Rabu02212018

Last update05:00:00 AM

Back News Tanjungpinang

Mahasiswa Desak Kajati Tuntaskan Kasus Penjualan Lahan

TANJUNGPINANG - Desak penuntasan kasus penjualan lahan hutan lindung, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Mahasiswa Lingga mendemo Kantor Kejaksaan Tinggi Kepri, Rabu (19/1) siang. Selain mengecam, mereka juga menilai kinerja kejaksaan dalam memproses dugaan korupsi dan penyahlahgunaan wewenang dalam penjualan kurang lebih 1,574 hektar lahan hutan Lindung dan hutan negara di Lingga sangat lamban. Dalam orasinya mahasiswa juga membawa sejumlah spanduk dan poster, yang menyatakan agar sejumlah koruptor di Lingga dihukum mati.

Harga Cabai Masih Fluktuatif

TANJUNGPINANG- Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Tanjungpinang, sejak beberapa hari terakhir, meski turun namun masih fluktuatif. Menurut para pedagang, naik dna turunnya harga cabai karena masih belum stabilnya pasokan cabai ke daerah ini. Pantauan di beberapa pasar, Rabu (19/1), harga cabai rawait, cabai merah, cabai hijau, pelan-pelan terus mengalami penurunan. Jika beberapa pekan terakhir, harga cabai rawit sempat naik mencapai Rp80 ribu per kilogram (kg) dari harga normal Rp25 ribu/kg, kini sudah berada di kisaran harga Rp38 ribu sampai Rp42 ribu.

Hearing DPRD dengan PLN

TANJUNGPINANG - Pelayanan PLN cabang Tanjungpinang dinilai masih buruk oleh masyarakat di daerah ini. Tidak hanya soal seringnya listrik mati, masyarakat juga mengeluhkan kenaikan tarif yang dianggap tidak mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat.  Demikian persoalan yang mengemuka dalam hearing atau rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang dengan PLN dan Real Estate Indonesia (REI) Tanjungpinang di Kantor DPRD Tanjungpinang di Senggarang, Rabu (19/1).

LSM Minta Mobdin Mantan Pejabat Ditarik

TANJUNGPINANG- Sejumlah mantan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri diminta segera mengembalikan fasiltas mobil dinas (mobdin) karena banyak disalahgunakan. Diduga, mobdin tersebut, dipakai bukan untuk kepentingan tugas, melainkan untuk keperluan keluarga di luar jam dinas, termasuk mengganti plat merah dengan plat hitam dan direntalkan. Atas berbagai dugaan penyalahgunaan tersebut, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Beratas Korupsi (Gebuki) Kota Tanjungpinang, Kuncus mendesak pemerintah segera meninjau ulang pemberian fasilitas mobdin untuk pinjam pakai kepada pejabat terutama pejabat yang sudah lengser dari jabatannya.

Penetapan Sekda Definitif

TANJUNGPINANG - Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tanjungpinang, M Arif meminta Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan mempercepat penetapan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Pasalnya, masyarakat sudah terlalu lama menanti jawaban atas teka-teki siapa yang akan menjabat posisi yang selama dua tahun belakangan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt) tersebut. "Kita berharap masalah Plt Sekda segera diselesaikan oleh Walikota ke Gubernur Kepri. Bila perlu dilantik saja yang definitif tanpa melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper tes) lagi," ujar Arif kepada Haluan Kepri, Rabu (19/1) di kantornya.

Kepri Berlakukan Sistem Haji Online

TANJUNGPINANG- Mulai Januari ini, seluruh calon jamaah haji (CJH) di Provinsi Kepri bisa mengecek langsung tentang kuota dan kapan dirinya bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Hal ini setelah pemerintah memberlakukan sistem komputerisasi haji (siskohaj). "Sistem ini akan diberlakukan pada penyelenggaraan haji tahun 2011 ini dan berlaku untuk semua kabupaten/kota di Kepri, kecuali Kabupaten Anambas. Itu karena Anambas belum ada kantor Kemenag," kata Kepala Kanwil Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Kepri, Razali Jaya, Rabu (19/1) di Tanjungpinang.

Pembangunan Monumen RAH Dilanjutkan

TANJUNGPINANG - Pembangunan monumen Raja Haji Fisabilillah (RAH) akan dilanjutkan dengan mengganti ornamen patung yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat.  Demikian disampaikan Walikota Tanjungpinang Suryatati A Manan melalui Kabag Humas dan Protokol Pemko Tanjungpinang, Surjadi, Rabu (19/1) di Kantor Walikota. Kata Surjadi, Walikota  sangat memahami wacana serta pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait rencana proyek senilai Rp4,5 miliar ini.  

Ditinggal Istri, Maling Perkosa Tetangga

TANJUNGPINANG- Tindak pidana pencurian disertai perkosaan terjadi di Tanjungpinang. An (51), warga Jalan Angrek Bulan, mengaku telah diperkosa oleh Yohanes (21), Sabtu (15/1). Tak cukup memperkosa, dua cincin mas, uang dan dua unit handphone (HP) milik korban juga dibawa kabur pelaku. Setelah melewati proses penyelidikan, pelaku Yohanes berhasil ditangkap petugas Polsek Tanjungpinang Timur, Selasa (18/1) sekitar pukul 21.00 WIB,  di taman bermain Sadap Jalan Fisabillah, kawasan Tepi Laut, Tanjungpinang.

Siswi SMK Ditikam OTK

TANJUNGPINANG- Riza Selvia (17), siswi SMK Indra Sakti, Tanjungpinang terpaksa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang akibat luka tusuk di bagian punggung. Pelajar kelas tiga tersebut ditikam oleh orang tidak dikenal (OTK), di Jalan Gereja, Selasa (18/1) sekitar pukul 20.30 WIB. Korban yang ditemui sejumlah wartawan di ruang perawatan RSUD mengaku tidak mengenal persis wajah mapun bentuk fisik lain dari pelaku penusukkan tersebut. Ia hanya sempat melihat bahwa pelaku adalah seorang pria dan mengenakan baju kemeja putih.

Pelayanan Samsat Jangan Kendor

TANJUNGPINANG - Pindahnya pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Kantor Samsat ke Markas Polda Kepri, jangan membuat pelayanan Kantor Samsat khususnya yang berada di Kota Tanjungpinang menjadi kendor atau berkurang. Sebaliknya, pemindahan tersebut harus memicu seluruh petugas Samsat untuk memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kepri, Naharudin, Selasa (18/1).

FAM UMRAH Polisikan Oknum Satpol PP

TANJUNGPINANG- Front Aksi Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (FAM UMRAH) melaporkan sejumlah oknum Satpol PP Pemprov Kepri ke Mapolresta Tanjungpinang atas dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan oknum Satpol PP tersebut saat mereka menggelar demo di Kantor Gubernur Kepri, Selasa (18/1). Awalnya, aksi unjuk rasa tersebut berjalan lancar bersama pengawalan ketat sejumlah aparat Mapolresta dan anggota Satpol PP Pemprov Kepri. Suasana mulai memanas, ketika belasan pendemo memaksa ingin masuk ke dalam Kantor Gubernur guna menemui pejabat yang mereka harap bisa memberi penjelasan.

Listrik Sering Mati, Layanan PDAM Buruk

TANJUNGPINANG- Masih belum stabilnya kondisi kelistrikan di Kota Tanjungpinang dan Bintan menjadi salah satu faktor yang mendukung tidak maksimalnya pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kepri di daerah ini. Jika listrik mati, maka operasional produksi air bersih dan distribusi  air ke pelanggan menjadi terganggu."Selain pengalian dan perbaikan pipa, saat ini yang turut memperburuk keadaan adalah matinya aliran listrik yang dilakukan PLN karena perbaikan jaringan. Sehingga pasokan air ke pelanggan terganggu," kata Direktur PDAM Tirta Kepri, Abdul Kholik kepada wartawan, Senin (17/1).

Purwanto Dituntut 10 Bulan

Kasus UMRAH
TANJUNGPINANG- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Edi Prabudi, menuntut Purwanto, terdakwa kasus pemalsuan dan manipulasi nilai ijazah di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) selama 10 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (17/1). JPU menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP.

Sidang dipimpin majelis hakim Setyabudi didampingi T Marbun dan Joko Saptono. Atas tuntutan JPU itu, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya (PH) Iwan Kesuma Putra SH menyatakan keberatan dan akan menyampaikan pembelaan pada sidang hari Selasa (18/1) ini.

“Kalau menurut hemat kita, seharusnya klien kita itu (Purwanto) dituntut bebas atau lebih ringan lagi,” kata Iwan yang ditemui di luar ruang sidang.

Menurut Iwan,  berdasarkan fakta maupun keteragan beberapa saksi lainnya dalam persidangan sebelumnya, dengan jelas mencerminkan bahwa perbuatan yang dilakukan Purwanto saat itu, tidak atau belum merugikan UMRAH. Begitu juga dengan ijazah yang didapat Purwanto juga belum sempat digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Semua keberatan kita itu akan kita sampaikan kepada majelis hakim pada sidang pembelaan nanti. Mudah-mudahan hakim dapat menilai sebelum klien kita divonis dengan seadil-adilnya,” ujar Iwan.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari laporan Winata Wira, dosen UMRAH sekaligus saksi ke Mapolresta Tanjungpinang. Wira   melaporkan kecurigaannya terhadap nlai A di ijazah Purwanto untuk mata kuliah ilmu ekonomi dan pembangunan.

Padahal, menurut Wira, mata kuliah yang diasuhnya tersebut diberikan pada mahasiswa di semester I. Anehnya, kendati perkulihan tersebut baru dilakukan pada bulan Agustus 2009, namun nilai yang dimiliki terdakwa terdapat pada bulan Februari 2009. Artinya, sebelum mengikuti kuliah, terdakwa telah mendapatkan nilai lebih dulu, kendatipun tidak mengikuti aturan yang berlaku di UMRAH.

“Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Yang pasti dalam hal ini jelas saya telah dirugikan,” ujar Wira.  

Selain Purwanto, Kepala Badan Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) UMRAH, Edi Akhyari juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
(hk/fl)