Kamis10302014

Last update12:00:00 AM

Back News Batam Kapolresta : Karto Diperiksa Hari Ini

Kapolresta : Karto Diperiksa Hari Ini

BATAM (HK)-- Pemilik Planet Holiday Hotel, Karto akan diperiksa polisi sebagai saksi kasus bentrokan antar dua kelompok di area hotel tersebut, Senin (18/6) lalu. Rencananya Karto menjalani pemeriksaan, Sabtu (23/6) hari ini.

" Ya, Karto akan kita periksa sebagai saksi korban. Sebab peristiwa tersebut terjadi di wilayah hotel miliknya,"  kata Kapolresta Barelang, Kombes Pol Karyoto di Mapolresta Barelang, kemarin.

Ia mengatakan pemeriksaan Karto tersebut dilakukan supaya jangan sampai ada fitnah dan ketidakyakinan antar kedua belah pihak yang bertikai.  Sebab pada prinsipnya pemeriksaan Karto nanti untuk dimintai keterangan sebagai saksi korban.  

Dalam kasus ini kata Kapolres, polisi telah menetapkan 11 orang tersangka, enam dari kubu Basri dan 5 orang, termasuk Tony Fernando yang masih DPO.

Sebelumnya lanjut Karyoto pihaknya telah memeriksa Basri. Dari hasil pemeriksaan sementara, Basri mengaku saat terjadi pembacokan, Basri telah berupaya melerai anggotanya supaya tidak melakukan kekerasan.

"Kemarin kita sudah memeriksa Basri, dari pengakuannya dia telah berusaha untuk melerai anggotanya jangan melakukan pembacokan itu," katanya.

Meski demikian untuk menjaga agar jangan sampai suasana  kembali memanas, Basri tetap diamankan.

"Untuk sementara waktu Basri kita amankan, karena masih butuh keterangan darinya. Selain itu situasi di luar juga masih belum stabil," katanya.

Atas kejadian itu para tersangka dari kubu Tony akan dijerat pasal 170 KUHP tentang penyerangan dan pengerusakan di muka umum. Sementara dari kelompok Basri akan dijerat pasal 351 tentang penganiayaan.

Baru Tahu Ada Preman

Di sisi lain, Kapolres mengaku tidak tahu sama sekali kalau ada kelompok preman di Batam. Ia baru mengetahui setelah adanya bentrokan.

"Jujur saja kalau tidak ada kejadian bentrokan ini mungkin saya tidak akan pernah tahu kalau di Batam masih ada kelompok tersebut," tutur Karyoto di sela-sela pertemuan silaturahmi dengan Danrem 033/Wira Pratama Brigjen Denny K Irawan di Mapolresta Barelang, kemarin.

Meski demikian Karyoto mengaku masih beruntung mengetahui hal itu karena keberadaan kelompok tersebut masih dalam golongan kecil.

" Bisa gawat jika tidak diketahui karena tanpa sadar, kelompok itu akan semakin terorganisir dan menjadi besar. Apalagi dalam bentrok seperti ini, mungkin Mabes yang baru bisa membersihkannya," tuturnya.

Sebelumnya, dia juga mengakui kesalahannya, karena kelengahannya membuat tercetusnya pertikaian tersebut. Selain itu dia juga merasa gagal dalam meredam bentrokan antara kedua kelompok massa itu.

"Andai saja nanti saya dipindahtugaskan, saya merasa puas karena ini memang salah saya," terangnya lagi. Tapi yang terpenting untuk sekarang ini adalah bagaimana meredam konflik agar suasana panas tidak terulang kembali. Karena bukan saatnya untuk mencari tahu penyebab terjadinya pertikaian tersebut, tapi bagaimana ia terus berupaya agar kasus yang telah tercetus, tidak semakin meluas.

" Keamanan dan ketertiban adalah milik bersama, untuk itu perlu kerjasama semua pihak untuk menjaganya," harap Karyoto.

Kondisi Korban Pulih

Dua korban bentrokan masing-masing Maruli Nainggolan (41) dan Tengku Said Abdul Fadhil (32), perlahan membaik. Keduanya sudah bisa makan dan sudah lancar bicara dengan para pengunjung yang datang mengjenguknya.  

Dua korban menjalani perawatan di ruang Paviliun Tulir nomor 202, Rumah Sakit Budi Kemulian (RSBK) tersebut, dilarikan ke RSBK karena mengalami luka yang cukup serius saat peristiwa bentrokan terjadi.

"Lumayan, sudah mulai baikan. Jauh berbeda berbeda saat awal masuk darah selalu mengucur," ujar Maruli kepada awak media, Kamis (21/6).

Maruli mengalami luka serius pada tangan kanan, jempol kanan dan jari telunjuk putus terkena benda tajam saat bentrokan terjadi. Sementara Tengku Said Abdul Fadhil (32) mengalami luka serius pada tangan dan leher sebelah kiri.

BPN Bantah

Kepala Sub bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam, M Thamzil mengatakan, lahan yang menjadi sengketa antara PT HMI dan PT Lord Way Accommodation Engineering (LWAE) yang berlokasi di Batuampar, hanya ada satu sertifikat, tidak ada sertifikat ganda.

"Tidak ada seritifikat ganda yang kita keluarkan. Memang dulunya, PT HMI pernah mengatakan, kalau sertifikatnya hilang. Dan kita sarankan, kalau mau sertifikat pengganti harus melalui prosedur. Seperti melapor kehilangan ke pihak kepolisian dan mengumumkan di koran. Setelah itu, sertifikat pengganti bisa diterbitkan. Dengan catatan sertifikat yang lama secara otomatis tidak berlaku lagi," terang Thamzil, Kamis (21/6)

Katanya, lahan yang menjadi sengketa tersebut awalnya milik PT Citra Tubindo dengan penetapan lokasi tahun 1985. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut menjual ke PT HMI tahun 1996 dengan pengurusan sertifikat sejak 1993. Selanjutnya, PT HMI menjual lagi ke PT LWAE dengan akta jual beli pada 6 November 2008. Namun, sebelum dijual pihak PT HMI menyatakan sertifikatnya hilang.

"Karena ada akte jual beli PT HMI dan PT LWAE dan pihak PT LWAE mengurus balik nama, pihak BPN mengeluaran sertifikat tanah tersebut milik PT LWAE. Dan sistem peralihan ini tidak memakan waktu lama, karena bukan pendaftaran normal. Pada 15 Desember 2012, sudah keluar sertifikat atas nama PT LWAE," terangnya.

Pengurusan tersebut hanya sebentar, paling lama dua minggu kalau sekarang hanya lima hari karena hanya balik nama. Sehingga, tidak perlu lagi ada pengecekan dan lain sebagainya. Data yang ada sesuai dengan data yang tersimpan sebelumnya, hanya nama pemiliknya saja yang berbeda. Setelah sertifikat itu dikeluarkan, sertifikat yang dinyatakan hilang sebelumnya tidak berlaku lagi. Dan ketika ditemukan kembali , harus dikembalikan ke pihak BPN.

Tanah yang diperjual belikan tersebut ada empat bidang, dengan beda-beda sertifikat, hanya satu pemilik. Dan Pihak BPN, bisa melayani hal tersebut yang penting ada akta jual beli antara dua perusahaan.

"Asal lengkap, sesuai dengan prosedur sertifikat bisa dikeluarkan," terangnya.

Terkait lahan tersebut telah diagunkan, Thamzil tidak menyangkal. Karena sekarang, lahan tersebut sudah didaftarkan sebagai hak tanggungan di BPN.

Seperti diberitakan sebelumnya bentrokan berdarah anatara dua kelompok, dipicu perebutan lahan PT HMI dari kubu Tony Fernando (Manager Operasional dan Pemasaran PT HMI) dengan kubu PT LWAE yang didukung Basri. Pada 14 Juni lalu Pengadilan Negeri memenangkan sebagian gugatan sengketa lahan seluas 4.300 meter ke PT LWAE.

Namun pihak PT HMI langsung menyatakan banding atas putusan tersebut, mengingat banyak fakta persidangan yang diabaikan pengadilan.  Namun setelah putusan pengadilan itu pihak PT LWAE langsung menguasai lahan PT HMI  dengan menurunkan ratusan orang ke lokasi, sengketa lahan tersebut. Tidak puas dengan aksi massa itu, kelompok PT HMI melakukan serangan balik ke massa kelompok LWAE yang berada di Hotel Planet tersebut.

Pernyataan Thamzil berbeda dengan apa yang disampaikan Kuasa Hukum PT HMI, Roy SH. Ia mengatakan tanah yang dikuasai PT HMI telah memiliki sertifikat asli dari Badan pertanahan Nasional (BPN) yang dikeluarkan pada 1993. Namun dalam perjalanan lahan itu diklaim milik Jufe Notan. Tapi Jufe tidak bisa menunjukan sertifikat asli lahan tersebut. Alasannya sertifikat aslinya hilang.

Jufe lalu membuat surat kehilangan di Mapolsek Batuampar pada 6 November 2008.

Kata Roy, dalam sengketa tanah ini, Tony Fernando pernah dilaporkan ke polisi pada 2009 lalu dengan tuduhan penyerobotan lahan. Kasus itu dibawa hingga ke pengadilan. Namun hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam telah memvonis bebas Tony Fernando pada 2011 lalu.

Kasus itu pun kembali dilaporkan secara perdata oleh PT LWAE. Dan pada 14 Juni lalu hakim PN Batam memenangkan sebagian gugatan PT LAE hingga akhirnya muncul konflik berdarah tersebut.

PP Tak Terlibat

Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Batam tidak ikut terlibat dalam bentrokan dua kelompok di Planet tersebut.

"Kita menegaskan bahwa, kejadian di Planet sama sekali tidak melibatkan anggota PP Kota Batam. Kalaupun ada yang mengatasnamakan, itu bersifat pribadi dan bohong. Karena mereka tidak terdaftar dan terigistrasi di MPC PP Kota Batam," tegas Sekretaris MPC PP Kota Batam, Edi Pohan Sitio
kepada wartawan di Sekretariat MPC PP di Nagoya, Jumat (22/6)

Edi mengatakan, PP merupakan ormas tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras.

Ketua MPC PP Kota Batam, Ucok Cantik mengatakan,  sehari setelah kejadian, MPC PP Kota Batam langsung menerjunkan anggotanya untuk mengecek satu persatu korban di rumah sakit. Ternyata, korban yang ada, tidak satu pun dari anggota PP. Ini menjelaskan, anggota PP Kota Batam tidak terlibat dalam kejadian tersebut.

"Selaku Ketua MPC PP Kota Batam tentu mengetahui apabila ada kegiatan yang akan dilakukan oleh anggotanya. Tapi pada saat kejadian, selaku ketua, saya tidak tahu dan memang tidak ada anggota MPC PP yang terlibat," tegas Ucok.

Uco didampingi Komandan Koti, Hotma Siburian mengatakan, MPC PP Kota Batam menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Dan MPC PP juga berjanji akan membantu aparat kepolisian untuk ikut menjaga Kota Batam tetap aman dan damai.

"MPC PP dalam suatu kegiatan, tentu mengikuti 1 komando. Untuk itu, kami menghimbau kepada keluarga besar PP Kota Batam dan masyarakat Kota Batam, agar jangan terprovokasi dengan isu-isu yang beredar. Karena itu akan berakibat pada perpecahan bagi kita semuanya. Dan ini menjaga nama baik PP," tandas Ucok dan diamini Wakil Bendahara MPC PP, Budi Swanto.
(cw/62/lim/ays/cw56/)

Share

Fokus

13 Tahun Kota Otonom Tanjungpinang

Minggu, 19 October 2014
13 Tahun Kota Otonom Tanjungpinang

Masih Banyak Tugas yang Belum Tuntas

TANJUNGPINANG (HK) -- Tiga belas tahun sudah...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...