Kamis12142017

Last update12:00:00 AM

Back Nasional Ketua PT Sulut dan Politisi Golkar Ditahan

Ketua PT Sulut dan Politisi Golkar Ditahan

Terkait Suap

JAKARTA (HK)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Utara, Sudiwardono di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta. Sementara anggota Komisi XI DPR, Aditya Anugrah Moha ditahan di Rutan klas I Jakarta Timur. Keduanya ditahan selama 20 hari pertama
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan hal itu kepada wartawan melalui pesan singkat (SMS), Minggu (8/10).

KPK sebelumnya, Jumat (6/10) lalu menangkap hakim PT Sulawesi Utara Sudiwardono. Ia diduga menerima sejumlah uang dari anggota Komisi XI DPR Aditya Anugrah Maha terkait kepengurusan perkara di PT Sulut.

Suap itu diduga untuk mempengaruhi keputusan banding ibunya, Marlina Moha, terdakwa korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAD) Kabupaten Bolaang Mongondow. Kasus Marlina pada tahun 2010 merugikan negara senilai Rp1,25 miliar.

Marlina adalah bekas Bupati Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Bupati dua periode selama 2001-2011 itu telah divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Manado pada Juli 2017. Marlina mengajukan banding atas vonis itu.

Febri mengatakan, penyidik KPK telah mengantongi surat yang diterbitkan PT Sulawesi Utara agar tak menahan Marlina Moha, terdakwa kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah Desa (TPAD) Kabupaten Bolaang Mongondow. Surat ini menjadi bukti yang menunjukkan adanya transaksi suap Aditya yang juga anak Marlina kepada Sudiwardono.

"Penerbitan surat ini diketahui tertanggal setelah indikasi pemberian (suap) pertama pada pertengahan Agustus 2017 lalu," katanya.

Febri mengatakan, keberadaan surat itu memperkuat bukti suap untuk memengaruhi putusan perkara Marlina agar dibebaskan atau dijatuhi hukuman minimal. Dari total komitmen fee sebesar Sin$100 ribu, kata Febri, sebanyak Sin$20 ribu di antaranya ditujukan agar PT Sulut tak menahan Marlina.

"Sementara sisanya Sin$80 ribu untuk memengaruhi putusan banding," kata Febri.

Tersangka anggota DPRD, Aditya Anugrah Moha sebelumnya keluar dari gedung KPK, Minggu (8/10) dinihari sekitar pukul 00.50 WIB dan langsung dibawa ke Rutan.

Aditya menuturkan niatnya baik. Namun dia mengakui cara yang dia gunakan belum tepat. Aditya mengaku menyuap demi ibunya, Marlina Moha Siahaan. "Saya berjuang, saya berusaha maksimal demi seorang ibu," katanya kepada wartawan.


Di tempat terpisah,  Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan memberhentikan sementara Sudiwardono dari jabatannya. Hal ini disampaikan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Sunarto saat konferensi pers di gedung KPK.

Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan  KPK terhadap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara.

"Terhitung 7 Oktober yang bersangkutan diberhentikan sementara. Karena hari  ini, Minggu libur maka suratnya ditandatangani Senin, hari ini," kata Sunarto.

Prihatin
--------

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maruarar Siahaan mengaku prihatin dengan rentetan operasi tangkap tangan pada hakim di sejumlah peradilan. Maruarar mengatakan, penangkapan terhadap hakim semestinya menjadi tanggung jawab Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali sebagai pihak yang membawahi para hakim.

"Saya kira dalam setiap organisasi, pimpinan tertinggi tentu harus bertanggung jawab. Tidak ada peradilan yang salah, tapi komandan yang salah," ujar Maruarar ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (8/10).

Keberadaan maklumat MA yang menyikapi maraknya penangkapan aparat pengadilan beberapa waktu lalu dinilai Maruarar tak lebih sekadar pengumuman. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah perbaikan sistem pengawasan di tubuh MA.

Ia pun mempertanyakan sistem pengawasan dan evaluasi yang selama ini dilakukan MA kepada jajarannya. Menurut Maruarar, MA mestinya melakukan pengawasan dan evaluasi rutin pada tiap hakim.

"Ini harusnya ada semacam arahan. Hakim dievaluasi, diikuti, kemudian dinilai, diberi pertimbangan, baik dari sepak terjang ketika menjalani persidangan maupun putusannya selama ini,” ucapnya.

Jika ditemukan ada penyimpangan dalam memutuskan perkara, kata dia, MA harus menindak tegas hakim yang bersangkutan. Ia melihat selama ini MA selalu berdalih bahwa perbuatan itu adalah tanggung jawab individu.

"Ini jadi kekhawatiran karena tidak ada tekanan dari pimpinan untuk melihat bahwa permasalahan korupsi sangat serius," tutur Mauarar.

Ia pun menyarankan agar pegawai peradilan yang terjerat kasus nantinya dapat dijatuhi hukuman lebih berat dari orang biasa untuk menimbulkan efek jera.
"Paling tidak diperberat hukumannya. Tapi jangan hukuman mati jugalah," katanya. (cnn/dtc/net)


Share