Rabu02212018

Last update05:00:00 AM

Back News Nasional

Pemerintah Diminta Serius Hadapi Gugatan HTI

Jakarta (HK)- Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra menegaskan bahwa pemerintah harus serius dalam menghadapi gugatan Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gatot-Anies Didukung 50 Persen Lebih

Simulasi Penantang Jokowi

JAKARTA (HK)- Lembaga konsultan politik PolMark Indonesia melakukan simulasi penantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 di luar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hasilnya, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mampu meraih potensi elektabilitas di atas 50 persen.

Menteri Agama Disoraki Massa

JAKARTA (HK)- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disoraki peserta Aksi Bela Palestina di lapangan Monas saat berorasi, kemarin.

1.239 Rusak Akibat Gempa

TASIKMELAYA (HK)- Sebanyak 1.239 rumah rusak akibat gempa yang melanda Kabupaten Tasikmalaya. Kerusakan rumah tersebut tersebar di delapan kabupaten dan kota yang terkena dampak dari gempa tersebut. Peristiwa ini juga mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan enam orang warga lainnya mengalami luka-luka akibat terkena runtuhan bangunan.

Aksi Bela Palestina di Jakarta

bela-palestinaMUI Serukan Boikot Produk Amerika

JAKARTA (HK)-  Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan masyarakat Indonesia untuk memboikot produk Amerika Serikat (AS) dan Israel yang beredar di Tanah Air. Seruan itu disampaikan dalam pernyataan sikap Aksi Bela Palestina yang berlangsung di Monas, Jakarta, Ahad (17/12).

Tiga Nama Politisi PDI-P Hilang

dari Dakwaan Kasus e-KTP

JAKARTA (HK)— Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, mempertanyakan hilangnya tiga nama politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  dari surat dakwaan Setya Novanto.

Pegawai Boleh Nikahi Teman Sekantor

Berdasarkan Putusan MK

Jakarta (HK)- Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan bahwa pekerja dalam satu perusahaan boleh terikat perkawinan sehingga membatalkan pembatasan yang termuat dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Airlangga Jadi Ketua Umum Golkar

Terpilih Secara Aklamasi

Jakarta (HK)- Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum definitif Partai Golkar secara aklamasi melalui rapat pleno yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta Rabu, (13/12). Keputusan aklamasi dicapai setelah Aziz Syamsuddin mengundurkan diri dari pencalonan sebagai ketua umum Golkar.

In Memoriam AM Fatwa

am fatwaDitahan atas Tuduhan Subversif

Jakarta (HK)- Mengenang Andi Mappetahang Fatwa yang tutup usia Kamis (14/12), maka akan terbayang sosoknya yang tegas, berani, bahkan terbilang keras kepala.

Novanto Rugikan Negara Rp2,3 T

Tertunduk Selama Pembacaan Dakwaan

JAKARTA (HK)- Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto didakwa menyalahgunakan kewenangan selaku anggota DPR dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Ahli Sindir Kelihaian Kuasa Hukum Setnov di Praperadilan

JAKARTA (HK)- Ahli hukum pidana dari Universitas Padjadjaran Komariah Emong menyindir kuasa hukum Setya Novanto yang ia sebut lihai dalam memutar pertanyaan terkait penetapan tersangka Setnov oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Difteri Mewabah, Kemenkes Dinilai Lalai

JAKARTA (HK)- Kementerian Kesehatan dinilai lalai dalam melakukan gerekan preventif sehingga terjadi mewabahnya penyakit Difteri yang masuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) di 20 provinsi dan 95 daerah di seluruh Indonesia.

Ibu Kota Pengganti Jakarta Siap Diumumkan

JAKARTA (HK)- Kepastian pemindahan ibu kota negara segera terealisasi. Saat ini  Bappenas yang melakukan kajian terhadap pemindahan ibu kota pengganti Jakarta mulai menemukan titik terang.

Objek Kabur, Bisa Saja Non-Executable

Terkait Eksekusi Tanah Milik Basko di BMP

PADANG (HK)- Penangguhan eksekusi lahan bersertifikat HGB atas nama H. Basrizal Koto, atas permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memenangkan gugatan wanprestasi atas PT Basko Minang Plaza (BMP), berpotensi menjadi non-executable (tidak dapat dieksekusi). Sebab, tidak jelas objek yang akan dieksekusi oleh pengadilan selaku pihak yang berwenang mengeksekusi.