Selasa07292014

Last update12:00:00 AM

Back News Politik Gubernur Diminta Tegas Soal Sekdako

Gubernur Diminta Tegas Soal Sekdako

TANJUNG PINANG - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Politik Lokal (LK2PPL), Suradji, mendesak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempertegas status Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan. Karena yang bersangkutan resmi mengajukan diri maju dalam Pemilihan Walikota (Pilwako) Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.

"Sejak resmi maju mendampingi Calon Walikota (Cawako) Tanjungpinang, Maya Suryanti, Pak Dahlan belum juga meletakkan jabatan," kata Suradji, Minggu (22/7)

Menurut staf pengajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), ini, dalam beberapa kesempatan, banyak masyarakat mempertanyakan mengapa Dahlan belum menyatakan mundur dari jabatan struktural di Pemko Tanjungpinang.

Suradji mengatakan, berbagai aturan sudah jelas melarang pejabat struktulan di birokrasi, BUMN, BUMD maupun instansi pemerintahan lainya untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, apalagi maju menjadi Kepala Daerah.

Larangan ini menurut Suradji, tentu dilandasi pertimbangan kuat antara lain untuk menjaga netralitas para abdi negara serta mewujudkan sistem demokrasi yang adil dan tidak berpihak. Tidak ada satupun logika yang kemudian membenarkan seorang abdi negara untuk masih tetap menduduki jabatanya ketika dirinya maju dalam pesta demokrasi baik pesta demokrasi lokal maupun nasional.

Ketika seseorang maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), maka secara otomatis yang bersangkutan sudah memasuki ranah politik praktis. Ini berlaku bagi siapapun termasuk Yusrizal dan Syahrul.

Bagaimana dengan pejabat politik seperti anggota DPR, DPD dan DPRD? Maka sesuai aturan yang bersangkutan harus cuti. Aturan ini juga untuk menghindari pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu sehingga fairness di moment demokrasi dapat terwujud.

Walikota bersikukuh mempertahankan Dahlan sebagai sekda hingga yang bersangkutan mendapatkan nomor urut calon walikota perlu dipertanyakan. Ada apa di balik itu semua? Jangan-jangan ada sesuatu yang ingin didapat atau dimanfaatkan dari kedudukan sekda tersebut. "Inilah yang kemudian membuat kecurigaan banyak pihak," ungkap Suradji.

Menurut dia, niat gubernur untuk mencabut kedudukan Dahlan sebagai Sekdako perlu diberikan apresiasi. Apalagi memang gubernur adalah pembina bagi pejabat-pejabat di daerah. Untuk itu supaya polermik ini tidak berkepanjangan, maka Ia menyarankan gubernur segera mengambil alih dan kemudian mencabut semua kedudukan yang melekat pada beberapa calon tersebut seperti Dahlan, Syahrul, dan Yusrizal.

Keberanian gubernur untuk membuat pesta demokrasi terakhir di Kepri ini perlu segera diwujudkan. Ssehingga siapapun yang menang dalam pilwako nanti bisa menerimanya dengan ikhlas. Jika dalam prosesnya saja sudah saling curiga mencurigai, maka dapat dipastikan hasilnya akan digugat oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan ketidak adilan dalam pelaksanaan pilwako tersebut.

"Tindakan tegas ini tentu ditunggu oleh banyak pihak, dan saya menyakini gubernur bisa bertindak tegas atas ketidakadilan ini," ujar Suradji. (nic)

Share

Fokus

"AlQur'an Obat Segala Keresahan"

Kamis, 17 July 2014

Batam (HK) – "Allah SWT menurunkan obat bagi kegelisahan dan permasalahan manusi...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...