Sabtu10212017

Last update05:00:00 AM

Back News Nasional

Dilempar Bom Molotov

JAKARTA (HK)- Kantor Kedutaan Besar Myanmar di Jalan KH Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal, Ahad (3/9) dinihari sekitar pukul 02.35 WIB. Peristiwa pelemparan itu diketahui ketika anggota polisi yang berjaga di Kedutaan Besar Myanmar melihat api menyala di teras belakang lantai. Polisi pun berusaha memadamkan api tersebut.

Friksi di KPK Sudah Tak Wajar

JAKARTA (HK)- Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK menilai friksi atau konflik di internal KPK terjadi di luar batas kewajaran. Kerja dan gerak KPK dalam memberantas korupsi cenderung tidak lagi di bawah kendali lima komisioner.

Studi Banding DPR Rentan untuk Jalan-jalan

Jakarta (HK)- Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agung Laksono mengatakan kunjungan kerja ke luar negeri anggota parlemen harus dilakukan secara selektif, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan Agung disampaikan menyikapi rencana DPR menaikkan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri.

KPK Pinjam Rp5 M untuk OTT Jebakan

JAKARTA (HK)- Presiden Kongres Advokat Indoensia (KAI), Indra Sahnun Lubis mengungkapkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah meminjam uang untuk menjebak oknum pegawai Mahkamah Agung (MA) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

PNS dan Warga Tegal Gembira

Walikota Kena OTT KPK

Tegal (HK)- Puluhan warga Kota Tegal berkumpul di Balai Kota Tegal, Selasa malam (29/8). Mereka datang untuk mengungkapkan kegembiraan atas ditangkapnya Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Polisi Telusuri Motif Politik Saracen

JAKARTA (HK)- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan kepolisian akan mengusut tuntas kasus Kelompok Saracen.

Aris Bongkar Konflik di KPK

Jakarta (HK)- Direktur Penyidikan KPK Brigjen Polisi Aris Budiman  membongkar konflik yang terjadi selama ini di tubuh KPK. Termasuk konflik yang terjadi dengan penyidik senior Novel Baswedan. Konflik tersebut dibeberkan Aris Budiman saat rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR, kemarin malam.

PPATK Awasi Transaksi Keuangan Pejabat

JAKARTA (HK)- Pascapenangkapan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ( Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono (Tonny), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan meningkatkan pengawasan atas transaksi keuangan yang dilakukan pejabat pemerintah.

Meski Dilarang, Direktur KPK Tetap Hadir

Di Pansus Hak Angket DPR

JAKARTA (HK)- Meskipun dilarang pimpinan KPK, namun Direktur Penyidikan KPK, Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman tetap menghadiri rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus hak angket bentukan DPR.

Ada Dua 'Geng' di Tubuh KPK

JAKARTA (HK)- Wakil Ketua Pansus Angket terhadap KPK Masinton Pasaribu menyatakan, ada dua 'geng' di tubuh KPK saat ini. Geng tersebut diduga sama-sama memiliki pandangan masing-masing dalam menangani perkara korupsi.

Walikota Tegal Ditangkap KPK

Kasus Suap

JAKARTA (HK)- Satu lagi kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini Walikota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha Soeparno terjaring operasi tangkap tangan (OTT) komisi antirasuah tersebut, Selasa (29/8) sekitar pukul 17.50 WIB. Siti ditangkap lima petugas KPK di rumah dinasnya di Kompleks Balai Kota Jalan Ki Gede Sebayu, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur.

Basko Bayar Ke Negara

sidang baskoPengurusan SHGB Merujuk Sertifikat Induk 1983

PADANG (HK)- Saksi Nofrizal Chai mengaku mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 200, 201 dan 205 atas permintaan Basko. Pengurusan dilakukan merujuk kepada sertifikat induk tahun 1983 yang secara jelas mencantumkan objek adalah tanah Negara bekas Eigendom Verponding 1650.

Polri Temukan Rekening Aktivitas Saracen

JAKARTA (HK)- Badan Reserse Kriminal Polri menemukan sejumlah nomor rekening, transaksi keuangan yang dilakukan pengelola grup Saracen, penyebar konten ujaran kebencian dan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial.

Polri Punya Bukti Saracen Jadi Produsen Hoaks

Jokowi Minta Usut Tuntas

JAKARTA (HK)- Siber Bareskrim Polri menemukan indikasi motif ekonomi yang mendasari kelompok Saracen untuk menjadi produsen hoaks dan ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan menyebarkannya di media sosial.