Minggu11232014

Last update12:00:00 AM

Back News Bintan Pemekaran Kundur Sesuai Kajian

Pemekaran Kundur Sesuai Kajian

Pernyataan GMKK Tak Berdasar

BINTAN (HK)- Pemekaran Kabupaten Kundur sudah sesuai dengan hasil kajian akademik pusat studi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), yang merupakan badan resmi untuk penilaian.

Demikan dikatakan Wakil Ketua Gerakan Muda Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (GM BP2K3) Eka Fachlevi Minggu (5/8), menanggapi pernyataan Ketua Generasi Muda Kundur Kepri (GMKK) Anasrun Lutan di media lokal kemarin yang menyatakan bahwa Kundur belum layak dimekarkan menjadi kabupaten.

Eka mengatakan bahwa pernyataan Ketua GMKK sama sekali tidak mendasar, sebab sesuai dengan hasil kajian UMRAH yang telah melakukan MoU dengan GM BP2K3, pemekaran Kundur menjadi Kabupaten sudah sangat layak, karena memiliki score di posisi 411.

Begitu juga sesuai dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2007 tentang persyaratan pemekaran daerah semuanya sudah dipenuhi. PP tersebut didalamnya diantaranya dinyatakan harus mendapat dukungan dari Badan Pemerintahan Desa (BPD) dan minimal memiliki 5 Kecamatan.

"Atas dasar PP ini, kita sudah memenuhinya dan mendapatkan dukungan penuh dari BPD. Kemudian, 5 kecamatan sudah ada dan bahkan akan bertambah menjadi 7 kecamatan di Kundur. Ketujuh kecamatan ini yang telah siap dimekarkan antara lain Kecamatan Kundur Barat, Kundur, Moro, Durai, penyalai, Kundur Utara dan Kundur Selatan," kata Eka.

Saat ini kita tinggal menunggu rekomendasi dari DRPR Kepri dan Gubernur Kepri, karena sebelumnya, Senin (30/7) lalu, pada hasil rapat dengan Komisi I DPRD Kepri yang diketuai oleh Sarafuddin Aluan meminta agar rekomendasi dari Bupati dilengkapi.

Sekarang, rekomendasi sudah kita lengkapi dan DPRD Kepri secara konstitusi sudah mendukung dan begti juga 7 fraksi yang ada di DPRD secara bulat sudah mendukung dan ini nantinya akan masuk didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jadi Kabupaten Kundur merupakan salah satu target pemekaran di Kepri," terang Eka.

Terkait dengan pemekaran ini, Eka juga menegaskan bahwa GM BP2K3 yang dibentuk dan terdaftar di Kesbangpol Kepri sedikitpun tidak memiliki kepentingan lain. Karena oraganisasi yang dibentuk bersama kawan-kawan asal Karimun yang ada di Kota Tanjungpinang dan Bintan semata-mata untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kundur sendiri.

Hal ini terbukti dari surat yang disampaikan kepada GM BP2K3 menyambut baik dan menyatakan mendukung pemekaran Kabupaten Kundur ini.

"PP nomor 78 tahun 2007 tentang persyaratan pemekaran daerah sudah kita penuhi semua dan saat ini tinggal menunggu rekomendasi dari DPRD Kepri dan Gubernur Kepri secara mutlak," kata Eka.

Sekretaris GM BP2K3 Okparizan mengatakan, siapapun dan dari organisasi manapun yang memberikan pernyataan terhadap pemekaran Kundur menjadi Kabupaten sah-sah saja. Namun, disisi lain Okpa juga mengatakan bahwa tentunya siapapun yang memberi respon tentang Kundur harus memiliki dasar yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Kita sudah mengetahui bahwa disisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumber Daya Alam (SDA) di Kundur penyumbang sektor pertambangan terbesar berasal dari PT Timah. Disamping itu juga, dari seluruh sektor ekonomi perkembangannya sangat, terbukti sebanyak 21 hotel berlokasi di Kundur," ujarnya.

Kalau Kundur ini dimekarkan menjadi kabupaten baru, bisa saja kabupaten ini tidak terlalu mengharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri, karena andalan daerah ini dari sektor pendapatan yang ada sangat luar biasa.

Saat ini lanjut dia, dalam rangka pemekaran Kundur menjadi kabupaten, GM BP2K3 sedang menjalankan testimoni dari seluruh eleman masyarakat Kundur, termasuk tokoh masyarakat, pemuka agama, birokrat, swasta, BUMN, unsur politik, organisasi kemasyarakatan, nelayan, petani dan lainnya.

Selain itu juga pusat studi lokal dan pembangunan UMRAH sudah selesai dan hasil kajian pemekaran Kundur ini sudah dipresentasikan saat melakukan hearing dengan anggota Komisi I DPRD Kepri, pada Senin (30/7) lalu di ruang rapat kantor DPRD Kepri. (eza)

Share

Fokus

Ketika Harga BBM Tak Lagi Bersabat

Minggu, 23 November 2014
Ketika Harga BBM Tak Lagi Bersabat

TANJUNGPINANG (HK)-- Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BB...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...