Sabtu12202014

Last update12:00:00 AM

Back News Natuna Pulau Berhala Milik Kepri

Pulau Berhala Milik Kepri

Akhirnya perjuangan panjang rakyat Provinsi Kepulaun Riau (Kepri) untuk mendapatkan Pulau Berhala membuahkan hasil. Mahkamah Agung (MA) memutuskan Pulau Berhala kembali ke pangkuan Kepri. Pulau nan itu sebelumnya disengketakan dengan Provinsi Jambi sejak 1981.

Oleh : Indra Helmy, Liputan Tanjungpinang

Dalam amar putusannya pada 9 Februari 2012, MA menerima permohonan yang diajukan Pemprov Kepri dan otomatis membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Gamawan Fauzi yang memasukkan Pulau Berhala ke dalam Provinsi Jambi.

"Alhamdulillah, berkat doa seluruh masyarakat Kepri, akhirnya MA mengabulkan permohonan untuk membatalkan Permendagri Nomor 44/2011 itu seperti yang diungkapkan ketua majelis hakim judicial review MA, Paulus Effendi Lotulung," kata Gubernur Kepri, HM Sani didampingi Wagub Kepri, HM Soerya Respationo dalam siaran persnya di Graha Kepri, baru-baru ini.

Putusan bernomor 49 P/HUM/2011 diajukan ke MA pada 19 Desember 2011. Permohonan yang diajukan Gubernur Kepri, HM Sani meminta Permendagri No 44/2011 tertanggal 27 September
yang diundangkan 7 Oktober 2011 untuk dihapus.

Sani mengatakan setelah Pulau Berhala  masuk wilayah Kepri, prioritas utama yang akan dibangun adalah infrastrukturnya.

"Sekarang, sebenarnya sudah cukup baik infrastruktur yang ada di sana, seperti sekolah pelantar dan lain sebagainya. Hanya memang perlu diperhatikan lagi. Dan kapal Perintis akan kita jadwalkan  melewati pulau tersebut. Sehingga perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana semakin baik," ujar Sani.

Bagaimana dengan tapal batas, Sani mengatakan akan dibicarakan lebih lanjut, karena semua mengikuti aturan yang ada. "Mengenai tapal batas masuk wilyah mana saja, karena semua ada aturannya. Hal yang sama dengan permaslahan, Pulau Pekajang. Ini sudah kita bentuk timnya," ujar Sani.  

Ketua Penanganan Pulau Berhala yang juga Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo mengatakan, proses yang dilalui untuk merebut kembali Pulau Berhala memang cukup panjang. Setelah  bolak-balik dan mengumpulkan data-data, baru diajukan ke MA.

"Lima kali kita revisi sebelum kita ajukan ke MA. Kita kumpulkan data-data yang ada. Baik dari aspek budaya, infrastruktur dan historisnya. Lalu menyusun draft kasarnya, apakah masih terdapat kelemahan dan lain sebagainya. Dan sebelum kita ajukan kita presentasi dulu," kata Soerya.

Ia menambah data yang dikumpulkan tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), karena data mengenai batas wilayah ada di badan tersebut.

"Langkah yang kita ambil sudah benar, jika tidak pasti MA akan menolak permohonan kita. Dan putusan ini bersifat mengikat. Tidak bisa di judicial review lagi, karena aturannya sudah jelas," kata Soerya.

Sementara itu, Pulau Berhala sendiri, jelas Soerya, terletak di utara Selat Berhala. Sehingga secara yuridis formal, Pulau Berhala merupakan bagian daripada wilayah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Batas wilayah Provinsi Kepri tersebut tertuang dalam pasal 5 poin C UU nomor 31 tahun 2003.

Dengan adanya Permendagri yang menyebutkan Pulau Berhala masuk wilayah Provinsi Jambi, berarti peraturan ini bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi, yakni UU. Sehingga Permendagri dianggap cacat hukum dan tidak memiliki hirarki dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Kuasa Hukum Pemrov Kepri, Ampuan Situmeang menegaskan yang bermasalah itu Mendagri. Jadi ini, sebuah pelajaran bagi Mendagri jangan asal memutuskan. Masalah pulau berhala, dari dulunya memang masuk wilayah Kepri. Karena masyarakat di sana baik sejarah maupun bangunan sudah masuk wilayah Kepri.

"Kalau dilihat dari arsip nasional, wilayah Berhala masuk ke kita (Kepri). Entah bagaimana Mendagri memutuskan berhala masuk wilayah Tanjungjabung-Jambi. Jadi ini, Mendagri yang keliru mengenai keputusanya," kata Ampuan.

Terkait putusan MA yang memutuskan Pulau Berhala menjadi milik Kepei, belum disikapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus belum mau berkomentar.

“Saya akan sampaikan ke bapak, nanti tunggu informasinya,” ujar ajudan gubernur, Ridwan via ponsel, kemarin. Sedangkan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jambi, Heri A Roni mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tersebut.

Pihaknya akan mempelajari dulu keputusan tersebut. “Nanti kita lihat dulu keputusannya, saya baru dapatkan informasi ini. Belum valid,” ucapnya.

Langkah apa yang akan diambil? Ditanya demikian, Heri A Roni belum mau berkomentar banyak. Kata dia, pihaknya akan menyikapi hal ini setelah mempelajari keputusan itu. “Tunggu saya cek dulu informasinya,” ujarnya lagi.

Sengketa Pulau Berhala ini berlangsung sejak 1981 lalu. Sebelum Kepri menjadi provinsi tersendiri, pulau tersebut dipertahankan Provinsi Riau. Namun usai pemekaran provinsi, Pulau Berhala menjadi sengketa.

Pulau Berhala adalah sebuah pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, sekitar 48 mil dari Pelabuhan Belawan. Pulau Berhala memiliki topografi bergunung dengan hutan lebat dan pantai dengan pasir yang putih bersih. Pada awal dan akhir tahun, pantai Pulau Berhala menjadi tempat persinggahan penyu untuk bertelur. Kondisi pulau sangat alami dan belum memiliki penduduk. Saat ini pulau dijaga oleh TNI AL.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menegaskan Pulau Berhala secara peraturan perundang-undangan berada di bawah Provinsi Jambi.

Umar Syadat, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau mengecualikan Pulau Berhala dari Provinsi Kepulauan Riau.

"Karena Pulau Berhala termasuk di dalam wilayah administratif Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi," begitu bunyi Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2002. Umar menyatakan, Pulau Berhala kini masuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KRONOLIGIS SENGKETA PULAU BERHALA

1. Sengketa Pulau Berhala berlangsung sejak 1981. Saat itu Gubernur Jambi dijabat Masjchun Sofwan. Sementara wilayah kepri masih dibawah Provinsi Riau

2. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 tahun 2011 menetapkan Pulau Berhala masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Permendagri ditetapkan pada 29 September 2011 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober lalu.

3. Pemprov Kepri mengajukan Judical Review pada 19 Desember 2011 atas Permendagri No 44/2011.

4. Mahkamah Agung (MA) memutuskan Pulau Berhala kembali ke pangkuan Kepri yang dibacakan tangal 9 Februari 2012. (bbs).

==================================

KMSUB Unjuk Aksi ke Jakarta

JAKARTA - KASUS PEREBUTAN Pulau Berhala antara Provinsi Jambi dan Kepri mencuat lantaran sekelompok masyarakat Pulau Berhala meluruk ke Jakarta. Dengan mengusung poster berisi nada protes, mereka mendatangi beberapa instansi pemerintah pusat, tak terkecuali istana presiden, yang menjadi ikon kekuasaan negeri ini.

Para pendemo yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Berhala (KMSUB) itu dipimpin langsung Kepala Desa Pulau Berhala, Encik Syarif. Mereka menolak Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2011, yang memasukkan Pulau Berhala ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.  ”Sejak nenek moyang, turun termurun, kami adalah warga Riau, yang sekarang menjadi Riau Kepulauan,” ujar Syarif.

Alasan Mendagri Gamawan Fauzi kala itu memasukkan Pulau Berhala ke provinsi Jambi lantaran keberadaan pulau eksotik itu lebih dekat Jambi dibanding ke Kepri. Secara astronomis geografis Pulau Berhala berada pada titik koordinat 104024"20' BT dan 0051"00' LS. Pulau ini memiliki luas sekitar 10 Km2 dengan penduduk hanya sekitar 60 kepala keluarga.

Bagi provinsi Kepri, Pulau Berhala adalah Desa Persiapan dalam Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga Provinsi Kepri. Jarak antara Desa Persiapan Pulau Berhala ke Dabo sekitar 25 mil laut atau dua jam pelayaran menggunakan kapal pompong, atau 35 menit ditempuh dengan speed boat 200 PK.

Sengketa pulau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini berlangsung sejak 1981. Saat itu Gubernur Jambi dijabat Maschoen Sofyan. Sengketa masih berlangsung di masa pemerintahan gubernur berikutnya, yakni Abdurachman Sayuti, Zulkifli Nurdin, hingga sekarang.

Namun warga Pulau berhala menolak putusan tersebut. Mereka sampai mendatangi istana presiden, dan menyerahkan surat penolakan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Pulau Berhala berada di wilayah provinsi Jambi.

Apa yang membuat kedua provinsi itu berebut Berhala?  Dari segi sumber daya alam, sejatinya Pulau Berhala tidaklah begitu potensial. Yang menonjol hanya usaha perikanan dari laut yang mengelilingi pulai kecil itu. Sebagian lahannya di tumbuhi pohon Kelapa, yang diakui sebagai milik hak usaha dari warga Jambi keturunan Datuk Paduko Berhalo.

Legalitas usaha dan kemilikan atas tanah kebun seluas kira-kira 18 hektar di Pulau Berhala, dalam bentuk Gezien (tanah), dikeluarkan hampir seabad silam ( 1914 ) oleh De Controleur van Lingga, Afdeeling Lingga masa itu (sekarang Kabupaten Lingga).

Disisi lain, ada dugaan lain tentang kekayaan Pulau Berhala. Konon, pulau tersebut memiliki kekayaan mineral yang luar biasa. Hanya saja belum tergali hingga saat ini. Pulau dengan penghuni berbahasa Jambi dan Melayu itu juga memiliki sumber mata air paling jernih di dunia. (ind)

=============================

Sejarawan Pastikan Wilayah Lingga

SALAH SATU acuan atas keberadaan Pulau Berhala adalah bukti-bukti otentik semasa Kolonial Belanda, yang sepatutnya bisa dijadikan acuan tentang status dan keberadaan Pulau Berhala. Jejak rekam sejarah itu bisa menjadi menjadi metode yang tepat untuk menyelesaikan konflik berlarut-larut di Pulau Berhala.

Sejarawan pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Harto Yuwono yang meneguhkan keberadaan Pulau Berhala sebagai bagian dari wilayah Kepri. Harto bahkan memegang dokumentasi sejarah yang sebagian diantaranya masih asli. Dokumen itu ia dapatkan tatkala berkunjung ke Denhaag Belanda dalam sejumlah proyek penelitian beberapa tahun silam. Lima salinan peta yang dimulai pembuatannya pada 1860 pun ia pegang salinannya.

“Ada beberapa bagian yang berubah, tapi seluruhnya menunjukkan Pulau Berhala terletak dalam titik koordinat wilayah Kepri,” tutur pria berkacamata tersebut.

Harto begitu mahfum jika pulau ini jadi sasaran persengketaan. Ia menyejajarkannya dengan konflik Malaysia-Indonesia yang saling klaim soal Ambalat. Tapi, bagi Harto, jejak rekam sejarah ialah argumentasi paling manjur mematahkan klaim tanpa bukti tertulis.

Di dalam catatan singkatnya, Harto menjelaskan, dari sisi historis, Pulau Berhala masuk ke wilayah Lingga ketika dimulainya pembangunan mercu suar. Dipaparkannya, setelah membuat Traktat Siak pada 1854 dan menduduki Bengkalis pada 1856, perhatian Belanda beralih ke Lingga dan Indragiri. Pada 1857, utusan Belanda W.P Versteegh membuat kontrak persahabatan dengan Sultan Lingga yang menyebutkan Pulau Berhala sebagai hak Sultan Lingga. ”Di perjanjian itu tertulis, Sultan Lingga mengizinkan Versteegh membangun mercu suar bagi kepentingan pedoman kapal-kapal yang berlayar,” ungkapnya.

Harto juga menunjukkan bagian dokumen yang memuat isi pelakat pendek (Korte Verklaring) tentang kebijakan Kolonial Belanda mengakhiri eksistensi Kesultanan Lingga sebagai penguasa politik. ”Korte Verklaring” yang disahkan Gubjen JB van Heutz itu sekaligus pula menandai dimulainya unit kontrolir baru yang bertanggungjawab terhadap Residen Riau di Tanjung Pinang. ”Unit pemerintahan bernama Afdeeling Pulau Tujuh. Wilayah ini mencakup pulau-pulau di selatan Singkep termasuk Pulau Berhala,” ia menambahkan.

Di salinan dokumen berikutnya, Harto menyingkap tentang temuan kandungan batu granit berkadar tinggi. Pasca-penelitian, tepatnya 18 Desember 1919, pemerintah Kolonial Belanda menyerahkan konsesi penambangannya kepada investor swasta dengan masa kontrak 75 tahun. Isi kontrak itu tertuang di ‘Telegram van Gouvernment Secretarie Nomor 25’. “Saya ada salinannya, seluruhnya masih menggunakan bahasa Belanda abad pertengahan,” ujar Harto.

Tentunya patut diapresiasi jerih payah Sejarawan Harto memaparkan Pulau Berhala dalam sebuah rally dokumen. Ada manuskrip yang terdiri dari Besluit (SK) Gubjen Kolonial Belanda pada 1860, laporan perjalanan Tome Pires di Verhala (Pulau Berhala), agenda (surat sekretariat negara Kolonial Belanda tentang pemekaran wilayah Kepri pada 1907, 1922, dan 1932), dan catatan harian VOC dari 1802-1816.

Lainnya berbentuk leksikografi berisi ”Staatblads” (LN), ”Regenning Almanak” (almanak pemerintah), ”Kolonial Verslaag” (pidato Menteri Kolonial Belanda di depan parlemen Belanda), Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia 1957, dan salinan peta yang sudah lima kali revisi. ”Jika dikaji, sulit membayangkan Pulau Berhala tiba-tiba dicaplok oleh Jambi,” kata Harto.

Kajian keilmuan telah dilakukan Harto. Sengketa Pulau Berhala kiranya menjadi sebuah pelajaran penting dalam mencermati pola pengambilan kebijakan pemerintah. Bahwa peninggalan sumber tertulis yang disebut ‘arsip’ seringkali terabaikan atau justru hanyut di bawah tekanan dan lobi-lobi politik.

Dalam perjalanan sejarah, Pulau Berhala juga mempunyai beragam nama. Misalnya di laman resmi Pemerintah Kepulauan Riau, www.kepriprov.go.id, pulau itu memiliki beberapa nama, di antaranya Pulau Dakjal yang diberikan orang Arab, Pulau Afgod (Belanda), Pulau Bertayil (Jerman), Pulau Verrella (Portugis) atau Pullo Berella (Tome Pires), yang artinya Pulau Berhala. Sebagian pelaut atau nelayan menamakannya Pulau Hantu.

Sebenarnya, Pulau Berhala adalah sebuah pulau kecil mungil, yang memiliki fenomena alam mempesona. Di sebelah utara pulau itu terdapat sebuah selat, yang juga dinamai Selat Berhala. Di sekitar pulau terdapat beberapa buah pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Manjen, Pulau Telor, Pulau Layak, Pulau Selumar, Pulau Nyirih dan Pulau Niur. Pulau-pulau tersebut kelilingi air laut berwarna kebiru-biruan yang jernih, berpantai landai, dan sebagiannya merupakan hamparan pasir kuarsa putih dan sebagian lagi berbatu.

Walaupun pulau kecil ini di kelilingi laut dalam, namun sumur yang digali sedalam 10-15 meter dari bibir pantai, menghasilkan air tawar bening dan tidak berbau. Karena itu, pulau ini sangat cocok dijadikan sebagai obyek wisata bahari.

Kedamaian di pulau ini terusik sejak tahun 1984 lalu, saat Pemerintah Provinsi Jambi mengakui Pulau Barhala menjadi bagian wilayah administrasinya. Klaim sepihak Pemerintah Provinsi Jambi, berawal dari kunjungan kerja Camat Singkep ke Pulau Berhala sebagai bagian dari Kelurahan Dabo, yang melihat spanduk berbunyi, "Selamat Datang Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ke Pulau Berhala".

Sejak klaim tersebut, kedamaian di Pulau berhala terkoyak. Pulau itu kemudian menjadi pertikaian antara kedua pemerintahan daerah: Riau dan Jambi. Padahal, berabad-abad lamanya masyarakat Riau-Lingga secara turun-temurun, de facto dan de jure meyakini, Pulau Berhala adalah milik dan bagian dari wilayah Kerajaan Melayu Riau-Lingga (sekarang Kabupaten Lingga).

Suhu pertikaian ini dirasakan oleh masyarakat Provinsi Kepualuan Riau, khususnya masyarakat Lingga. Jika tak segera diatasi, bisa jadi, sengketa  berkembang dan mengarah pada kemelut yang mengancam hubungan masyarakat serumpun di kedua Provinsi tersebut. (ind/bbs).

===========================================


Pemprov, Pemkab dan Warga Syukuran

PEMPROV KEPRI menggelar acara syukuran atas dikabulkannya Judicial Review oleh Mahkamah Agung (MA) tentang Pulau Berhala, acara syukuran dilaksanakan di Gedung Daerah Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Rabu (22/2). Sedangkan Pemerintah kabupaten Lingga bakal menggelar syukuran Sabtu (25/2) malam di Gedung Daerah, Dabo Singkep.

Sebelumnya elemen masyarakat Lingga mengadakan syukuran kembalinya Pulau Berhala ke Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Minggu (19/2) malam. Acara syukuran dihadiri Wakil Bupati Lingga Abu Hasim, Ketua Komisi I DPRD Lingga Rudi Purwonugroho, Ketua Komisi II DPRD Kabupeten Lingga Agus Norman dan Camat Singkep

Untuk kegiatan syukuran diibukota Kepri dihadiri Gubernur Kepri, Wakil Gubernur Kepri, HM Soerya Respationo, Anggota DPRD Kepri, sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama serta para pengecara yang menangani permasalahan Pulau Berhala. Dalam acara tersebut Gubernur juga memberikan piagam penghargaan kepada Tim penangnanan Pulau Berhala yang telah sukses.

Dalam sambutanya Gubernur Kepri, HM Sani, mengatakan, keberhasilan ini merupakan kerja keras kita semua, terutama tim penanganan Pulau Berhala yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Soerya Respationo, serta para pengacara yang mendampingi serta seluruh masyarakat yang telah ikut adndil serta dalam penanganan Pulau berhala ini.

"Dan ini semua tidak terlepas dari dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kepri, LSM, Ormas kepemudaan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama semua saling memberikan masukan sehingga mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu untuk mempertahankan Pulau Berhala tetap menjadi wilayah kepri," kata Sani

Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim khusus yang telah bekerja keras dan dapat membuhkan keberhasilan, dengan keluarnya keputusan dari MA yang mengabulkan judicial review yang diajukan oleh tim khusus penangnanan Pulau Berhala.

Ditempat yang sama Wakil Gubernur Kepri, HM Soerya Respationo, yang juga sebagai Ketua Tim Khusus penanganan Pulau Berhala, saat memaparkan didepan Gubernur dan sejumlah tokoh masyarakat Kepri dari awal terbitnya permendagri hingga dikabulkannya judicial review oleh MA.

"Proses pengajuan uji materi oleh tim Pemenangan Pulau Berhala pasca terbitnya permendagri no 44 tahun 2011 yang menyatakan Pulau Berhala masuk ke wilayah Tanjung Jabung Timur, Lingga hingga dikabulkannya Judicial Review oleh Mahkamah Agung, hingga Permendagri nomor 44 telah dicabut dan tidak mengikat lagi," ujar Soerya

Setelah melakukan pemaparan, wakil gubernur Kepri Soeryo menyerahkan salinan sah Putusan Mahkamah Agung RI nomor 49/P/HUM/2011 kepada Gubernur Kepri, HM Sani mengenai permohonan
hak uji materiil terhadap peraturan Menteri Dalam Megeri nomor 44 tahun 2011 tanggal 29 September 2011 tentang wilayah administrasi Pulau Berhala, yang diputus pada tanggal 9 Februari 2012 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan Gubernur Kepri,

Sedangkan pada syukuran elemen masyarakat Lingga itu juga turut hadir lima orang tim judicial review Kabupaten Lingga, yakni Alias Wello, Sam Daeng Rani,  Abdul Gani Atan Leman, Said Abdul Hamid dan Idrus Ahmad. Acara berlangsung khidmat dan sederhana tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat, dan anggota LSM.

Ketua Komisi I DPRD Lingga Rudi Purwonugroho mengatakan, terima kasih kepada seluruh atas nama tim yang memperjuangkan kembalinya Pulau Berhala ke pangkuan Kecamatan Singkep yang tidak lepas dari dukungan masyarakat,  terutama bagi tim judicial review yang gugatannya dikabulkan oleh MA.

"Dengan kembalinya Pulau Berhala bukan berarti pekerjaan selesai. Semoga saja apa yang telah diusahakan oleh tim Judicial review dari Kabupaten Lingga menjadi inspirasi  bagi masyarakat untuk ke depan dalam pembangunanPulau berhala," ujarnya, seraya mengatakan dengan kembalinya Pulau Berhala ke Kecamatan Singkep dapat terus berkelanjutan pembangunan di sana.

Senada dengannya, Wakil Bupati Lingga Abu Hasyim menyampaikan rasa terima kasih kepada tim judicial review dari Kabupaten Lingga dan memberikan apresiasi kepada tim yang telah memperjuangkan Pulau Berhala dengan memberikan penghargaan pemasangan lencana berupa tanjak kepada tim yang berjumlah lima orang itu.

"Selamat atas kembalinya Berhala, karena ini adalah sebuah kemenangan Kepri serta anugrah dan dinamika perkembangan masyarakat. Untuk itu terima kasih kepada teman-teman yang telah berjuang," ujarnya.

Alias Wello menyampaikan, usaha yang dilakukannya merupakan sebuah tanggung jawab moral sebagai putra daerah dengan komitmen untuk memajukan daerah kelahirannya, termasuk Pulau Berhala di Kecamatan Singkep.

"Dengan kembalinya Pulau Berhala bukan berarti kita berhenti sampai di sini. ini merupakan awal bagi kita untuk ke depan merancang, membentuk tim promosi untuk perkembangan pembanguan wisata di Lingga,"katanya. (ind).


========================================
(nb. foto gawaman fauzi)


Gamawan Fauzi Siap Perbaiki Permendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengaku siap memperbaiki Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri) soal Pulau Berhala, kalau memang putusannya inkrach.Perbaikan Permendagri tersebut tentu sesuai dengan hukum seperti yang diamarkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA).

Penegasan ini diutarakan Mendagri Gamawan Fauzi dalam wawancara khusus dengan Haluan Kepri melalui telepon, Jumat (17/2). Kepada Gamawan ditanyakan komentar dan sikap Kemendagri, terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Provinsi Kepri terkait Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 27 September yang menyatakan Pulau Berhala masuk wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur, Jambi.

Menurut Gamawan, pihaknya sejak semula sudah menyatakan bahwa yang terpenting adalah kepastian siapa pengelola Pulau Berhala, karena sudah belasan tahun tidak ada kejelasan. Status Pulau Berhala yang tidak jelas bertahun-tahun ini, belakangan justru membuat situasi dan kondisi yang tidak menentu di wilayah itu. Yang jadi korban karena ketidakjelasan ini malah masyarakat yang bermukim di pulau itu.

Diakuinya, Mendagri tidak berkepentingan Pulau Berhala dikelola siapa atau provinsi mana. Akan tetapi, mendagri sangat berkepentingan tentang adanya kepastian hukum pulau tersebut.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus mengakui memang ada kesalahan dalam memutuskan status Pulau Berhala melalui Permendagri No 44 tahun 2011 lalu.

Gubernur provinsi tetangga itu mengatakan seharusnya keputusan soal Pulau Berhala ini bukan berupa Permendagri, tapi berbentuk SK. "Harusnya berbentuk SK, bukan Permendagri," tegasnya di Asrama Haji, Kota Baru, Jambi, baru-abru ini.

Menurut gubernur, jika berbentuk SK maka tidak bisa lagi digugat. Gubernur mengatakan, dirinya pernah menanyakan hal ini kepada menteri, namun  Permengari sudah keluar.

"Kami akan berupaya sekuat tenaga, karena sejak peraturan Menteri Dalam Negeri menyatakan Pulau Berhala milik Provinsi Jambi. Mulai tahun 2012 kita telah mengeluarkan anggaran dan sedang dilakukan upaya pembangunan pulau memiliki luas sekitar 10 kilometer persegi tersebut, sebesar Rp200 juta untuk pembangunan perumahan warga dan fasilitas umum lainnya," katanya.

Terpisah penasehat Hukum Permohonan Uji Materil Pulau Berhala, Edward Arfa SH mendesak Kementerian Dalam Negeri segara menetapkan tapal batas Pulau Berhala dengan Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi. Hal ini setelah keluarnya putusan MA nomor 49 P/HUM/2011  membatalkan Permendagri nomor 44/2011 yang memasukkan Pulau Berhala ke dalam Provinsi Jambi.

Menurut Edward, untuk menetapkan tapal batas paling tidak dibentuk tim yang melibatkan unsur dari pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Meski demikian sebelum ada keputusan batas daerah yang ditetapkan Mendagri, kedua belah pihak (Kepri-Jambi) harus mematuhi UU yang ada.

"Bedasarkan Undang-Undang, maupun segi sejarah dan peta lama, Pulau Berhala adalah bagian dari Kabupaten Lingga, tidak ada status quo,"kata Edward Arfa akhir pekan lalu.

Menanggapi salinan putusan MA, Edward mengatakan saat ini putusan tersebut masih di MA. Pihak MA sudah menghubunginya dan setelah putusan itu dibuat, ditandatangani dan dicap, akan disampikan. Dia menegaskan permohonan uji materiil yang dikabulkan MA ini, merupakan gabungan dari Pemprov Kepri dan Kabupaten Lingga.

"Permohonan uji materiil itu diajukan oleh termohon melalui tujuh kuasa hukum, yaitu Bastari Majid SH,  Masrur Amin SH MH, HM Firdaus SH MH, Sulhan SH, H Edward Arfa SH, Ampuan Situmeas SH MH dan Sulhan SH. Permohonan yang diajukan oleh Alias Wello juga tergabung dalam yang dikabulkan, sebab materi yang dimohonkan sama dan yang menjadi termohon juga sama,"ujarnya.

Dikatakannya, Putusan Mahkamah Agung (MA) No 49 P/HUM/2011 sudah final dan mengikat. Dengan adanya putusan itu maka sesuai dengan UU Pembentukan Kabupaten Lingga, Pulau Berhala adalah bagian dari Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Kecuali ada penetapan lebih lanjut dari Mendagri yang berdasarkan rekomendasi dari Tim Penegasan Batas Daerah. Jadi, Pulau Berhala bukan dalam kedudukan status quo pasca pengabulan permohonan oleh MA.

MA mengabulkan permohonan pemohon atas nama Gubkepri HM Sani, Ketua DPRD Kepri HM Nur Syafriadi, Bupati Lingga H Daria, Ketua DPRD Lingga H Kamaruddin Ali, Camat Singkep Kisanjaya dan Kades Berhala Saref. Permohonan itu antara lain menyatakan Permendagri 44/2011 batal demi hukum. Selanjutnya  Permendagri itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memerintahkan Mendagri untuk mencabut dan menyatakan Permendagri itu tidak berlaku.

Edward menilai klaim Kabupaten Tanjungjabung Timur, Pulau Berhala masuk dalam wilayahnya, dinilainya mengada-ada. Sebab, di dalam UU pembentukannya disebutkan batas wilayahnya di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Disebut mengada-ada karena jika batas wilayah itu benar, maka seluruh Provinsi Kepri masuk dalam wilayah kabupaten itu.

Diakui Edward Arfa di dalam UU Pembentukan Lingga dan Tanjungjabung Timur ada pasal yang menyatakan, batas-batas pasti di lapangan ditetapkan Mendagri. Namun hingga detik ini belum pernah ada penetapan itu. Jangankan penetapan, panitia atau tim yang menentukan batas sampai sekarang belum pernah dibentuk. (ind).

================================

Warga Berharap Maksimalkan Anggaran

Masyarakat di Pulau Berhala tetap berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Pemkab Lingga menyalurkan sebagian dana APBD tahun 2012 untuk Pulau Berhala.  Bantuan itu sangat diperlukan untuk pembangunan fisik dan bantuan lainnya dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. "Terus terang saya sangat kecewa, kalau memang Pemprov Kepri tidak ada menganggarkan dana APBD tahun 2012 untuk pembangunan fisik di Pulau Berhala, sebagaimana yang disampaikan tersebut,"kata Kepala Desa Pulau Berhala, Encik Sarif

Dikatakan, sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 pihak Pemkab Lingga maupun Pemrpov Kepri tidak satu pun mengalokasikan dana APBD bagi pembangunan fisik di Dusun I, Pulau Lalang dan Dusun II, Pulau Berhala, Desa Berhala. Pada hal pembangunan fisik tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa itu.

"Pembangunan yang kami lakukan selama ini di Desa Pulau Berhala hanya menggunaka ADD Desa. Kalau kita hitung berapalah besarannya dana ADD tersebut, karena angarannnya terbatas dan hanya bisa digunakan untuk pembangunan jembatan dan WC umum bagi masyarakat saja," ungkapnya.

Kekecawaan juga disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Pulau Berhala, Nurdin. Hal itu didasari ajuan yang telah disampaikannya kepada Gubernur Keprisaat berkunjung ke Pulau Berhala untuk dapat menyalurkan bantuan berupa pompong kepada masyarakat nelayan di desa tersebut.

"Usulan kita saat itu langsung direspon oleh pak gubernur dengan meminta pihak Dinas Perinkanan Pemprov Kepri segera merealisasikannya pada tahun 2012 ini. Tapi kalau tidak diangarkan juga oleh Pemprov Kepri, hal itu bisa dimanfaatkan oleh Pemprov Jambi untuk menarik perhatian masyarakat di Pulau Berhala," ungkapnya.

Ia bersama tokoh masyarakat dan perangkat Desa Pulau Berhala senantiasa memberikan keyakinan kepada masyarakatnya untuk tidak menerima bantuan sekecil apapun dari Pemprov Kepri. Sebab, Pemprov Kepri juga akan memberikan bantuan yang lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat di Pulau Berhala.

"Kalau memang tahun 2012 ini Pemprov Kepri tidak menganggarkan bantuannya, lantas bagaimana cara kami untuk meyakini kepada masyarakat kami di Pulau Berhala. Dan kami juga tidak bisa membendung kemarahan warga kepada kami nantinya," ungkap Ketua RT 02, Desa Pulau Berahala ini.

Selain mengharapkan bantun fisik pembangunan di Berhala, ia juga berharap Pemprov Kepri untuk dapat meningkatkan anggaran bantuan sembako bagi masyarakat di Pulau Berhala. Kondisi itu disebabkan bedasarkan usulan yang diajukannnya ke Pemprov Kepri sebesar Rp200 juta per tahun. Namun, yang terealisasi hanya Rp100 juta. Artinya ada pengurangan pos bantuan dari yang diharapkan sebesar 50 persen.

Menurutnya, Pulau Berhala mengibaratkan istri seseorang yang cantik milik Pemprov Kepri, kendati demikian kenapa pihak Pemprov Jambi tetap ngotot mengambil istri orang tersebut.

Sebelunya Ketua DPRD Provinsi Kepri, Nur Syafriadi mengatakan, anggaran pembangunan untuk Pulau Berhala pada APBD Pemprov Kepri  tahun 2012 tidak dianggarkan. Hal dimaksud menyangkut status pulau yang masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi, terkait Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 44 tahun 2011 yang menyatakan Berhala sebagai bagian dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. (ind/nel)


Kembalinya Pulau Berhala

Kabar baik untuk Provinsi Kepulauan Riau: Mahkamah Agung RI putuskan bahwa pulau Berhala sah menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau! Bersamaan dengan peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2012 lalu, majelis hakim sidang Judicial Review atas Permendagri No. 44/2011 mengetukkan palunya.

Judicial Review yang diajukan oleh Gubernur Kepulauan Riau, M. Sani atas Permendagri itu diterima oleh majelis.  Permohonan Judicial Review yang diajukan Gubernur M. Sani atas Permendagri itu adalah agar MA membatalkan Permendagri itu dibatalkan.

Alasan utamanya adalah bahwa dengan berbagai fakta juridis, pulau Berhala yang terletak berbatasan dengan Provinsi Jambi adalah bagian tak terpisahkan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan Permendagri No 44/2011 menyatakan bahwa pulau itu masuk wilayah Provinsi Jambi.

Pulau Berhala adalah sebuah pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, sekitar 48 mil dari Pelabuhan Belawan. Pulau Berhala memiliki topografi bergunung dengan hutan lebat dan pantai dengan pasir yang putih bersih. Pada awal dan akhir tahun, pantai Pulau Berhala menjadi tempat persinggahan penyu untuk bertelur. Kondisi pulau sangat alami dan belum memiliki penduduk.

Terbitnya Permendagri itu merupakan kumulasi dari perebutan berkepanjangan atas pulau tersebut. Akhirnya dengan didahului sejumlah peninjauan ke lapangan, Mendagri Gamawan Fauzi mengeluarkan Permendagri No 44 tahun 2011 bahwa pulau itu masuk wilayah Provinsi Jambi.

Tentu saja pihak Kepulauan Riau tidak bisa menerimanya. Sejak 1982 kedua pihak (Jambi-Riau) saling klaim kepemilikan atas pulau tersebut.

Gubernur Kepri M. Sani lebih suka memilih jalur hukum daripada membiarkan konflik itu berlangsung sampai ke tingkat warga. Sejumlah aksi demo yang ditujukan oleh warga Kepulauan Riau untuk memperkuat klaim kepemilikan oleh Kepri terhadap pulau Berhala, sebelumnya memang kandas oleh Permendagri tersebut.

Karena itu, pilihan bijaksana Gubernur M. Sani untuk menempuh jalur hukum sudah tepat. Tidak ada gunanya melakukan pressure di tingkat bawah itu kalau pada akhirnya yang bicara adalah legal formal seperti lahirnya Permendagri tersebut. Oleh karena itu jalan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung adalah jalan yang sebijak-bijaknya.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menerima permohonan yang diajukan Pemprov Kepri, dan membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan Pulau Berhala ke dalam Provinsi Jambi. Putusan ini dibacakan pada 9 Februari 2012 oleh majelis yang diketuai Paulus Effendi Lotulung, dengan anggota Achmad Sukardja dan Supandi.

Perselisihan tapal batas dan saling klaim kepemilikan wilayah terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Sejak otonomi daerah justru semakin marak. Di wilayah DKI-Banten juga terjadi hal yang sama ketika Kepulauan Seribu diperebutkan. Begitu juga konflik tapal batas dan saling klaim kepemilikan pulau antara Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Barat terutama Pulau Lari-larian.

Latar belakang saling klaim kepemilikan pulau itu beragam. Tetapi pada kahikatnya adalah perebutan potensi yang ada di pulau itu. Pulau Berhala adalah pulau yang berpotensi ntuk pengembangan wisata kepulauan dengan alamnya yang eksotis.

Bagi Pemprov Kepri, dengan kembalinya Pulau Berhala menjadi miliknya, hendaklah menjadi langkah awal dari keseriusan Kepri membangun pulau itu. Kalau ia dibiarkan begitu saja, maka bisa jadi warga yang ada di sana merasa tidak diperhatikan, lalu menjadi kontraproduktif dengan upaya merebut pulau itu. Kita tunggu makan tangan Pemprov Kepri membangun pulau Berhala. (ind)

Teks Foto :

Foto 1 HL :
Gubernur dan Wagub Kepri didampingi penasehat hukum memperlihatkan salinan putusan MA tentang Pulau Berhala milik Kepri.

Foto 2 :
Bupati lingga membubuhkan tanda tangan ke spanduk perjuangan menentang permendagri di Dabo Singkep.

Foto 3 :
Aksi demo mahasiswa kepri menuntut kembalinya Pulau berhala di Tanjungpinang dan Jakarta.

Foto 4 :
Gubernur, Wagub, Ketua DPRD, Kajati dan Kapolda Kepri serta wakil Bupati Lingga menerima dukungan dari masyarakat Pulau Berhala.

Foto 5 :
Gubernur Kepri HM Sani menunjuk prasasti yang menandakan Pulau Berhala dan gugusan pulau disekitarnya masuk keresidenan Lingga Riau tempo dulu

Share

Fokus

Batam Kembangkan Wisata Bahari

Minggu, 14 December 2014
Batam Kembangkan Wisata Bahari

KOTA Batam tidak hanya terkenal dengan wisata belanjanya tetapi juga dengan kein...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...