Sabtu12162017

Last update12:00:00 AM

Back News Luar Negeri Saudi Hukum Pancung TKI

Saudi Hukum Pancung TKI

MEKKAH - Pengadilan Arab Saudi mengeksekusi mati Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia, Ruyati binti Satubi Saruna (54) dengan hukuman pancung, Sabtu (18/6). Almarhumah terbukti membunuh majikannya.
Ruyati menambah panjang daftar TKI yang harus mengakhiri hidupnya di negara tempat mereka mencari nafkah.
TKI asal Bekasi ini dinyatakan Pengadilan Arab Saudi terbukti membunuh majikannya Khairiyah Majlad pada 12 Januari 2010 dengan menusukkan pedang berkali-kali ke tubuh korban. Di depan pengadilan, Ruyati mengakui perbuatannya. Selain Ruyati, sebanyak 26 orang TKI di Arab Saudi juga
tengah terancam dihukum pancung.

Eksekusi hukuman pancung Ruyati membuat kaget berbagai pihak. Keluarga korban yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat, baru mendapat kabar setelah hukuman dieksekusi, Minggu (19/6) pagi. Keluarga almarhumah, selama ini, dengan susah payah mencari kabar tentang Ruyati. Yang mereka ketahui sebelumnya, Ruyati memang terancam hukuman pancung.

"Sebelumnya nggak ada informasi apa-apa. Baru dikasih tahu tadi, waktu Ibu sudah nggak ada. Kalau saya tidak kasak-kusuk sendiri, mana mungkin saya bisa tahu perkembangan ibu saya yang diadili di sana,"  kata putri Ruyati, Een Nuraeni, Minggu (19/6).

Ruyati pertama kali menjadi TKI sekitar tahun 1999. Pada keberangkatan pertama itu, nenek dengan tujuh orang cucu dari tiga anak ini sempat bekerja di Madinah, Arab Saudi, selama lima tahun. Setelah pulang, dia kembali mengadu nasib ke Arab Saudi dan bekerja selama enam tahun.

Terakhir, dia bekerja di negeri kaya minyak dengan diberangkatkan PJTKI PT Dasa Graha Utama Bekasi. Pada majikan ini ia bekerja selama satu tahun empat bulan, sebelum akhirnya terjadi pembunuhan atas majikannya yang juga menyeretnya ke pengadilan dan dihukum pancung.  

Ruyati menjadi TKI pada awalnya didorong oleh tekadnya untuk membiayai salah satu anaknya sekolah perawat. Dia lalu berangkat lagi yang kedua kali dengan niat mencari uang untuk membelikan angkot bagi Iwan Setiawan, anaknya yang lain.

Saat akan berangkat lagi yang ketiga kali, pihak keluarga sebenarnya sudah meminta Ruyati--yang sudah bercerai dengan suaminya--untuk mengurungkan niatnya. Namun, dengan alasan tidak mau menyusahkan anak-anaknya di masa tua, dia kukuh terbang kembali ke Tanah Arab.

Namun, takdir berkata lain. Keberangkatan Ruyati yang ketiga kali, untuk mengais nafkah, berakhir dengan maut. Dia didakwa membunuh majikannya bernama Khairiyah Majlad. Informasi yang diterima keluarga, sejak awal bekerja pada majikannya, Ruyati kerap disiksa. "Bahkan, waktu tiga bulan pertama kaki ibu saya patah. Tapi dia tidak dibawa ke rumah sakit dan hanya dirawat oleh anak majikannya yang juga seorang dokter," ungkap Een.

Berdasarkan kabar dari teman sesama TKI, kaki Ruyati patah tak lain akibat penganiayaan sang majikan. "Saya yakin ibu saya tidak bersalah. Dia hanya membela diri," ucap Een sambil mengusap air matanya.

Pembelaan yang sama disampaikan oleh Direktur Advokasi Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care), Nining Johar. Menurutnya, tuduhan terhadap Ruyati tidak bisa diterima begitu saja. Bahkan, Migrant Care yakin, Ruyati merupakan salah satu korban kekerasan oleh majikan.

"Sebenarnya yang jahat itu pihak mertuanya. Mertuanya (Khairiyah Majlad) yang diberitakan lumpuh sebenarnya tidak lumpuh, karena dia sebenarnya yang jahat," ujar Nining. Dia menceritakan, selama bekerja di rumah majikannya tersebut, kekerasan kerap dialami Ruyati, di antaranya tidak memperoleh makan dan minum ketika berbuka puasa. Ruyati pernah masuk rumah sakit karena terluka di kakinya.

Hal serupa diutarakan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Lembaga pemerintah ini menduga, Ruyati nekat membunuh karena selama ini kerap dianiaya. "Dalam persidangan Ruyati sempat mengaku sering dianiaya secara fisik, sehingga pada akhirnya dia melawan, yang berujung jatuhnya korban pada majikan perempuannya," kata Jumhur.

Migrant Care menilai pemerintah telah teledor melindungi warganya. Alasannya, Migrant Care pernah memperingatkan pemerintah mengenai proses hukum Ruyati sejak Maret 2011.

Menanggapi tudingan tersebut, Jumhur membantah pemerintah lamban bergerak untuk mencegah eksekusi hukum pancung. Menurut dia, pemerintah melalui Konsulat Jenderal RI di Jeddah telah berupaya keras agar Ruyati tidak dihukum mati, dengan meminta agar lembaga pengampunan (lajnatul afwu) membebaskannya. Namun, keluarga korban bersikeras tidak mau memaafkannya.

"Hukum di Saudi Arabia memang demikian adanya, bila seseorang membunuh maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman mati sampai keluarga korban memberi maaf untuk tidak dihukum mati. Kami sudah berusaha, tapi belum mampu menembus rigiditas sistem hukuman mati di Saudi Arabia," jelas Jumhur.

“Berdasarkan informasi yang kita dapat dari Duta Besar RI di Arab Saudi, Bapak Gatot, pemerintah Arab Saudi sebenarnya sudah melakukan sejumlah upaya untuk meringankan hukuman terhadap diantaranya mendapatkan status ta’zir dengan meminta keluarga korban untuk memaafkan Ruyati. Tapi upaya itu tidak membuahkan hasil,” kata Menkum HAM Patrialis Akbar dalam keterangan pers di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Minggu (19/6).

Apapun alasannya, pemancungan Ruyati kembali membunyikan alarm tentang perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri. Apalagi, Migrant Care mencatat masih ada 26 TKI lain di Arab Saudi yang juga telah divonis mati pengadilan setempat.

Saat ini jumlah TKI di Arab Saudi mencapai sekitar 1,5 juta orang. Sekitar 90 persen adalah TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan supir pribadi yang bekerja pada majikan perorangan. Kelompok inilah yang rentan penganiayaan.

Pemerintah RI Mengecam

Pemerintah Republik Indonesia (RI)  mengecam keras hukuman pancung atas Ruyati. "Tanpa mengabaikan sistem hukum yang berlaku di Arab saudi, Pemerintah RI mengecam pelaksanaan hukuman tersebut yang dilakukan tanpa memperhatikan praktik internasional yang berkaitan dengan kekonsuleran," kata Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tatang Razak.

Menurut Tatang, pemerintah menyesalkan sikap Arab Saudi yang tidak memberitahukan kapan eksekusi mati terhadap TKW asal Srengseng, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), tersebut dilakukan. Pihaknya terkejut tahu-tahu ada kabar yang menyebutkan Ruyati telah dipancung pada Sabtu (18/6), kemarin.

Tatang mengatakan, pemerintah Indonesia sangat menekankan proses hukum yang berkeadilan dalam kasus yang menimpa Suyati. Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya segera memanggil Dubes Arab Saudi di Jakarta untuk menyampaikan protes atas pelaksanaan hukuman terhadap TKW tersebut.

Terkait dengan proses hukum Suyati sendiri, Tatang menjelaskan, perempuan berusia 54 tahun itu divonis mati atas kasus pembunuhan yang terjadi pada 12 Januari 2010. Suyati dituduh membunuh majikan dengan cara kejam, yakni menusukkan pedang berkali-kali kepada korban. Di depan pengadilan, Ruyati mengakui perbuatannya tersebut.

Sejak pengadilan mulai berjalan, kata Tatang, Kemlu sudah memberikan pendampingan hukum terhadap Ruyati dan berusaha menjelaskan kepada keluarga atas permasalahan hukum yang menimpa TKW tersebut. Kemlu juga terus mengupayakan adanya pengampunan terhadap Ruyati. Namun, pemerintah Arab Saudi rupanya tidak mau memaafkan perbuatan Ruyati tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, membantah bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada Ruyati. "Pemerintah bukan tidak memberikan perlindungan terhadap Ruyati," katanya.

Rencananya Migrant Care akan menggelar tahlil massal untuk almarhumah Ruyati binti Sapubi, Senin (20/6) malam ini. "Besok tahlil massal akan dilakukan pukul 19.00 WIB. Sekitar 1.000 orang akan mengikuti kegiatan itu di depan Istana," ujar analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo.

Pidato SBY Terbantahkan

Sebelumnya Presiden SBY di Sidang ILO ke-100 pada 14 Juni lalu berpidato tentang sudah berjalannya mekanisme perlindungan pada TKI. Namun isi pidato itu terbatahkan dengan kabar TKI Ruyati yang mati dihukum pancung di Saudi Arabia.

Dalam keterangan tertulis Migrant Care menyebut SBY pada lima hari lalu mengatakan bahwa di Indonesia mekanisme perlindungan terhadap PRT migran Indonesia sudah berjalan, tersedia institusi dan regulasinya. Pidato tersebut begitu menyejukkan dan menjanjikan.

"Namun buaian pidato tersebut tiba-tiba lenyap ketika hari Sabtu 18 Juni 2011 muncul pemberitaan di berbagai media asing mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati dengan cara dipancung terhadap Ruyati binti Sapubi, PRT migran Indonesia yang bekerja di Saudi Arabia. Peristiwa ini jelas memperlihatkan bahwa apa yang dipidatokan Presiden SBY di ILO tidak sesuai dengan realitas," ujar Direktur Eksekutif Anis Hidayah dalam rilisnya.
(ant/vvn/dtc/tif)

Share