Minggu04202014

Last update12:00:00 AM

Back News Nasional Kader Demokrat Ngaku Terima Duit

Kader Demokrat Ngaku Terima Duit

KPK Telusuri Uang Hambalang di Kongres PD

JAKARTA (HK)--Komisi Pemberantasan Korupsi berupaya memaksimalkan waktu sepekan ini untuk menggeber penyelidikan dugaan korupsi proyek sport center Hambalang. Senin (11/6), KPK memeriksa mantan Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Ismiyati Saidi. Ismiyati diperiksa guna menggali dugaan aliran dana dari proyek Hambalang ke Kongres PD di Bandung.

Usai diperiksa KPK, Ismiyati yang baru keluar sekitar pukul 17.00 WIB mengaku disodori enam pertanyaan seputar aliran dana Hambalang di Kongres PD di Bandung pertengahan 2010.

Dalam kongres itu, Ismiyati mengaku bersama teman-teman DPC lainnya menerima uang memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum. Ismiati menerima duit USD2.000 dan USD5.000. Total uang yang diterima mencapai USD7.000.

"Uang diterima bertahap," terang Ismiyati. Namun, Ismiyati mengaku tidak tahu dari mana duit itu berasal.

"Saya enggak tahu duitnya dari mana, cuma saya sempat menerima duit, untuk pemenangan (Anas) tapi saya pikir itu untuk uang saku (transport) dikasih oleh tim pemenangan Pak Anas Urbaningrum, ya untuk pemenangan saja," kata Ismiyati usai menjalani pemeriksaan, kemarin.

Dalam pemeriksaannya, Ismayati mengaku mendapat enam pertanyaan seputar kongres di Bandung.

Sebelumnya saat menjadi saksi meringankan untuk terpidana kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Muhammad Nazaruddin, Ismiyati mengatakan tim dari DPC Gorontalo dijemput oleh petugas tim sukses Anas di Bandara Soekarno-Hatta sebelum hari pelaksanaan kongres. Mereka kemudian dibawa ke Hotel Sultan, Jakarta. Di sana, tim DPC mendapat kucuran Rp150 juta.

Setelah pertemuan di Hotel Sultan, tim DPC Gorantalo kembali diminta menghadiri pertemuan di Hotel Topas, Bandung. Di sana mereka kembali mendapat duit Rp15 juta dari tim sukses Anas.
Ismiyati menyatakan uang itu mengalir beserta instruksi untuk memilih Anas sebagai ketua umum. Saat pengucuran uang, ia mengaku disodori surat perjanjian. Kesepakatannya, kata Ismayati, "Kader yang memilih Anas akan diprioritaskan sebagai ketua DPC selama dua periode".

Meski menerima kucuran uang, Ismiyati mengaku tidak memiliki bukti selain pemberian BlackBerry. Bahkan ia tidak tahu menahu dari mana uang tersebut. "Saya pikir itu uang transportasi. Kalau bukti kwitansi saya tidak megang," ujarnya.

Ismiyati mengungkapkan uang tersebut dibagi-bagikan di hotel yang biayanya ditanggung tim pemenangan Anas.

"Kalau yang di Aston Pak Umar Arsal (Panitia yang beri uang). Tapi panitia (kongres di Bandung) enggak ingat lagi orangnya," ujarnya.

Mantan Penanggungjawab Tim Sukses Anas Urbaningrum di Sulawesi Utara, Umar Arshal, sudah membantah ucapan sejumlah kader Demokrat di daerah yang mengaku menerima uang suap dari Anas Urbaningrum. Menurut Umar, itu bukan uang suap melainkan biaya akomodasi dan transportasi. Selengkapnya di sini.

Terkait pemberian BlackBerry, Umar membenarkan hal itu. "BlackBerry di kongres itu untuk satu komando. Kami beli BlackBerry dari sumbangan teman-teman. Saya berani tanggung jawab," kata Umar.

Butuh Waktu

Ketua KPK, Abraham Samad menyatakan hanya butuh sedikit waktu lagi untuk memutuskan status kasus dugaan korupsi pengadaan kompleks sekolah olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Saat ini, kasus Hambalang masih dalam tahap penyelidikan di KPK.

"Kami masih perlukan sedikit waktu untuk melengkapi bukti-bukti yang mendukung kasus ini ke penyidikan," kata Abraham, kemarin.

Menurut dia, KPK belum selesai menghitung potensi kerugian negara dalam proyek Hambalang. Ia mengaku tak mudah menghitung kerugian tersebut. "Kami mohon bersabar karena untuk melakukan investigasi tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan."

KPK sudah empat kali menggelar perkara kasus Hambalang dan yang terakhir pada Jumat pekan lalu. Ekspos itu memutuskan penambahan personel tim penyelidik Hambalang. Penambahan personel itu, kata Juru Bicara KPK Johan Budi  untuk mendalami hasil temuan tim sebelumnya.

Lebih dari 60 orang sudah menjalani pemeriksaan untuk penyelidikan Hambalang. Di antaranya, anggota Komisi Pemerintahan DPR dari Fraksi Demokrat, Ignatius Mulyono. Dia mengaku pernah diminta Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum memuluskan pengurusan sertifikat Hambalang.

KPK juga sudah memeriksa Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, istri Anas yang pernah menjabat Komisaris PT Dutasari Citralaras--perusahaan subkontraktor Hambalang--Athiyyah Laila, Dutasari Citralaras, dan Direktur Utama Dutasari Mahfud Suroso. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, bekas Sekretaris Menpora Wafid Muharam, dan pihak PT Adhi Karya juga telah diperiksa.

Abraham belum menjelaskan apakah lembaganya akan terlebih dulu mengusut soal lonjakan anggaran Hambalang dari Rp125 miliar ke Rp1,175 triliun, ataukah soal penerbitan sertifikasi yang diduga melibatkan suap. "Pada intinya semua yang berpotensi korupsi kami telusuri," ujarnya. (dtc/viv)

Share

Fokus

Dari Kerang hingga Kerajinan Kaca

Sabtu, 15 March 2014
Dari Kerang hingga Kerajinan Kaca

Cinderamata Tanjungpinang

TANJUNGPINANG(HK)-- Kota Tanjungpinang yang merupakan d...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...