Kamis10192017

Last update05:00:00 AM

Back Nasional RUU Ekstradisi Indonesia-China Disetujui

RUU Ekstradisi Indonesia-China Disetujui

JAKARTA (HK)- Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Indonesia-RRC tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Extradition).
Sebelumnya dalam pandangan akhir fraksi-fraksi, seluruh fraksi menyetujui agar RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang dalam Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

"Sepuluh fraksi di Komisi I setuju dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Indonesia-RRC tentang Ekstradisi untuk dibawa ke Tingkat Paripurna," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Luar Negeri di Gedung DPR, Selasa (10/10).

Politisi F-PDI Perjuangan itu memastikan, hasil Pembahasan Tingkat I (komisi), akan disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 17 Oktober mendatang. Selain RUU ini, ada dua RUU lain yang juga akan disampaikan oleh Komisi I DPR.

Hasanuddin memaparkan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif, juga berdampak negatif.

"Karena adanya peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntuntan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan hukuman di negara tempat kejahatan itu dilakukan," jelas Hasanuddin.

Untuk pencegahan dampak negatif itu, masih kata Hasanuddin, diperlukan hubungan dan kerjasama yang efektif antar kedua negara melalui perjanjian bilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Pemerintah RI dan China telah sepakat menandatangani perjanjian ekstradisi pada 1 Juli 2009 lalu di Beijing. "Dengan adanya pesetujuan itu, hubungan dan kerja sama kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, diharapkan semakin meningkat,” kata Hasanuddin.

Sementara itu Menkum HAM Yasonna H Laoly menyambut baik telah selesainya pembahasan RUU tersebut di tingkat komisi. Dia berharap kerjasama Indonesia-China  dapat menanggulangi berbagai kejahatan antar negara.

"Ekstradisi menjadi jembatan bagi dua atau lebih negara dalam menghadapi pelaku pidana. Indonesia yang terletak di persimpangan, menjadi tempat yang aman bagi pelaku tindak pidana, seperti penyelundupan, terorisme, perdagangan manusia, termasuk cybercrime. Sehingga perjanjian ekstradisi dengan negara tetangga dan negara lain merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak," kata Yasonna. (sam)

Share