Rabu05242017

Last update05:00:00 AM

Back Nasional Kantor HTI Tidak Ada Lagi Aktivitas

Kantor HTI Tidak Ada Lagi Aktivitas

kantor htiJakarta (HK)- Sejak pemerintah mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi kemasyarakatan (ormas) ini hampir menghentikan semua aktivitasnya.

Saat mendatangi kantor pusat HTI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, tidak ada lagi aktivitas pengajian yang biasa dilakukan setiap malam. Aktivitas yang dilakukan hanya seputar administrasi kantor dari pagi hingga pukul 17.00 WIB.

Salah satu anggota HTI yang tidak mau menyebut namanya mengatakan, tidak ada aktivitas rutin lainnya selain kegiatan kantor yang dilakukan sejak keputusan untuk pembubaran itu muncul. "Silahkan datang lagi besok. Tidak ada aktivitas lagi sekarang. Semua sudah pulang sejak pukul lima sore tadi," ujarnya, Kamis (18/5).

Kantor pusat HTI berada di komplek ruko elite Crown Palace dengan fasilitas penjagaan yang ketat. Letak kantornya berada di ujung barisan ruko searah pintu ke luar. Kantor ini menempati tiga unit ruko tiga lantai dengan ornamen bangunan khas kerajaan jaman Romawi.

Menurut Sabani, salah satu anggota satuan pengamanan gedung, sejak pengumuman pembubaran HTI diungkapkan pemerintah, praktis tidak ada lagi aktivitas pengajian yang dilakukan di kantor blok A25 itu.

"Setelah ada pengumuman itu tidak ada lagi aktivitas pengajian. Hanya kegiatan kantor saja, karyawannya datang pagi pulang sore," terangnya.

Sabani menuturkan, HTI menempati ruko senilai Rp8 miliar per unitnya itu sejak 2008. Aktivitasnya tidak lepas dari kegiatan keagamaan seperti mengaji dan dakwah. "Aktivitasnya biasanya mengaji baik di kantor ini atau di mushola. Karyawannya juga banyak. Ruang mereka kerja dan pintu masuk saja berbeda antara pria dan wanita," tukasnya.

Larang Kegiatan di Kampus

Sementara itu, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia mulai melarang kegiatan di kampus yang dilakukan oleh orang-orang atau lembaga dakwah yang diduga berafiliasi atau mendukung organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Tindakan ini diambil setelah pemerintah Indonesia berniat membubarkan HTI melalui jalur hukum, dan adanya permintaan Menkopolhukam, Wiranto agar semua perguruan tinggi ikut berperan aktif membendung kegiatan HTI di kampus-kampus.

Pimpinan Universitas Brawijaya di Kota Malang, Jawa Timur, telah melarang kegiatan dakwah yang digelar sekelompok mahasiswa yang akan menghadirkan seorang pembicara dari Jakarta. Alasannya, panitia penyelenggara dan calon pembicaranya diduga memiliki kaitan dengan HTI, kata pimpinan perguruan tinggi negeri itu.

"Misalnya, yang akan pernah (ceramah agama) muncul di Universitas Brawijaya (UB) yang rektor melarangnya, karena kita mendapat dari informasi dari intel," kata Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan Universitas Brawijaya, Arief Prajitno, Kamis (18/5).

Akhir April lalu, Rektor UB tidak mengizinkan acara keagamaan yang digelar Lembaga Kajian Islam Al Fatih Muslim Drenalin (LKI-AMD), Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Mereka berencana menghadirkan pendakwah dari Jakarta, Felix Siau.

Menurut Arief Prajitno, mereka tidak mengizinkan acara itu karena diduga materinya terkait dengan ideologi HTI. Organisasi masyarakat ini, menurutnya, mengemas kegiatannya di dalam kampus dengan memanfatkan lembaga dakwah mahasiswa di fakultas tersebut.

"Kegiatannya, misalnya, dikemas dengan dakwah-dakwah yang Islami," kata Arief.

Kegiatan dakwah itu akhirnya dipindahkan ke sebuah hotel di kota Malang, tetapi ditolak oleh organisasi Banser dan kepolisian membubarkannya karena tidak berizin. Arief menyatakan, pelarangan acara seperti itu merupakan antisipasi Universitas Brawijaya untuk mencegah penyebaran ideologi radikal, termasuk HTI, ke kampus.

Dalam rapat koordinasi dengan Kemristek Dikti dan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia, Rabu (17/5), Menteri Koordinator politik, hukum, dan keamanan, Wiranto meminta pimpinan perguruan tinggi untuk mengendalikan mahasiswa agar tidak bereaksi berlebihan pada keputusan pemerintah yang akan mengambil langkah hukum untuk membubarkan HTI.

"Posisi perguruan tinggi sangat strategis. Jangan sampai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila masuk ke kampus," kata Wiranto.

Sementara, Menteri Riset, teknologi, dan perguruan tinggi, Mohamad Natsir menyatakan tidak boleh ada gerakan atau pun organisasi yang ideologinya tidak sesuai dengan Pancasila, hidup di kampus. Natsir juga meminta pimpinan perguruan tinggi mengidentifikasi simpul radikalisme dalam kegiatan di kampus. Apabila ditemukan, harus segera diambil langkah untuk mengatasinya, katanya.

Kemristekdikti, lanjutnya, telah mempersiapkan formulasi untuk mencegah berkembangnya geraja-gerakan yang bertentangan dengan Pancasila.  "Program ini berusaha menanamkan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, serta pluralisme,"jelas Natsir.

Namun demikian, pihaknya masih menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah terkait langkah yang dilakukan perguruan tinggi setelah keputusan untuk membubarkan HTI melalui jalur hukum.

Arief Prajitno, menyatakan pihaknya siap melarang secara resmi kegiatan HTI di kampus apabila ada keputusan resmi dari pemerintah atau Kemristekdikti. "Universitas Brawijaya itu universitas milik pemerintah, otomatis kita harus ikut kepada apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah," kata Arief Prajitno.

Ditanya bagaimana cara mencegah infiltrasi faham dan organisasi radikal keagamaan masuk ke kampus, Arief mengatakan pihaknya "harus menfilter kegiatan kemahasiswaan". "Filter pertama tentu saja dari pimpinan faklutas, yaitu dekan, untuk menyeleksi kegiatan mahasiswa," tegasnya.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menyatakan, keberadaan mereka saat ini masih merupakan organisasi yang legal dan berbadan hukum. "Karena itu HTI punya hak konstitusional untuk berada dan eksis dalam melaksanakan kegiatannya," kata Ismail, Kamis (18/5).

Itulah sebabnya, "HTI tidak boleh diperlakukan seperti seolah-olah organisasi yang sudah dibubarkan," tegasnya.

Dia juga menyayangkan sikap pemerintah yang disebutnya telah memperlakukan HTI seolah-olah telah dibubarkan. "Padahal belum terjadi." "Kenapa para pejabat itu begitu bersemangatnya memperlakukan HTI seperti seolah-olah pelaku kriminal," kata Ismail.

HTI juga memprotes tindakan sejumlah perguruan tinggi yang dianggapnya telah melarang kegiatannya. "Proses pembubaran belum berjalan, kita itu masih legal," tandas Ismail. Ismail tidak memungkiri bahwa kampus merupakan salah-satu sasaran perekrutan dan penyebaran nilai-nilai yang dianut HTI.

"Bukan hanya HTI, mereka yang memahami dakwah pasti akan melakukan dakwah kemana pun, selama dakwah itu bisa menjangkau manusia, apalagi muslim dan muslim itu ada di mana-mana, termasuk di sekolah dan kampus," jelasnya. (mei/bbc)

 

Share