Kamis07242014

Last update12:00:00 AM

Back News Karimun Polsus Kelautan Selidiki Penimbunan Tanjung Potot

Polsus Kelautan Selidiki Penimbunan Tanjung Potot

Karimun - Polisi Khusus Kelautan Kabupaten Karimun mulai melakukan penyelidikan kasus penimbunan pantai Tanjung Potot, Desa Pangke, Kecamatan Meral yang diduga tidak berizin.

“Saat ini kami masih melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait aktivitas tersebut,” ujar Aparudin, Polisi Khusus (Polsus), Kelautan Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (Satker SDKP), di kantornya, kemarin

Aparudin menjelaskan, Polsus Kelautan merupakan pegawai negeri sipil khusus yang bertugas melakukan penegakan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

“Polsus Kelautan adalah pengawas yang melakukan kegiatan patroli dan tugas polisional lainnya, diluar tugas penyidikan sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 36 UU No 27 Tahun 2007 tentang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil,” kata  Aparudin

Aparudin menuturkan, hasil pengumpulan bahan dan keterangan dari Polsus, akan diserahkan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (Satker SDKP) untuk ditindaklanjuti. “Kewenangan PPNS melakukan penyelidikan tertera pada pasal 70 ayat (1) UU No 27 Tahun 2007 dan ayat (3),” tuturnya.

Aparudin mengatakan, jika aktifitas penimbunan dan reklamasi pantai itu terbukti tidak memiliki izin, pelaku dapat dituduh telah melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan sebagaimana yang tertera pada pasal 35 huruf I UU yang sama

“Akibat perbuatannya dia dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 UU No 27 Tahun 2007 dengan ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun dan  pidana denda paling sedikit Rp 2 Miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 Milyar,” katanya.

Aparudin juga mengingatkan berdasarkan amanat Pasal 23 ayat (7) UU itu, pemenfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dapat dilakukan oleh pengusaha, namun terlebih dahulu harus mendapat persetujuan menteri.

Pada kesempatan itu, Aparudin yang juga sekaligus sebagai  PPNS di Satker SDKP memaparkan berdasarkan informasi sementara yang dihimpunnya terkait aktifitas tidak berizin itu dilapangan, kegiatan itu dilakukan oleh pengusaha berinisial Ay.

Kegiatan Reklamasi pantai Tanjung Potot berlokasi tidak jauh dari lokasi wisata Pantai Pelalawan di Pulau Karimun Besar. Aktivitas itu sudah berlangsung sejak lama dengan perkiraan luas pantai yang direklamasi sekitar 200 meter ke arah laut, daratan yang dihasilkan dari kegiatan penimbunan hampir menjangkau sebuah pulau kecil didepannya.
Rencana pengusaha itu, daratan hasil penimbunan itu akan dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan tempat penampungan bahan bakar jenis solarKepala BPPT Karimun Muhammad Tahar ketika dihubungi membenarkan aktivitas penimbunan di Tanjung Potot belum mengantongi izin.

''Memang benar, penimbunan itu sudah berlangsung lama dan belum punya izin. Beberapa waktu lalu kami sudah  ke lokasi dan meminta pengusaha itu mengurus izin,'' katanya.
Menurut Tahar, kegiatan penimbunan di pantai Tanjung Potot dilakukan oleh pengusaha, Ay untuk keperluan pembangunan tempat penampungan minyak solar.

''Saat turun ke lokasi, kegiatan penimbunan terhenti, namun Ay kami minta untuk mengurus perizinan. Saat ini, izinnya yang diajukan masih dalam proses, mulai dari izin lokasi, izin usaha sampai izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL),'' kata Tahar yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Karimun.

Datuk Panglima Muda Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Karimun, Azman Zainal, mengatakan, reklamasi pantai Tanjung Potot yang berlokasi tidak jauh dari Pantai Pelawan itu sudah berlangsung lama dengan luas pantai yang direklamasi sekitar 200 meter ke arah laut.

''Tanjung Potot yang daratannya menjorok ke laut sudah hilang karena penimbunan itu, bahkan daratan yang dihasilkan dari kegiatan penimbunan hampir menjangkau sebuah pulau kecil di depannya,'' ucapnya.

Azman memperkirakan penggunaan tanah uruk untuk penimbunan pantai itu mencapai ribuan meter kubik. ''Pengusaha yang melakukan penimbunan jelas tidak bayar pajak galian C karena kegiatan itu memang belum punya izin,,'' katanya.

Azman juga  mempertanyakan fungsi pengawasan dari dinas terkait karena aktivitas penimbunan terus berjalan meski tidak mengantongi izin. ''Selain merugikan keuangan daerah dari sektor pajak, penimbunan juga menghilangkan nama Tanjung Potot dari peta dan menurut kami masalah ini sudah menyangkut marwah daerah,'' ucapnya. (hhp/ant)

Share

Fokus

"AlQur'an Obat Segala Keresahan"

Kamis, 17 July 2014

Batam (HK) – "Allah SWT menurunkan obat bagi kegelisahan dan permasalahan manusi...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...