Jumat04252014

Last update12:00:00 AM

Back News Natuna Bakesbangpolinmas Tunggu SPj LSM, OKP dan Ormas

Bakesbangpolinmas Tunggu SPj LSM, OKP dan Ormas

RANAI (HK) - Badan Kesatuan Bangsa Politik Daerah dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas) Kabupaten Natuna saat ini masih menunggu Surat Pertanggungjawaban (SPj) LSM, OKP dan Ormas penerima dana hibah dan bansos.

Dari 300 LSM, OKP dan Ormas yang ada di Kabupaten Natuna, baru 40 LSM, OKP dan Ormas yang menyerahkan SPj-nya. Artinya ada sekitar 260 LSM, OKP dan Ormas yang belum menyerahkan SPJ-nya ke Bakesbangpolinmas. Sementara batas waktu penyeraharan SPJ paling lambat pertengahan Desember 2012 ini.

" Jika sampai bataswaktu yang diberikan yakni pertengahan Desember 2012, LSM, OKP dan Ormas penerima dana hibah dan bansos tidak juga melaporkan SPj-nya maka Bakesbangpolinmas akan melakukan langkah-langkah pembinaan hingga pembekuan," kata  Kepala Bakesbangpolinmas Yusrizal yang ditemui kemarin.

Dikatakan dia, indikasi penyimpangan baru bisa disampaikan setelah pertengahan Desember LSM, OKP dan Ormas belum juga menyerahkan
SPj-nya.  

Karena itu, ia belum bisa memberikan penilaian terhadap LSM, OKP dan Ormas terkait kegiatannya karena memang belum semua lembaga tersebut menyerahkan laporannya.  

Namun berdasarkan pantauan Bakesbangpolinmas di lapangan ada beberapa LSM, OKP dan Ormas yang menggunakan APBD  masih eksis menjalankan lembaganya.  Setelah pertengahan Desember, pihaknya akan mendatangi LSM, OKP dan Ormas untuk mengecek lebih detail data-data kekurangan pada LSM tersebut.

" Jika ditemukan kekeliruan, akan kita lakukan pembinaan dan hasil temuan tersebut akan disampaikan ke bupati. Jika pembinaan juga tidak bisa dilakukan, akan kita bekukakan LSM, OKP dan Ormas dimaksud," katanya.

"Harapan kami, kepada seluruh kawan-kawan pengelola LSM agar segera menyerahkan SPJ kepada kami, agar semunya jadi terang benderang tanpa ada satupun yang kita sembunyi-sembunyikan," pungkas Yusrizal.

Disalurkan  dengan Aturan Baru

Sementara itu, Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten Natuna Darmanto mengatakan akan menyalurkan dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Hibah dengan aturan baru. Ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan dana tersebut.

Darmanto mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD dan kesepakatan antara Mendagri dan KPK tentang transparansi penyaluran dana Bansos maka pemerintah daerah diwajibkan melakukan penyalurannya secara transparan.

" Peraturan yang sedang dan akan berlaku secara keseluruhan di Kabupaten Natuna terkait penyaluran dana Hibah dan Bansos tersebut mengalami perubahan pada beberapa point," katanya.

Perubahan tersebut diantaranya pada proses verifikasi surat pengajuan dana tersebut sepenuhnya akan dilakukan oleh dinas dan badan terkait.
Kemudian, hasil verifikasi diajukan oleh tim verifikasi dari dinas ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Lalu, lanjut Darmanto lagi, TAPD akan menentukan nilai pengajuan itu berdasarkan kemampuan daerah.

Setelah APBD disahkan, terang Darmanto, usulan yang disetujui pemerintah akan dikembalikan ke dinas terkait dan diumukan.  Usulan masyarakat
yang diterima selanjutnya pergi ke BPKAD mengambil dananya.

Ia berharap aturan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga cita-cita pemerintah dengan selogan Masyarakat Sejahtera Merata Seimbang bisa diwujudkan dengan cara yang transparan.

Kepala seksi Intel Kajaksaan Negeri Ranai, Bendry Almy yang dikonfirmasi melalui telepon tidak diangkat meskipun terdengar nada masuk. Begitu jutga ketika di-SMS tidak dibatas. (cw61).

Share

Fokus

Dari Kerang hingga Kerajinan Kaca

Sabtu, 15 March 2014
Dari Kerang hingga Kerajinan Kaca

Cinderamata Tanjungpinang

TANJUNGPINANG(HK)-- Kota Tanjungpinang yang merupakan d...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...