Kamis04242014

Last update12:00:00 AM

Back News Karimun Aturan Proyek Multiyears Belum Jelas

Aturan Proyek Multiyears Belum Jelas

Apakah Gunakan Perda Atau MoU

KARIMUN- Pengerjaan proyek tahun jamak (multiyears) tahap II Pasar Baru dan Coastal Area belum diketahui apakah mengacu kepada perda atau menggunakan nota kesepakatan (MoU) antara Pemkab-DPRD Karimun.  Sementara, pengerjaan proyek multiyears tahap I cukup diatur berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengikatan dana pembangunan.

Oleh:Ilham, Liputan Karimun

Kemudian tanggal 27 Januari 2009 Bupati Karimun menandatangani  Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Perda Nomor 26 Tahun 2007 itu. Namun, setelah terbitnya Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka proyek multiyears dibolehkan menggunakan nota kesepakatan bersama (MoU) antara pemerintah daerah dengan DPRD.

Untuk memastikan aturan tersebut, maka Badan Legislasi DPRD Karimun bersama Dinas PU melakukan konsultasi dengan Bagian Evaluasi Produk Hukum Daerah, Biro Hukum Sekjen Kemendagri RI. Di sana, diperoleh keterangan kalau proyek multiyears boleh menggunakan surat kesepakatan bersama (SKB).

Ketua Badan Legislasi DPRD Karimun Jamaluddin SH di ruang Komisi A, Rabu (29/2) mengatakan, hasil konsultasi ke Kemendagri tersebut telah disampaikan ke pimpinan DPRD Karimun. Bahkan, telah dibahas dalam paripurna interen di gedung DPRD Karimun. Hanya saja, sampai sekarang belum diperoleh keputusan dari pimpinan DPRD Karimun, apakah menggunakan MoU atau tetap menggunakan perda.

"Saat rapat paripurna yang dilakukan tadi siang (kemarin, red) kembali saya sampaikan hal itu. Berdasarkan keterangan Ketua DPRD Karimun, pihaknya belum bisa memutuskan karena belum dilakukan rapat di tingkat pimpinan DPRD yang melibatkan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi," kata Jamaluddin.

Informasi yang diperoleh Haluan Kepri, di DPRD Karimun santer disebut akan segera dibentuk panitia khusus (pansus) yang akan membahas proyek multiyears. Artinya, jika akan ada pembentukan pansus maka berarti proyek multiyears tersebut tetap menggunakan perda. Masalahnya, jika pansus dibentuk maka akan menyedot anggaran besar. Sementara, jika hanya menggunakan MoU, maka tidak akan membuang anggaran.

Ketua DPRD Karimun Raja Bakhtiar ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin mengatakan, berdasarkan Permendagri no 21 tahun 2011 tersebut memang dibolehkan aturan proyek multiyears menggunakan nota kesepakatan (MoU) antara eksekutif dengan legislatif. Namun dalam permen tersebut juga disebutkan sebaiknya menggunakan perda.

"Maka dari itu, sampai sekarang kami (pimpinan DPRD Karimun) belum memutuskan apakah aturan yang mengikat proyek multiyears tersebut akan menggunakan MoU atau perda. Insya Allah dalam waktu dekat, pimpinan DPRD akan membahas hal ini, karena akhir-akhir ini pimpinan banyak yang tugas ke luar," kata Raja Bakhtiar.

Awalnya, kata Raja Bakhtiar, Badan Anggaran berencana menggunakan perda sebagai aturan pengikat proyek multiyears tahap II. Namun, dalam perjalanan saat perda belum dibentuk tetapi anggaran 2012 harus disahkan, maka untuk sementara saat itu dibuat dulu MoU antara Pemkab-DPRD Karimun yang cuma mengatur tentang anggaran dan bukan tentang teknis.
"Dalam salah satu butirnya, disebutkan harus mengacu pada perda yang berlaku," jelasnya.

Meski belum ada pembahasan di tingkat pimpinan DPRD Karimun, kata Raja Bakhtiar, namun pihaknya yakin kalau dalam rapat nanti para pimpinan DPRD akan setuju jika aturan itu hanya cukup MoU saja.

"DPRD ini kan sifatnya kolektif, jika semua setuju menggunakan MoU, maka akan disetujui dengan catatan MoU yang lama harus direvisi karena tidak menggunakan perda lagi," tandas Raja Bakhtiar.***

Share

Fokus

Dari Kerang hingga Kerajinan Kaca

Sabtu, 15 March 2014
Dari Kerang hingga Kerajinan Kaca

Cinderamata Tanjungpinang

TANJUNGPINANG(HK)-- Kota Tanjungpinang yang merupakan d...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...