mulai dilakukan penyelidikan dan sekitar April 2017 baru naik ke tahap penyidikan dengan penetapan dua tersangka.  

Dijelaskan, dari 230 hektar luas hutan yang dijual kepada pihak perusahaan, 107 hektar diantaranya benar-benar merupakan hutan lindung. Sepanjang 2013-2015, jumlah sporadik yang dikeluarkan sebanyak 144 surat. Rinciannya, pada 2013 sebanyak 16 surat, 2014 sebanyak 103 surat dan 2015 sebanyak 15 surat sporadik.

Satu sporadik memiliki luas sekitar 2 hektar. Tersangka Kaswadi menerima upah pengurusan satu sporadik sebesar Rp2 juta. Sementara, PT Indo Marine membeli tanah hutan lindung kepada warga sekitar Rp20 juta per sporadik. Dengan total uang yang dikeluarkan perusahaan sekitar Rp2,5 miliar.

"Jadi, jumlah uang yang dikeluarkan PT Indo Marine untuk membeli tanah hutan lindung tersebut kepada masyarakat sekitar Rp2,5 miliar. Dengan rincian, 2 hektar lahan atau satu sporadik dibeli dengan harga sekitar Rp20 juta dan upah pengurusan sporadik sebesar Rp2 juta lebih per satu sporadik," pungkasnya. (ham)

Share