Rabu09172014

Last update12:00:00 AM

Back News Tanjungpinang Kantor Gubernur Harus Pindah ke Dompak

Kantor Gubernur Harus Pindah ke Dompak

Sewa Ruko untuk Perkantoran Tinggi

TANJUNGPINANG- Komisi I DPRD Kepri meminta Pemprov Kepri menggesa pembangunan dan segera menempati Kantor Gubernur Kepri yang baru di Pulau Dompak. Pada tahun ini harus bisa direalisasikan agar kantor yang sudah rampung itu tidak rusak akibat tidak ditempati.   

"Kita meminta agar dalam tahun ini gubernur sudah berkantor di Dompak. Karena jika bangunan  itu tidak juga ditempati, maka akan terancam rusak," kata Ketua Komisi I DPRD Kepri Sarafudin Aluan, Rabu, (4/4).

Menurutnya, jika kepindahan tersebut tidak juga terealisasi hingga akhir tahun 2012 ini, maka banyak kerugian yang akan ditimbulkan. Terutama terancam rusaknya sejumlah fisik bangunan yang sebenarnya sudah rampung. Di samping itu, juga sewa-sewa kantor pada sejumlah ruko yang ditempati SKPD akan menyebabkan semakin membengkaknya anggaran. Padahal jika dimaksimalkan anggaran tersebut dapat digunakan untuk keperluan lain yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pembengkakan anggaran sewa ruko ini sangat besar jumlahnya. Kepindahan kantor juga sebuah langkah penghematan anggaran yang dapat dilakukan," ujarnya.

Ia mencontohkan, jika DPRD Kepri bisa pindah ke gedung baru di Dompak maka akan ada penghematan anggaran sebesar Rp3 miliar lebih yang merupakan sewa gedung Day Club yang menjadi kantor DPRD Kepri saat ini.

"Bukan hanya kantor dewan, setiap SKPD-pun rata-rata menyewa ruko dengan harga paling murah Rp60 juta setahun untuk berkantor. Coba hitung berapa besar anggaran yang bisa dihemat dalam hal ini," imbuhnya.

Politikus Partai PPP tersebut juga meminta Pemprov Kepri agar segera melanjutkan dan menender ulang proyek lainnya terutama jembatan I yang paling minim progresnya. Apalagi jika kontraktornya sudah diputus dan dilelang ulang sudah pasti akan banyak terdapat selisih harganya. Dan berdasarkan perhitungan diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar Rp30-Rp50 miliar akibat perbedaan atau selisih harga yang ditimbulkan.

"Harga material sudah jauh dari perkiraan harga semula yang diperkirakan akan mengalami kenaikan Rp30-Rp50 miliar. Karena itu sekali lagi kita minta Pemprov segera pindah tahun ini agar tidak membebani anggaran ditahun mendatang," ungkapnya.

Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Kepri Martin Maromon mengatakan, saat ini gedung kantor gubernur sudah diserahkan dari pihak kontraktor pelaksana kepada Pemprov Kepri dalam hal ini adalah Dinas PU. Dan saat ini pengadaan mobilier untuk perkantoran tersebut sudah masuk dalam tahap pelelangan.

"Untuk kantor gubernur saat ini sudah masuk dalam tahap pelelangan pengadaan mobilier," tandasnya.

Akibat molornya proyek tersebut, uang rakyat yang harusnya bisa dipakai untuk keperluan berobat gratis, beasiswa, bantuan sosial kepada duafa harus digunakan biaya sewa kantor DPRD, sewa ruko di Bintan Centre, dan kawasan lainnya untuk perkantoran SKPD Provinsi Kepri yang tersebar di Tanjungpinang.

Jika diamati, biaya sewa kantor DPRD Kepri kepada kepada pihak ketika per tahun menembus Rp3,7 miliar. Dari tahun 2006 akhir, sudah hampir belasan miliar APBD Kepri yang tersedot hanya untuk biaya sewa. Andaikan dulu DPRD mau membeli Gedung Day Club yang dijadikan kantor sementara itu, maka bangunan yang sudah direnovasi tersebut menjadi aset daerah. Tapi, yang terjadi, kini gedung tersebut tetap milik pihak ketiga jika Pemprov Kepri tidak mau menyewa kembali.

Ironisnya lagi, di samping kantor DPRD Kepri itu berdiri sebuah hotel bintang empat. Bukan hanya kantor DPRD saja, lebih dari 20 kantor di jajaran pemerintahan masih menyewa. Dan itu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bayangkan, berapa miliar setiap tahun yang bisa dihemat andai saja pengambil kebijakan bisa bersikap tegas kepada pelaksana proyek Dompak peninggalan mantan Gubernur Ismeth Abdullah.

Kini tinggal menunggu proyek tersebut selesai, namun masyarakat harus bersabar karena proyek-proyek pusat pemerintahan senilai Rp1,9 triliun di Pulau Dompak belum juga siap. Seperti pembangunan jembatan menghubungkan Jalan Wiratno dengan Pulau Dompak yang menelan dana Rp236,637 miliar, pembangunan jalan utama senilai Rp187,099 miliar, pembangunan jalan penghubung Pulau Dompak senilai Rp48,388 miliar rupiah, pembangunan jalan lokal di Dompak senilai Rp54,706 miliar.

Selain itu, kantor gubernur dan dinas, nilai proyek R258,380 miliar rupiah, pembangunan gedung DPRD senilai Rp64,144 miliar, kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) sebesar Rp45,165 miliar, pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre menelan Rp102,030 miliar.

Proyek yang sudah hampir selesai baru kantor gubernur, masjid, jalan lingkar, RSUD, dan jembatan dua dan tiga. Sedangkan bangunan LAM, kantor DPRD, serta kampus UMRAH belum mencapai 90 persen. Artinya Pemprov Kepri harus mengeluarkan biaya lagi untuk menyelesaikan pembangunan gedung-gedung megah tersebut. Padahal, dari awal, anggaran yang sudah diplot sebesar Rp1,9 triliun mencukupi untuk penyelesaian pembangunan fisik.(rul)

Share

Fokus

Apakah Oknum Aparat Terlibat ?

Minggu, 07 September 2014
Apakah Oknum Aparat Terlibat ?

Pelangsir BBM di Batam

NONGSA(HK) -- Dugaan keterlibatan oknum polisi semakin ku...

Jejak

Jalan Tanah Bekas Jepang

Senin, 15 April 2013
Jalan Tanah Bekas Jepang

Di sembulang ada sejumlah jejak bekas markas Jepang yang hingga kini masih bis...