Sabtu11252017

Last update05:00:00 AM

Back Nasional Buni Yani Divonis 1,6 Tahun

Buni Yani Divonis 1,6 Tahun

buni yaniKasus Ujaran Kebencian

BANDUNG (HK)- Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Buni Yani tanpa disertai perintah penahanan dalam kasus ujaran kebencian serta mengedit isi video pidato Ahok di Gedung Dinas, Selasa (14/11).

Ujaran kebencian dimaksud yakni Buni Yani mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 di laman akun Facebook miliknya.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider penjara tiga bulan. "Menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim M Sapto dalam pembacaan putusannya di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip), Jalan Seram, Kota Bandung.

"Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa tidak ditahan, tidak cukup alasan untuk ditahan, maka terdakwa tidak ditahan," kata M Saptono.

Majelis hakim menilai Buni Yani bersalah atas perbuatannya mengunggah video pidato Ahok dan telah mencantumkan keterangan berupa transkrip video pidato yang dinilai tidak sesuai dengan transkrip yang asli. Ia juga didakwa menghilangkan kata 'pakai' saat Ahok menyinggung surat Al Maidah dalam pidatonya.

Dalam video berdurasi singkat tersebut, Ahok mengutarakan 'jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al Maidah 51 macem-macem itu, itu hak bapak ibu, yah. Jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih saya karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya'.

Perbuatan Buni Yani dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE melakukan ujaran kebencian serta mengedit isi video pidato Ahok. Sementara hal yang memberatkan menurut hakim, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan tak mengakui kesalahannya.

Pada sisi lain yang meringankannya, Buni Yani belum pernah diproses hukum dan mempunyai tanggungan keluarga. Dalam perkara pelanggaran UU ITE, Buni Yani menjalani 19 kali persidangan. Dalam beberapa kali persidangan sempat suasana panas kerap mewarnai jalannya proses persidangan.

Sementara itu Buni Yani  merasa tidak melakukan kesalahan. "Saya tahu saya tidak punya salah apa-apa, makanya saya siap mati," ujarnya.

Ia mengatakan, vonis terhadap dirirnya merupakan bentuk kriminalisasi. Ia  mengaku akan melawan pada sidang banding nanti. Sebelumnya, Buni Yani mengaku tidak menyangka sebuah unggahan di laman Facebook mengubah hidupnya. Ia membantah melakukan ujaran kebencian dalam unggahannya.

"Saya berasal dari keluarga yang sangat plural. Kakek haji, saya punya saudara nikah dengan Hindu di Lombok, sepupu ibu saya nikah dengan Manado, pindah ke Kristen, kalau ada acara keluarga besar semua kumpul," ucap Buni Yani dalam pembelaannya.

Banding

Keputusan Majelis Hakim terhadap Buni Yani atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian secara langsung ditolak kuasa hukum terdakwa. Mereka pun mengajukan banding sesaat vonis dijatuhi. Pengacara Buni Yani, Irfan Iskandar menyatakan atas vonis 1,6 tahun penjara yang dijatuhkan kepada kliennya tersebut tidak tepat.

Sebab, menurutnya, berdasarkan keterangan para saksi, saksi ahli, serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, seharusnya Buni Yani divonis bebas. "Kami langsung menyatakan banding atas vonis majelis hakim. Kami protes," ujar Irfan.

Tetapi dalam perkembangannya jaksa dan majelis hakim kemudian menjerat Buni Yani dengan pasal memotong atau menambah video. "Padahal Bumi Yani tidak memotong atau menambah, dia hanya mengupload," katanya.

Irfan mengatakan majelis hakim memunculkan pasal misterius dalam persidangan, yairu Pasal 32 UU ITE. "Pasal ini tidak pernah muncul dalam pemeriksaan di kepolisian karena semua tuduhannya melakukan hate speech. Tapi di persidangan tiba-tiba muncul pasal misterius," jelasnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum, Andi M Taufik menyatakan pihaknya masih menimbang terkait keputusan kuasa hukum terdakwa. Tetapi apabila terdakwa mengajukan banding, pihaknya dipastikan juga akan kembali mengajukan banding. "Kalau kita tidak banding, nanti kamii tidak bisa ajukan kasasi," ujar Andi.

Di tempat berbeda, pengacara Buni Yani lainnya, Aldwin Rahadian mengatakan putusan hakim tidak didasari fakta persidangan. "Sampai kapan pun kita lawan. Vonis hakim mengesampingkan fakta persidangan," kata Aldwin berorasi di hadapan massa pendukung Buni Yani.

Aldwin yakin upaya hukum lanjutan yang diajukan mendapat dukungan. Sebab, putusan hakim dinilai tidak adil.

"Umat akan bersatu, energi umat akan membesar. Saya sekali lagi menyatakan semakin umat Islam dizalimi merajalela, kekuatan kita semakin besar dan akan ada konsolidasi umat. Sudah jelas Ahok inkrah, yang disampaikan Pak Buni bener nggak menistakan agama? Kenapa yang menanyakan dihukum?" tutur Aldwin.

Hormati Putusan

Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta masyarakat untuk menghormati proses ?hukum terhadap Buni Yani tersebut. Zulkifli mengatakan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tersebut harus dihormati. "Sudah diputus kan? ya kita hormati putusan itu. sebelumnya kan berjuang habis-habisan," ujar Zulkifli di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ia  mengatakan perjuangan telah dilakukan selama jalannya persidangan. Karena itu, apabila para pendukung Buni Yani merasa kurang puas dengan putusan tersebut maka sebaiknya mengajukan banding. "Kita kan dinegara hukum, harusnya begitu," katanya.

Sementara Wakil Ketua DPR ?Fahri Hamzah meminta kepada semua pihak untuk tidak memperpanjang persoalan hukuman Buni Yani maupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Kita sebagai pengambil kebijakan harus melihat terjadinya polarisasi dalam masyarakat akibat kasus Ahok-Buni Yani itu harus dihentikan, itu tidak sehat bagi kita," ujar Fahri di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Fahri menilai, jika persoalan ini terus menerus digulirkan maka ke depan akan muncul kasus-kasus ketidakpuasan yang terpendam terhadap putusan hukum dan akhirnya akan melebar hingga Pemilihan Presiden 2019.

"Begini ya, semua kasus yang terkait Ahok maupun Buni Yani harus ada cara mengakhiri dengan baik, negara hukum kita ini harus netral dan profesional," ucapnya.?

?Meski dirinya berharap tidak ada lagi perpanjangan dalam persoalan tersebut, Fahri pun mempersilahkan kepada semua pihak untuk melakukan proses hukum lanjutan jika ada yang merasa keberatan dengan putusan hakim terhadap Buni Yani.

"?Secara prosedural bagi yang merassa dirugikan silahkan menunut balik, harus ditempuh mekanisme perlawanan kalau memang tidak diterima," tutur Fahri. (dtc/kcm/net)

 

Share