Sabtu09202014

Last update12:00:00 AM

Back News Batam Puluhan Ribu Mobil Tak Bisa Balik Nama

Puluhan Ribu Mobil Tak Bisa Balik Nama

BATAM-Puluhan ribu kendaraan rekondisi asal Singapura yang kini dimiliki masyarakat tidak bisa melakukan proses balik nama dan diperjualbelikan. Kendaraan itu adalah mobil yang memiliki dokumen yang dikeluarkan Samsat, tetapi tidak tercatat di Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai (BC) Batam.

"Kendaraan ini masuk kategori kendaraan yang bermasalah secara administrasi," ujar Kasubditmin Regident Direktorat Lalulintas Polda Kepri Kompol Edi Purwanto kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (29/3).

Menurut Edi, data kendaraan yang dipegang Samsat saat ini sebanyak 42.161 unit. Dari data ini, katanya, yang tercatat oleh BC hanya sebanyak 19.496 kendaraan. Jadi jumlah kendaraan yang tidak terdaftar di BC sebanyak 23.120 unit. Oleh Polda Kepri, kendaraan seperti ini dimasukkan dalam kategori B.

Dalam proses registrasi mobil plat 'X' yang kini tengah berjalan, Polda Kepri mengklasifikasikan kendaraan berdasarkan kelengkapan dokumennya ke dalam tiga kategori, yakni A, B dan C. Kategori A adalah kendaraan yang dokumennya lengkap dan terdaftar di BC dan Samsat. Kategori B adalah kendaraan yang dokumennya lengkap, terdaftar di Samsat tetapi tidak terdaftar di BC. Sedangkan kategori C adalah kendaraan yang memiliki dokumen lengkap tetapi tidak terdaftar baik di BC maupun Samsat.

"Untuk kategori A dan B yang masih dikerjakan Samsat. Dan kedua kategori itu bisa diselesaikan sesuai standar operasional prosedur di Samsat. Namun untuk kategori C, harus menunggu keputusan lintas instansi yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman bersama (NKB)," ujar Edi Purwanto.

Edi mengakui arsip kendaraan di Samsat Kepri maupun di BC Batam sama-sama bermasalah. Menurut Edi, hal ini terungkap menyusul maraknya peredaran mobil keluaran di atas tahun 2003 berpelat seri 'X' di Kota Batam. Data dan dokumen mobil-mobil itu dipalsukan dengan modus menuakan tahun produksi untuk menyiasati pemberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) di Kota Batam sejak 1 Januari 2004.

Meski tidak bisa dibalik nama, kata Edi, kendaraan kategori B tetap bisa didaftarkan ulang (registrasi) oleh pemiliknya ke Samsat. "Kita tidak ingin merugikan masyarakat, jadi tetap bisa didaftarkan. Namun kendaraan yang seperti ini tidak bisa dibalik nama atau diperjualbelikan. Dan kewajiban saya untuk memberikan laporan ke korlantas setiap bulannya," ujar Edi.

Pantauan di Samsat Kepri, Batam Centre, kemarin, larangan bagi kendaraan melakukan proses balik nama sudah dicantumkan Samsat di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan kategori B. Pada STNK kendaraan kategori B diberi stempel berwarna merah dengan huruf kapital dengan bunyi “BERLAKU KHUSUS DI BATAM, TIDAK BOLEH BALIK NAMA”.

Terkait banyaknya protes dan keluhan masyarakat atas kebijakan Polda Kepri melakukan registrasi ulang terhadap kendaraan eks Singapura, Edi mengatakan,"Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Justru kita ingin membantu masyarakat yang punya keinginan baik."

Edi menilai protes muncul karena banyak masyarakat yang belum mengetahui secara teknis proses registrasi ulang itu dan tujuannya. Dia menjelaskan registrasi ulang ini mengacu pada surat Kapolri Nomor STR/103/II /2010. Salah satu poin dalam surat itu, kata Edi, kendaraan bermotor yang memiliki Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tapi tidak terdaftar di BC hanya boleh melakukan proses pengesahan dan perpanjangan pajak.

Ketua DPRD Kepri HM Nur Syafriadi meminta agar masyarakat tidak apriori terhadap kebijakan Polda Kepri meregistrasi ulang mobil eks Singapura yang akan ditandai dengan perubahan plat seri 'X' ke 'Z' Menurut Nur, upaya yang dilakukan saat ini sebenarnya sudah cukup bagus dan diharapkan dapat mengurai permasalahan mobil plat 'X' yang sudah sangat lama terjadi di Batam.

Nur meminta jangan terlalu cepat memvonis Samsat atau Polda Kepri membuat susah masyarakat dengan kebijakan meregistrasi ulang mobil plat 'X'. "Tapi coba disimak lagi dengan seksama rentetan peristiwa selama ini di mana banyak mobil-mobil yang tanpa dokumen resmi berkeliaran di Kota Batam. Polda saat ini sudah berupaya mencarikan solusinya, padahal mereka dulunya tidak tahu menahu," kata Nur di Tanjungpinang, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Nur juga membantah Samsat menolak meregistrasi ulang mobil yang masih dalam status kredit di bank. "Bukan, bukan tidak diizinkan untuk diregistrasi tapi masih menunggu ditandatanganinya draf yang akan menjadi payung hukum untuk memberikan legalitas mobil tersebut. Draf itu sendiri akan ditandatangani Ketua DPRD, Gubernur, Kajati, dan Kapolda Kepri," kata Nur.

"Polda tentunya bersikap hati-hati, mereka tak mau itikad baik yang dikedepankannya nantinya berbuntut dengan masalah. Karena itu butuh suatu payung hukum yang akan dibuat dan ditandatangani oleh Polda, Kajati, Ketua DRPD, dan Gubernur. Nantinya hal ini akan disosialisasikan, karena pada dasarnya memang masih ada mobil-mobil yang tahunnya lebih tinggi dari yang tertera dalam dokumennya. Polda tidak mau jika nantinya kesalahan justeru ditimpakan pada pihaknya. Karena itu mereka butuh waktu untuk meneliti BPKB dan tidak hanya sebatas registrasi," ujar politisi Partai Golkar itu.

BI Usulkan Bentuk Tim Khusus

Bank Indonesia (BI) berencana memfasilitasi pertemuan Polda Kepri dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Kota Batam untuk membantu proses registrasi ulang mobil plat 'X' yang masih berstatus kredit. Diperkirakan saat ini ada ribuan mobil plat 'X' yang masih dalam status kredit dan hampir seluruhnya dikreditkan ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Seperti diketahui, Polda Kepri mewajibkan pemilik mobil menghadirkan BPKB asli saat registrasi ulang. Sementara BPKB itu masih ditahan bank sebagai agunan kredit. BPKB itu sendiri nantinya akan diganti dengan yang baru seiring dengan pergantian nomor polisi dari seri 'X' ke 'Z'. Direncanakan, BPKB kendaraan eks Singapura nantinya akan berwarna merah.

Deputi Pemimpin Kantor Bank Indonesia (KBI) Batam Bidang Sistem Pembayaran Manajemen Internal (SPMI) dan Perbankan, Johnson Pasaribu, Selasa (29/3), mengatakan dalam pertemuan antara Polda dan Perbarindo nanti pihaknya akan mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menangani persoalan ini. Selain tim khusus, Jhonson juga menyebut Polda Kepri dan Perbarindo perlu membuat semacam memorandum of understanding (MoU) sehingga pelaksanaan di lapangan bisa lebih cepat.

"BI sudah melakukan penjajakan dengan Polda Kepri untuk penanganan ribuan BPKB mobil plat 'X' ini. Untuk menyelesaikan persoalan ini perlu duduk bersama antara Polda dan Perbarindo, karena ini terkait penegakan peraturan perundang-undangan dan kenyamanan nasabah," ujar Johnson.

Disebutkan Johnson, kemungkinan pertemuan antara Polda Kepri dan Perbarindo akan dilakukan Sabtu mendatang seiring dengan dilakukannya musyawarah daerah Perbarindo Batam.  "Saya sudah bicara dengan Perbarindo, intinya Perbarindo tidak ada masalah jika BPKB dibawa ke Polda Kepri, hanya saja mungkin perlu dibentuk tim khusus untuk penanganannya," ujar Johnson.

Disebutkan Johnson, pembentukan tim khusus sangat penting mengingat BPKB yang akan ditangani berjumlah ribuan.  "Kalau nggak salah saya waktu yang tersedia sangat terbatas, yaitu sampai September, sementara BPKB berjumlah ribuan. Mungkin untuk satu periode dilakukan untuk BPKB yang ada di satu BPR, BPKB di BPR lainnya di periode selanjutnya, sehingga lebih teratur, kemungkinan BPKB satu BPR dengan BPR lainnya tercampur lebih kecil," sebut Johnson. (doz/rul/pti)

Share

Fokus

Apakah Oknum Aparat Terlibat ?

Minggu, 07 September 2014
Apakah Oknum Aparat Terlibat ?

Pelangsir BBM di Batam

NONGSA(HK) -- Dugaan keterlibatan oknum polisi semakin ku...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...