Sabtu10252014

Last update12:00:00 AM

Back Karimun Pokja Pendidikan Inklusif Diambil Alih Pemda Karimun

Pokja Pendidikan Inklusif Diambil Alih Pemda Karimun

KARIMUN (HK) - Program pendidikan inklusif yang bersumber dari Pemerntah Pusat kini dikelola  Pemerintah Daerah   melalui pokja yang dibentuk  Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Karimun. Hal itu diketahui saat dilakukannya sosialisasi oleh Pokja Pendidikan Inklusif bentukan Disdik di SDN 1 Bukit Senang, Rabu (21/8).
Dengan demikian, Pokja Inklusif buatan Rektor Universitas Karimun (UK) Abdul Latif yang juga diketuai oleh dirinya sendiri tanpa SK dari Bupati Karimun Nurdin Basirun itu dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Disdik Kabupaten Karimun, MS Sudarmadi kepada Haluan Kepri mengatakan, Pokja Inklusif yang ada di Kampus UK itu tidak ada lagi dan program pendidikan inklusif diambil alih oleh Pemda Karimun dengan membentuk pokja yang diketuai oleh Sekretaris Disdik Kabupaten Karimun, Bakri Hasyim.

"SK  sudah didapat pada Mei lalu dan ditandatangani Bupati Karimun,  Nurdin Basirun. Hari ini (kemarin) kita melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah. Sehari sebelumnya (Selasa, 20/8) sudah kita lakukan sosialisas di Pemkab Karimun yang dipimpin Wakil Bupati Karimun H Aunur Rafiq.  Turut hadir dinas terkait dalam program ini, seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, BKD, Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPPA) dan banyak lagi,"  kata  Sudarmadi usai menyampaikan sosialisasi pendidikan inklusif buatan Pemda Karimun di SDN 1 Bukit Senang Kecamatan Karimun, Rabu (21/8).

Sosialisasi kata Sudarmadi, akan dilanjutkan hari ini, Kamis (22/8) di Pulau Kundur kepada para Camat, Lurah dan Kades. Karena mereka juga memiliki andil dalam data-data masyarakat yang layak diberkan bantuan dalam program pendidikan inklusif.

Adapun masa kerja pokja yang baru dibentuk tiga bulan lalu itu terhitung sejak tahun 2013 ini hingga lima tahun kedepan atau sampai tahun 2017. Dengan menjalankan berbagai macam program untuk Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK dan PLK), yang mencakup sepertri anak-anak tidak mampu atau miskin, yang tinggal di desa terpencil, anak TKI yang terlantar, anak yang tidak bisa bicara tapi otaknya pintar. Tidak hanya itu, ada pula anak-anak suku laut atau suku tertentu yang terdapat di Pulau Kundur dan mereka tidak mau bergaul serta minder jika bergabung dengan masyarakat pada umumnya. Dan banyak lagi yang menjadi target dari pokja inklusif bentukan Disdik Kabupaten Karimun.

"Ini merupakan pilot projek, bagaimana kita menjalankan sistim dalam program ini. Anak-anak berkebutuhan khusus itu intinya belajarnya sama dengan anak yang normal," ucap Sudarmadi.

Saat ini kata dia, dana dari pusat sudah turun sebesar Rp500 juta melalui rekening pokja inklusif bentukan Disdik Kabupaten Karimun.  Disinggung data-data penerima program dari pendidikan inklusif tersebut, Sudarmadi mengaku sampai saat ini masih belum bisa ditotalkan. Tim masih terus mengumpulkan data. Sedangkan acuan data-datanya tidak mengambil dari data milik pokja inklusif Kampus UK, melainkan sudah ada tim khusus dan berkoordinasi dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sebetulnya sebelum pokja ini ada kita sudah punya data seperti anak-anak suku laut dan lainnya. Hanya saja saat ini masih terus dilakukan pendataan," tambah Sudarmadi.

Sudarmadi juga menjelaskan,  pendapat Wakil Bupati Karimun,  H Aunur Rafiq dalam sosialisasi di lantai tiga Pemkab Karimun mengatakan,  pada prinsipnya pemerintah mendukung program dari pokja inklusif. Karena pokja tersebut merupakan lintas instansi yang terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga butuh kerjasama yang baik, termasuk para RT dan RW yang betul-betul paham terhadap kondisi warganya yang membutuhkan bantuan pendidikan.

Berapa besaran yang akan diterima oleh masing-masing anak? Sudarmadi mengaku tidak ditetapkan jumlah yang akan diterima, melainkan dana tersebut dikelola sendiri oleh pokja dengan membelikan keperluan yang dibutuhkan, seperti peralatan sekolah, fasilitas belajar mengajar dan lainnya.

Disinggung kenapa jumlah anggaran yang dikucurkan Pemerntah Pusat terhadap pokja inklusif bentukan Disdik Kabupaten Karimun lebih kecil atau Rp500 juta, sedangkan pokja inklusif bentukan Rektor UK, Abdul Latif mendapatkan dana 90 persen lebih besar atau sejumlah Rp900 juta, Sudarmadi enggan menjawabnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Inklusif bentukan Pemda Karimun, Bakri Hasyim ketika dimintai data jumlah penerima dalam program tersebut, mengaku sampai saat ini belum bisa disampaikan. Dengan alasan masih dalam tahap pendtaan. Selain itu pula jumlah penerima tidak bisa dibatasi. Artinya berapa yang ditemukan dan didata maka harus mendpatkan bantuan dari program yang dijalankan pokja tersebut.

"Data sementara masih belum bisa disampaikan dan saat ini masih dihimpun. Teman-teman masih bergerak," kata Bakri.

Kegiatan ini lanjut Bakri lagi, dikatakan berhasil kalau anak-anak di suku pedalaman (suku laut dan suku yang masih tabu dengan pendidikan) kalau mereka sudah mau masuk ke sekolah formal. Artinya untuk tahap awal akan dilakukan pendekatan sehingga secara perlahan mereka akan bisa bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya dan untuk mengenam pendidikan formal sudah tidak minder lagi.(gan)

Share