Rabu07302014

Last update12:00:00 AM

Back News Natuna APBD Natuna Tambah Rp280 M

APBD Natuna Tambah Rp280 M

RANAI - DPRD Natuna mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) sebesar Rp1.115.737.000 dalam Rapat Paripurna DPRD Natuna kemarin. Berarti terjadi penambahan sebesar Rp280 miliar.

Adapun rincian kenaikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RAPBD perubahan tahun 2010 mengalami perubahan pendapatan sebesar Rp20.369.000.000 dengan asumsi awalnya dari APBD murni sebesar Rp14.344.000.000.

Kemudian dari dana perimbangan RAPBD perubahan tahun 2010 sebesar Rp785.669.950.159 dengan asumsi awalnya dari APBD Murni sebesar Rp544.620.800.000.

Selanjutnya disusul dengan lain-lain pendapatan yang sah dalam RAPBD Perubahan Rp33.951.744.800 dengan asumsi awal APBD Murni sebesar Rp17.175.425.000 dan Silpa RAPBD Perubahan sebesar Rp 300.747.211.416.60 dengan perbandingan silpa tahun anggaran sebelumnya Rp274.144.575.000.


"Dalam konteks ini, kita harus menyikapi bahwa pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran pembangunan dan pendapatan daerah untuk pencapaian visi dan strategi daerah haruslah mengarah kepada upaya menggerakkan potensi dasar daerah, sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan dalam rangka mencari sumber penerimaan daerah, dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan," ujar Hadi Chandra.


Dalam acara tersebut Chandra mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk dapat berfikir secara rasional terhadap penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan yang lebih terarah, sehingga hal-hal yang dianggap tidak mengarah kepada upaya mencari solusi penerimaan pendapatan daerah dan percepatan membangun ekonomi kerakyatan untuk sementara tidak dijadikan prioritas daerah

"Kabupaten Natuna memiliki sumberdaya alam yang kaya dan melimpah namun kita belum menggalinya dengan optimal, untuk itu masilah kita sama-sama berfikir agar kita bisa memanfaatkannya seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Natuna," tegasnya.


Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD juga memberikan waktu kepada fraksi-fraksi yang ingin menyampaikan pendapat akhir, dimana dalam hal ini fraksi golkar yang pertama kali menyampaikan pendapatnya. Golkar berharap kepada Pemkab agar senantiasa memegang azas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.


"Fraksi Golkar plus ingin supaya Bupati Natuna memanfaatkan anggaran sebagaimana mestinya, karena banyak bangunan fisik yang sudah dibangun sebagai aset daerah, tetapi belum selesai 100 persen, pada anggaran sebelumnya. Sehingga tidak berfungsi untuk pemerintahan dan kepentingan sosial masyarakat," kata sekretaris Fraksi Golkar Plus Welmi saat membacakan tanggapan akhir.


Tidak jauh berbeda dengan fraksi-fraksi lain seperti fraksi Demokrat Pembaharuan Rakyat dan fraksi Pelopor Patriot Karya Peduli Bangsa, dimana keduanya sangat berharap Bupati Natuna untuk dapat memprioritaskan pembangunan yang lebih intensif, tepat guna dan tepat sasaran, sehingga daerah ini dengan cepat terus berkembang.(sm/37)

Share

Fokus

"AlQur'an Obat Segala Keresahan"

Kamis, 17 July 2014

Batam (HK) – "Allah SWT menurunkan obat bagi kegelisahan dan permasalahan manusi...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...