Kamis12142017

Last update12:00:00 AM

Back Nasional Novanto Ancam Laporkan Komisioner KPK ke Bareskrim

Novanto Ancam Laporkan Komisioner KPK ke Bareskrim

Jakarta (HK)- Setya Novanto mengancam akan melaporkan lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Kuasa hukum Setya, Fredrich Yunadi, menyebut langkah tersebut akan langsung diambil jika KPK kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan baru terhadap kliennya.
"Jika KPK berani mengeluarkan sprindik baru, kami tidak segan-segan akan mengambil langkah hukum, meminta kepolisian mengambil langkah sebagaimana mestinya," kata Fredrich di kantornya di Jakarta Selatan, Jumat (6/10).

Setya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada 17 Juli 2017. Setya dan kelima tersangka lain, yaitu Irman, Sugiharto, Andi Agustinus Narogog, Markus Nari, dan Anang Sugiana Sudihardjo, disebut terlibat kasus korupsi e-KTP yang mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun.

Dari semua tersangka, baru Irman dan Sugiharto yang sudah berstatus terpidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Setya Novanto kemudian mengajukan praperadilan atas status tersangkanya tersebut. Pada Jumat, 29 September 2017, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar, memenangkan gugatan praperadilan Setya. Atas putusan tersebut, status tersangka Setya pun dinyatakan tidak sah.

Setelah putusan tersebut, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan lembaganya akan menerbitkan sprindik baru untuk Setya Novanto. Meski KPK saat ini masih mempelajari putusan praperadilan, Saut memastikan pengusutan perkara dugaan tindak korupsi Setya tidak akan berhenti.

Fredrich menyebut putusan praperadilan Setya Novanto sudah final dan mengikat. Putusan tersebut, menurut dia, telah menolak eksepsi dan memerintahkan termohon (KPK) menghentikan penyidikan. "Putusan itu perintah undang-undang, yang tidak menaatinya, bisa dilaporkan," ucapnya.

Fredrich membeberkan sejumlah pertimbangan yang mendasari langkah itu. Pertama, putusan praperadilan Setya Novanto sudah final dan mengikat.

Putusan hakim, kata dia, telah menolak eksekpsi dan memerintahkan termohon (KPK) untuk menghentikan penyidikan. "Putusan itu perintah undang-undang, yang tidak menaati bisa dilaporkan, diatur dalam KUHP," ujarnya.

Ia menegaskan Indonesia menganut hukum positif, bukan hukum rimba. Karena itu, dia meminta kepada penegak hukum untuk patuh pada aturan hukum. "Apakah masih layak klaim sebagai penegak hukum kalau tidak patuh," ujarnya.

Fredrick menambahkan, pihaknya akan melaporkan komisioner KPK ke kepolisian dengan menggunakan Pasal 216, Pasal 220, dan Pasal 421 KUHP dan Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika KPK mengeluarkan sprindik baru untuk Setya Novanto.

Lebih lanjut, Fredrich mengatakan, dalam Pasal 77 KUHP sudah jelas diatur mengenai ketentuan praperadilan. "Praperadilan itu sudah sangat jelas untuk menjamin hak asasi manusia kepada seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Meski demikian, Fredrich menyadari ada peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan putusan praperadilan bisa gugur bila penyidik menemukan dua alat bukti baru. "Namun itu sifatnya pertimbangan hukum, bukan alas hukum. Dua hal yang berbeda," tuturnya.

Dia bahkan mencontohkan bagaimana sprindik baru kembali diterbitkan pasca-praperadilan Wali Kota Makasar Ilham Arief Sirajuddin dan mantan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti. Namun kedua kasus itu tidak bisa jadi patokan. Menurut dia, prosesnya telah salah. "Kalau dahulu saya perampok, apakah anak saya juga perampok? Kalau tahu ada seseuatu yang tidak benar, perbaikilah, jangan ulangi," kata pengacara Setya Novanto itu.

Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa putusan hakim Cepi Iskandar tidak menutup langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka pada kasus korupsi proyek e-KTP.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Abdullah menyampaikan, putusan hakim Cepi hanya membatalkan status tersangka Setya, bukan tindak pidananya. "Kami menegaskan bahwa KPK masih ada kesempatan untuk menetapkan kembali tersangkanya," kata Abdullah di MA, Jakarta, Jumat (6/10).

Abdullah menilai KPK tidak akan kesulitan menetapkan kembali Setya sebagai tersangka, meskipun hakim Cepi telah menyatakan bahwa alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Menurut dia, banyak alat bukti yang didapatkan KPK pada kasus e-KTP. Di sisi lain, KPK hanya perlu dua alat bukti untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. "Katanya (alat buktinya) banyak kok. Alat bukti kan bisa saksi, surat. Paling sedikit kan dua alat bukti," kata dia.

Selain itu, tambah Abdullah, KPK masih bisa menggunakan alat bukti berupa rekaman untuk menjerat Setya. Ddalam sidang praperadilan beberapa waktu lalu, hakim Cepi menolak diputarnya pembicaraan dalam alat bukti rekaman.

Dengan demikian, rekaman tersebut tidak termasuk sebagai salah satu bukti yang disampaikan dalam sidang praperadilan. Oleh karena itu, rekaman itu bisa digunakan untuk menjerat kembali Setya sebagai tersangka.

"Makanya ada sisi lain itu, makanya sebagian (alat bukti) di tolak, ini kan masih bisa (KPK tetapkan tersangka). Bacalah dulu (putusannya secara lengkap) kemudian memahami kemana arahnya itu," ujarnya.

Hakim Cepi sebelumnya tak masalah rekaman diputarkan, jika tak ada nama-nama tertentu yang disebutkan di dalamnya. Namun, ia tak setuju rekaman diputar jika ada nama-nama tertentu yang disebutkan. "Masih dalam proses ini. Kalau diperdengarkan melanggar asas praduga tak bersalah," kata Cepi.

Cepi meminta agar rekaman itu diserahkan saja kepadanya dalam bentuk digital. Nantinya, ia akan menilai apakah rekaman itu bisa dijadikan bukti atau tidak. "Jadi saya berpendapat alangkah baiknya bukti disampaikan (ke hakim), dianggap sudah berikan bukti. Sudah ada," kata Cepi.

Karena hakim menolak, rekaman tersebut tidak jadi diputarkan. KPK juga tidak jadi menyerahkan rekaman itu kepada hakim sebagai bukti. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan terus melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi KTP elektronik.(kcm/tmp)

Share