Sabtu10212017

Last update05:00:00 AM

Back Lingga Pembangunan SPBU Singkep Dipertanyakan

Pembangunan SPBU Singkep Dipertanyakan

izin belum lengkapIzin Belum Lengkap

LINGGA (HK)- Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU) di Kota Dabo Singkep belum miliki izin gangguan (HO). Padahal kepemilikan dokumen ini merupakan hal yang wajib dimiliki oleh suatu kegiatan dan usaha yang bisa dikategorikan memiliki dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar.

Dokumen ini tidak hanya sebagai ukuran pengelolaan usaha yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem di sekitarnya, tetapi juga persyaratan untuk mendapatkan dokumen lain. Salah satunya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"Seharusnya pengusaha yang membangun SPBU mengurus izin gangguan yang dikeluarkan instansi terkait, apalagi lokasi pembangunan SPBU tersebut berada di tengah pemukiman masyarakat," kata sala seorang Aktivis Singkep, Iman Arifandi, Selasa (10/10).

Dikatakan, meski kesannya sepele, izin gangguan bisa jadi penentu sukses tidaknya bisnis. Isi dokumen izin gangguan intinya adalah pernyataan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi pembangunan SPBU. Untuk mendapatkan izin ini, masyarakat diundang untuk melakukan pertemuan dengan pengusaha yang digasilitasi oleh instasi terkait.

"Dalam pertemuan yang disebut sidang AMDAl ini masyarakat sekitar akan mengetahui dampak negatif dari usaha yang dijalankan dan cara pengendaliannya hingga tidak menganggu kehidupan masyarakat sekitar," terang Imam.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lingga, Djunaidi Adjam mengakui, pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi UKL/UPL untuk usaha SPBU ini.

Beberapa waktu lalu, BLH Lingga menerima ajuan untuk melaksanakan proses UKL/UPL untuk SPBU terkait, namun ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi, hingga permohonan yang diajukan dikembalikan untuk melengkapi persyatan dimaksud.

"Ada hal yang belum dipenuhi hingga aurat permohonan untuk pelaksanaan UKL/UPL tersebut kami kembalikan. Kalau persoalan proses pembangunan SPBU tersebut mereka sudah memiliki IMB," ucapnya.

Djunaidi mengaku, proses pemberian IMB adalah wewenang Dinas Perizinan. "Biasanya untuk IMB salah satu syaratnya harus ada rekomendasi Izin Gangguan," sebut Junaidi.

Terpisah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Lingga, Raja Facrurazi, melalui stafnya, Firmansyah menjelaskan, saat ini untuk pemberian IMB tidak lagi diperkukan izin gangguan.

"Benar kami telah mengeluarkan IMB untuk pembangunan SPBU di Singkep. Saat ini untuk IMB tidak lagi harus ada izin gangguan," ucapnya.

Terkait kekhawatiran masyarakat potensi gangguan lingkungan akan aktivitas SPBU nanti, adalah hal yang berbeda dengan pembangunan SPBU yang saat ini dilakukan. "Untuk beroperasi usaha penjualan BBM, ada prosedur perizinan yang harus dipenuhi pengusaha. Izin tersebut dikeluarkan Pertamina," jelasnya.

Untuk mendapat izin usaha SPBU dari Pertamina, memang harus melampirkan dokumen UPL/UPL. "Biar pun bangunan selesai kalau belum ada izin dari Pertamina, SPBU tidak boleh beraktivitas," kata Firman.(jfr)

 

Share