Selasa12232014

Last update12:00:00 AM

Back Karimun Dewan Curigai Pokja Inklusi Karimun 2012

Dewan Curigai Pokja Inklusi Karimun 2012

Bantuan Pusat Diduga Diselewengkan

Karimun (HK)- Dana bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Inklusi 2012 untuk anak-anak berkebutuhan  khusus di Kabupaten Karimun tahun 2012 diduga diselewengkan oleh Kelompok Kerja (pokja) Inklusi yang diselenggarakan oleh Rektor Universitas Karimun Abdul Latif. Dana yang bersumber dari APBN Perubahan 2012 tersebut berjumlah Rp900 juta.
"Kelompok Kerja Inklusi, pelaksana program dari Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (PK-LK Dirjen Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  di Karimun tahun 2012 dipastikan tidak memiliki legalitas, karena tidak ada Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan  oleh Bupati Karimun," kata Jamaluddin, Ketua Komisi A DPRD Karimun ditemui di Gedung DPRD Karimun, Selasa (19/2).

Dijelaskannya, Pokja Inklusi itu dibentuk tanpa berkoordinasi dan melibatkan Pemerintah Kabupaten Karimun, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun dan DPRD Kabupaten Karimun.

"Kami sudah cek dan ricek informasinya ke Dinas Pendidikan, dan mereka mengakui tidak ada koordinasi sama sekali dengan mereka. Dinas Pendidikan mengaku tidak siap menerima dana bantuan itu karena waktunya cuma 2 bulan kala itu,  yakni November dan Desember dijalankan. Mereka menyanggupi penyelenggaraan untuk tahun 2013, tetapi oleh pokja tetap dilaksanakan. Jadi, bisa dikatakan Pokja Inklusi 2012 itu ilegal," tegas Jamaluddin.

Katanya, meski ditemukan sejumlah kejanggalan, pokja itu tetap bisa memperoleh kucuran dana dari APBN Perubahan 2012.

"Sebab itu kami menduga, ada yang tidak beres dan ada konspirasi jahat terkait pengucuran anggaran tersebut yang melibatkan oknum di daerah dengan oknum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta," ucap Jamaluddin.

Jamaluddin mengaku prihatin terkait pelaksanaan program pendidikan Inklusi yang merupakan paradigma baru dunia pendidikan. PSalnya, program ini bertujuan untuk menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun terhadap seluruh anak usia sekolah, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus dan siswa tidak mampu.

"Disebabkan pelaksana program itu dilakukan oleh pokja yang tidak memiliki legalitas. Kami pun meragukan realisasi berbagai program yang telah dilaksanakan oleh pokja itu," ujarnya.

Terkait hal itu, Jamaluddin sangat mengharapkan aparat penegak hukum di Karimun menindaklanjuti kasus ini. Jika terbukti bertentangan dengan hukum, aparat penegak hukum diminta segera menyelidiki dan menyeret pelakunya ke pengadilan.

"Segera jerat para pelakunya dengan UU Tindak Pidana Korupsi, karena kegiatan itu dibiayai dengan uang negara," pintanya.

Zukfikar, anggota DPRD Kabupaten Karimun sependapat bahwa dana bantuan dari pusat sangat rentan dikorupsi. Pasalnya DPRD Karimun menilai koordinasi yang dilakukan Pemkab Karimun terrkait bantuan dari pemerintah pusat masih lemah.

"Saya kira sangat wajar, kalau terjadi dugaan penyelewengan dana. Kami saja sangat jarang dilibatkan saat dana itu dialokasikan ke lapangan, dan dimana saja sasaran serta bagimana manfaatnya bagi masyarakat," ujar politisi Partai Hanura itu.

Sementara itu, Rektor Universitas Karimun Abdul Latif yang sekaligus sebagai Ketua Pokja Inklusi Karimun Tahun 2012, belum berhasil dikonfirmasi. Beberapa kali ditelepon maupun dikirim SMS, yang bersangkutan tidak membalas.

LSM Desak Aparat


Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Karimun menilai bantuan yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah itu rawan penyelewengan.

"Kami menilai bantuan pemerintah pusat yang dikucurkan ke Karimun diduga banyak yang diselewengkan. Misalnya ada program bantuan tidak dijalankan 100 persen, dan berani membuat program fiktif, namun dana bantuan tetap dicairkan," kata Jhon Saputra Ketua LSM Kiprah dijumpai di Hotel Aston, kemarin.

Jhon mengatakan, saat ini pihaknya  sedang mengumpulkan data mengenai dugaan korupsi dana Pokja Inklusi 2012 tersebut. Jika semua data sudah terkumpul, LSM Kiprah akan menyerahkan langsung ke kejaksaan.

Jhon berharap aparat penegak hukum yang ada di daerah ini, baik kejaksaan maupun kepolisian dapat jeli mengawasi penggunaan dana bantuan program pusat ini. Sebab selama ini, pihak kepolisian dan kejaksaan terkesan tidak bergerak, hanya menerima laporan dari masyarakat.

"Kejaksaan dan kepolisian memiliki unit masing-masing untuk memantau masalah ini. Ya kalau mau nunggu data dari LSM terus, tidak akan pernah terungkap dugaan penyelewengan dana bantuan pusat di sini," tukasnya.

Terpisah, Ketua LSM Payung Mahkota Andri Sofiandi menyatakan dalam waktu dekat dugaan korupsi dana Inklusi 2012 itu akan dilaporkannya langsung ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung di Jakarta.

"Saya berharap kasus itu dalam tempo yang singkat dapat segera ditindaklanjuti oleh kedua lembaga itu. Terus terang kami sangat sedih dan miris pertamakali mengetahui hal ini. Apa tidak aneh program PK-LK dilaksanakan oleh Pokja yang diketuai oleh seorang rektor, apakah mereka tidak mengetahui bahwa program itu milik pendidikan dasar, bukan pendidikan tinggi," ujarnya.     

Alasan LSM Payung Mahkota melaporkan kasus tersebut ke Jakarta, karena tidak ingin program pendidikan universal milik Direktorat Jenderal Pembinaan PK-LK Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gagal di Karimun.

"Saya tidak ingin paradigma baru pendidikan yang sangat mulia itu ternoda dan gagal di Karimun. Terus terang program seperti itu sangat dibutuhkan di Karimun, karena Kabupaten Karimun merupakan kabupaten kepulauan dan cukup anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah," katanya.

Program Berkelanjutan

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabuten Karimun Sudarmadi, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Bakri Hasyim mengatakan, penyelenggaraan program pendidikan inklusi di Karimun merupakan program dari Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (PK-LK Dirjen Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari dana APBN 2013.

"Ini sebenarnya merupakan program berkelanjutan dari Kemendikbud. Sebenarnya tahun 2012 Karimun sudah mendapatkan bantuan tetapi karena dengan alasan waktu dan persiapannya yang singkat di tahun 2012, kita tidak bisa laksanakan. Tahun 2013 ini kita siap siap menggelar Program Pendidikan Inklusi ini," jelas Bakri.

Katanya, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun telah membuat persiapan untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusi. Saat ini tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Bupati Karimun sebagai dasar untuk bekerja.

"Dasar dari Pokja Inklusi Kabupaten Karimun untuk bekerja adalah adanya Surat Keputusan (SK) dari Bupati Karimun. itulah  sebagai dasar dan legalitas untuk menggunakan dana bantuan pusat lewat dana APBN tahun 2013 di  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional," terang Bakri.

Bakri juga membenarkan adanya bantuan sebesar Rp900 juta yang diterima oleh Pokja Inklusi Karimun 2012 yang diketuai oleh Rektor UK Abdul Latif, Sekretaris Badru Sarikan (dari Pihak UK) , dan Bendahara, Suhatsyah (dari Pihak UK).

"Orang pusat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah menghubungi kami dan memberitahukan ada uang  yang sudah dikirim sebesar Rp900 juta ke rekening Pojka Iklusi Karimun 2012. Mungkin mereka menyangka kami adalah termasuk dalam Pokja Inklusi itu, padahal kami tidak ada urusan dengan pokja bentukan rektor UK tersebut. Dan kami juga tidak pernah diberitahu soal uang tersebut oleh Pokja Inklusi bentukan Rektor UK itu," ucap Bakri

Program pendidikan inklusif dirancang  untuk memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anak berkebutuhan  khusus di Indonesia. Program pendidikan Inklusi 2012 diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar (PK-LK Dirjen Dikdas). Program ini dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya yang dianggarkan dari dana APBN.

Ada 18 daerah di Indonesia yang menerima bantuan program pendidikan Inklusi 2012, yakni Kota Payakumbuh dan Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Kota Kuningan, Kota  Rembang, Kota Salatiga, Boyolali, Kota Depok, Bontang, Sidoarjo, Metro, Pidie, Lombok Tengah, Kepulauan Seribu, Kota Malang, Kaur, Lombok Timur, Sambas dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepri. (hhp)

Share