Selasa09022014

Last update12:00:00 AM

Back Karimun Tanker 'Kencing' Milik PT ABPL

Tanker 'Kencing' Milik PT ABPL

Yang Ditangkap BC Kepri
KARIMUN- Teki-teki siapa pemilik kapal tanker Soechi Anindya yang ditangkap patroli Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri di perairan Selat Malaka karena melakukan transaksi BBM secara ilegal di laut mulai terkuak. Penelusuran yang dilakukan wartawan Haluan Kepri, kapal ini diduga milik PT Armada Bumi Pratiwi Liner (PT ABPL) yang beralamat di Jalan Mangga Dua Dalam Blok J No. 5-6 Jakarta Pusat.  
Tim Haluan Kepri, Liputan Karimun Informasi yang dihimpun koran ini, dua kapal tanker milik PT ABPL sebelumnya juga pernah ditangkap Direktorat Kepolisian Perairan Babinkam Polri karena membawa bahan bakar minyak (BBM) tanpa dilengkapi izin dan dokumen sesuai dengan ketentuan perdagangan dan perjalanan BBM.

Satu dari dua kapal milik PT ABPL ditangkap oleh Kapal Patroli Baladewa 521 milik Polri di perairan Tanjung Pemancingan Kalimantan Selatan, Rabu 13 Oktober 2010 lalu.    
Kapal itu adalah kapal tanker MT Angelia XVI GT 2682 yang dinakhodai Edy Anwar bersama 20 anak buah kapal (ABK). Saat ditangkap kapal ini membawa 8.196.982 barel solar serta premium 15.752.264 barel.

Data yang didapat dari Biro Klasifikasi Indonesia sebagai satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan sejak tanggal 1 Juli 1964, untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia, terungkap data register kapal (Register of Ship), Kapal Soechi Anindya dengan No Register (Register No): 3701 dengan No IMO (IMO No): 7204930 adalah jenis kapal tanker (oil tanker) yang didesain dan dirancang untuk membawa minyak.

Sebelumnya nama kapal ini adalah BOBO-IV dan akhinya diganti menjadi menjadi Soechi Anindya. Kapal ini diproduksi di Jepang oleh galangan (Shipbuilder) kapal  Watanabe Shipbuilding Co.Ltd dengan tanggal peluncuran (Date of Launch) dan Tahun Bangun (Year of Build) pada tahun 1971.

Sesuai dengan izin dan klasifikasi dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), kapal bermaterial baja (steel) ini masih berstatus aktif. Pemilik (owner) dan operator dari kapal ini tercatat dari Perusahaan Pelayaran PT Armada Bumi Pratiwi Liner yang beralamat di Jalan Mangga Dua Dalam Blok J NO.5-6 Jakarta Pusat dengan nomor telp (021) 6128233. Namun, ketika dihubungi berulang kali terdengar nada sambung tapi tidak diangkat-angkat.

Sementara itu, ketika dicocokkan dengan gambar kapal yang ditangkap oleh Bea dan Cukai  dipastikan kapal yang ditangkap benar adalah kapal Soechi Anindya. Hal itu bisa dilihat dari nomor seri kapal yang tertera di bagian atas anjungan kapal dimana terlihat dengan jelas tulisan no register kapal yakni 1984BaNo.7620/L dan tulisan GT 3259 No.946/Ba. Di samping itu terdapat juga tulisan IMO.7204930.

Sampai saat ini belum ada keterangan resmi apa pun yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau, termasuk jumlah tersangka yang berhasil diamankan dan siapa pemilik resmi dari kedua kapal yang ditangkap dan saat ini diamankan di Pelabuhan Ketapang Pangkalan Saran Operasi DJBC Khusus Kepri di Meral, Kecamatan Karimun.  

Heru Budi Wicaksono, Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, ketika dikonfirmasi sangat sulit dihubungi dan dijumpai. Informasi yang diperoleh koran ini, Heru sempat ‘mengamuk’ dan marah-marah kepada semua staf dan bawahannya karena informasi penangkapan telah bocor dulu ke media.

“Pak Kanwil marah-marah dan mengadakan rapat dengan semua bawahannya. Kasihan semua dimarah-marahi termasuk Kasi Pencegahan dan Penindakan, kenapa sampai bisa bocor dulu ke media,” sebut sumber tersebut.

Informasinya, ucap sumber tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau ingin ekpos penangkapan dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai langsung. “Itu yang membuat Pak Kanwil marah dan meradang kenapa bisa bocor dulu ke media,” ucap sumber tadi yang mewanti-wanti namanya dirahasiakan.

Sementara itu, wartawan koran ini juga sempat mendapat intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak yang tertentu karena telah memberitakan perihal penangkapan kapal tanker  Soechi Anindya.  “Anda terlalu lancang memberitakan, macam tak berkawan saja kita selama ini,” kata suara dari nomor handphone tak dikenal sambil marah-marah.

BC Diminta Transparan

Berbagai pihak menyayangkan lambannya pengungkapan kasus penangkapan kapal tanker Soechi Anindya oleh pihak Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, Jumat (9/120) lalu. Anggota Komisi A DPRD Karimun, Zulfikar mempertanyakan apa alasan pihak Bea Cukai tidak segera menjelaskan ke publik perihal penangkapan 'kapal kencing' minyak di Selat Malaka itu.

"Harusnya pihak Bea Cukai lebih terbuka terkait penangkapan kapal tanker itu. Dengan lambannya pengungkapan kasus itu akan membuat masyarakat jadi bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya dengan penangkapan kapal itu. Kalau memang belum semuanya bisa diekspos, kan pihak Bea Cukai harus menjelaskan ke publik mana yang harus bisa dijelaskan dan mana yang masih dalam tahap penyelidikan," ujar Zulfikar, kemarin.

Zulfikar meminta kepada pihak Bea Cukai agar lebih transparan dengan temuan itu. Menurutnya, bukan zamannya lagi pemerintah tertutup kepada publik, apalagi ini bukanlah kasus yang harus ditutupi melainkan suatu prestasi atas kinerja Bea Cukai dalam mengamankan wilayah RI dari upaya penyelundupan BBM. "Kami berharap pihak Bea Cukai lebih terbuka," ungkapnya lagi.

Ketua DPD LMB Karimun Datuk Panglima Muda Azman Zainal juga meminta kepada pihak Bea Cukai untuk lebih transparan terkait proses hukum dengan mengungkap siapa pemilik kapal dengan bobot raksasa tersebut. "Saya meminta kepada Bea Cukai agar menyelidiki dengan tuntas kasus tangkapan kapal tanker dengan membawa bahan bakar minyak yang hendak melakukan pemindahan minyak secara ilegal itu," ungkap Azman, kemarin.

Azman menduga terbongkarnya kasus dugaan 'kapal kencing' itu ada kaitannya dengan persoalan kelangkaan BBM yang terjadi di Kepri akhir-akhir ini. "Saya yakin ada pemain besar di balik penangkapan kapal tanker ini. Untuk itu, diharapkan agar proses hukumnya tidak hanya sebatas memeriksa nakhoda dan ABK kapal saja, melainkan juga menyelidiki siapa dalang dibalik semua ini," kata Azman lagi.

Ia juga mengimbau agar pihak terkait melakukan pengawasan barang bukti kapal tanker yang diamankan di Pelabuhan Ketapang, Kanwil DJBC Khusus Kepri tersebut. "Kami tak ingin kasus serupa seperti penangkapan kapal tanker beberapa waktu lalu oleh pihak bea cukai ternyata dipinjam pakai oleh pihak lain. Untuk itu, diharapkan agar pengawasan barang bukti ini lebih ekstra lagi," jelasnya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Penindakan Kanwil DJBC Khusus Kepri, Andhi Pramono ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan segera memberikan keterangan pers terkait tangkapan kapal tanker Soeci Anindya itu. Keterangan itu akan disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Kuswandono didampingi Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Jumat (16/12) besok.

"Yang berhak memberikan keterangan itu adalah Pak Dirjen (Bea Cukai). Menurut rencana, Pak Dirjen secara langsung akan memberikan keterangan pers terkait penagkapan (kapal tanker) itu, Jumat besok. Selain beliau, rencananya akan datang juga Pak Menteri (Keuangan). Sekarang Pak Dirjen lagi melobi apakah Pak Menteri bisa datang. Mudah-mudahan Jumat besok bisa dijelaskan semuanya," jelas Andhi ketika dihubungi kemarin.

Kapal tanker Soechi Anindya yang ditangkap jajaran Kanwil DJBC Khusus Kepri hingga saat ini masih berada di Pelabuhan Ketapang, Kanwil DJBC Khusus Kepri sebagai barang bukti. Selain kapal tanker berukuran raksasa itu, pihak Bea Cukai juga mengamankan satu kapal lainnya. Kedua kapal tersebut posisinya saling berdekatan.

Kepala Administrator Pelabuhan Kelas II Tanjungbalai Karimun, Capt Gajah Rooseno ketika dikonfirmasi terkait keberadaan dua kapal tersebut di perairan Tanjungbalai Karimun mengakui kalau pihak Bea Cukai telah melakukan koordinasi dengan Adpel sewaktu kedua kapal itu dibawa masuk ke perairan Karimun.

"Benar, mereka (Bea Cukai) sudah meminta izin dengan melakukan koordinasi dengan kami (Adpel). Koordinasi itu sudah dilakukan sejak pertama kali kapal itu ditangkap lalu memasuki perairan Karimun dan selama kapal tangkapan itu melakukan lego jangkar untuk dijadikan barang bukti," jelas Rooseno.

Rooseno belum bisa memastikan sampai kapan kapal tanker Soechi Anindya itu berada di perairan Karimun. Namun, yang jelas kapal itu akan tetap berada di perairan Karimun selama masih dilakukan penyelidikan oleh pihak Bea Cukai. "Sampai Kapan saya kurang tahu, tapi yang penting selama masih dilakukan penyelidikan hingga penyidikan, maka kapal itu tetap akan berada di Karimun," ungkapnya lagi.

Selain itu, setelah pihak Bea Cukai melakukan penyelidikan dan penyidikan dan diketahui siapa owner (pemilik) kapal tersebut, maka si pemilik harus bisa menunjukkan keagenan kapal kepada Adpel. "Sesuai ketentuan yang berlaku, melalui keagenan kapal itu nanti harus membayar biaya light dues (biaya rambu) dan harbour dues (biaya pelabuhan) selama kapal tersebut berada di perairan Karimun kepada Adpel," tandas Rooseno.

Kapal tanker Soechi Anindya yang diduga terlibat kasus kencing minyak (transaksi BBM secara ilegal) untuk diselundupkan ditangkap Aparat Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Kepri. Kapal berbendera Indonesia tersebut disergap petugas di perairan Selat Malaka, Jumat (9/12) malam. Kapal ini membawa BBM senilai Rp5 miliar itu kini telah diamankan ke Pelabuhan Ketapang, Kanwil BC Khusus Kepri, Senin (12/12) sekitar pukul 10.30 WIB.

Kepala Seksi Pencegahan dan Penindakan (P2) Kanwil BC Khusus Kepri, Andhi Pramono membenarkan adanya penangkapan kapal tanker bermuatan BBM itu. Namun, dia tidak bersedia memberikan keterangan apapun terkait penangkapan itu.

Informasi yang dihimpun koran ini, nakhoda kapal dan anak buah kapal (ABK) sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Selain mengamankan kru kapal, beberapa jerigen BBM yang akan dijadikan sampel atas muatan kapal itu juga sudah dibawa ke kantor BC. Sampel minyak yang diamankan dalam jerigen itu sangat kental dan berwarna kehitam-hitaman.

Menurut sumber Haluan Kepri, BBM tersebut hendak dijual untuk kebutuhan tenaga listrik di Belawan. Saat hendak dibawa ke Pelabuhan Ketapang, kapal tanker itu bergerak sangat pelan dan sepertinya sarat dengan muatan.

Masih menurut sumber, sebenarnya kapal patroli Kanwil DJBC Khusus Kepri sedang melakukan pengejaran terhadap kapal yang diduga membawa amonium nitrat di sekitar Laut Cina Selatan. Namun, saat itu kondisi cuaca di laut benar-benar ekstrim dengan gelombang tinggi, maka kapal tersebut berhasil meloloskan diri. Ketika sampai di Selat Malaka, kapal patroli tersebut berhasil mengamankan kapal tanker dengan muatan bahan bakar minyak.

"Nakhoda kapalnya mengaku berasal dari Sangir Talaud, Sulawesi Utara. Menurut ABK kapalnya, beberapa bahan bakar minyak yang dibawa kapal tanker itu memang hendak dijual karena kapal kelebihan muatan. Dan mereka mengaku sering melakukan itu," ujar sumber itu.

Penangkapan kapal tangker Soechi Anindya yang memuat ribuan ton minyak merupakan penangkapan terbesar setelah  kapal MT Eternal Oil II yang sedang memindahkan muatan BBM ke MT Jie Sheng di perairan Pulau Tuju Bangka pada November 2010 lalu. Minyak tersebut rencananya akan diangkut ke East OPL, Singapura. Kapal tanker berbendera Indonesia itu berasal dari Palembang tujuan Sangata, Kalimantan Timur.

“Kasus 'kapal kencing tersebut merupakan kasus kedua selama dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, sejak tahun 2000 hingga 2004 terungkap sebanyak 28 kasus. Kasus ini merupakan yang kedua setelah penangkapan kapal  MT Eternal Oil II sejak terungkap 2004 lalu, sebelumnya tidak pernah terungkap," kata sumber.  

Andhi Pramono, mengatakan, upaya pemindahan minyak dari kapal kapal tangker Soechi Anindya ke kapal lainnya merupakan tindakan pidana kepabeanan dan melanggar pasal 102A UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sebab telah melakukan ekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

Menurut Andhi, tindakan memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa seizin kepala kantor pabean dan mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean, akan dikenakan pidana minimal satu (1) tahun penjara dan maksimal 10 penjara. "Karena telah melakukan penyelundupan, maka pelaku bisa dipidana minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun penjara atau denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp5 miliar," ungkap Andhi. ***

Share