Senin04232018

Last update05:00:00 AM

Back Karimun Bantuan APBD kepada Instansi Vertikal

Bantuan APBD kepada Instansi Vertikal

Harus Perhatikan Rasa Keadilan

Karimun (HK)- Pemberian dana operasional dari dana APBD kepada instansi vertikal memang dimungkinkan dan dibolehkan. Hanya tinggal patut atau tidaknya nilai  yang diberikan dan tergantung prioritas.
Di sisi lain, pertimbangan keadilan bagi masyarakat harus pula jadi perhatian. Sehingga tidak memunculkan polemik akibat dari kue pembangunan yang dirasakan belum merata.

 

“Penyediaan angggaran bagi instansi vertikal yang disiapkan APBD wajib memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat dan sesuai ketentuan dan tidak melabrak aturan yang ada. Dan teknis penyalurannya telah diatur Undang-undang nomor 17 tahun 2003, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, hingga Permendagri nomor 37 tahun 2010,” ujar Trio Wiramon SH, praktisi hukum dari Bumi Berazam di Hotel Aston Karimun, Senin (16/4).

 

Poin penting yang perlu diperhatikan jelas Trio Wiramon, mekanisme pemberian dan pengalokasian bantuan mesti diperhatikan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Artinya, instansi vertikal sebagai penerima dana wajib mengacu kepada mekanisme APBN.

“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karimun wajib mengikuti aturan yang ada jangan sampai membuat kebijakan yang aneh seperti menitip dana operasional instansi vertikal di Dana Adum,” jelas Trio Wiramon.

Ia menegaskan, dalam anggaran ada prinsip money for function, sehingga tidak terjadi duplikasi penganggaran. “Masing-masing tugas, fungsi, dan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota sudah ditentukan. Pusat memiliki enam tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Provinsi/kabupaten/kota memiliki tugas serta fungsi tersendiri,” ujar Trio Wiramon.

Dijelaskannya, jika tugas tersebut sudah didesentralkan ke kabupaten, kota, atau provinsi, anggarannya harus dari APBD, tidak bisa dibiayai APBN. Sebaliknya, kalau ada aparat vertikal di daerah seperti TNI, polisi (keamanan), dan dari sisi fiskal ada aparat keuangan atau instansi lainnya, anggaran untuk mereka harus dari APBN.

“Dana APBD tidak boleh digunakan untuk instansi vertikal yang menjadi kewenangan pusat. Daerah juga tidak boleh memberikan uang kepada instansi vertikal itu. Mereka melaksanakan tugas dari pusat. Karena itu, uangnya juga harus dari APBN," ujar Trio Wiramon.

Diberitakan sebelumnya, hasil temuan LBH Masyarakat Kepri menyebutkan, setidaknya di 10 Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karimun terdapat dana untuk operasional membiayai kegiatan instansi vertikal yang melekat di program pelayanan admistrasi perkantoran, pelayanan administrasi umum untuk tim pembina jasa konstruksi dan pengadaaan barang/jasa.

Total dana yang digunakan atau dianggarkan dalam APBD Karimun tersebut untuk APBD tahunn 2017 sebesar Rp 1,7 miliar dan untuk APBD tahun 2016 sebesar Rp 1,7 miliar dengan realisasi sebesar Rp 1,4 miliar.

"Sedangkan, temuan terbaru, terdapat di sejumlah OPD Kabupaten Karimun alokasi dana untuk membiayai kegiatan instansi vertikal baru-baru ini. Kami menilai kebijakan pengalokasian anggaran itu oleh TAPD Kabupaten Karimun sangat tidak tepat karena instansi vertikal yang ada di daerah juga telah mendapatan alokasi dana khusus di dalam APBN,” beber Abdul Rachman, Direktuk LBH Masyarakat Kepri.

Abdul Rachman menilai, pengalokasian anggaran untuk sejumlah instansi vertikal di Kabupaten Karimun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karimun dari APBD Karimun sejak tahun 2017 dan 2018 adalah bentuk penyimpangan dan tanpa dasar hukum yang jelas.

“Kami meminta Badan Pemeriksaan Keuangan  (BPK) RI  Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau serius melakukan audit dana administrasi umum dan perkantoran yang diduga sarat dengan penyimpangan,” ujarnya. (hhp)

Share